Masuk tirto.id
tirto.id - Warga Kampung Kota melakukan aksi pembuangan sampah ke depan gedung DPRD Jabar, Kamis (4/9/2025). Emak-emak berpakaian merah muda atau pink brave dan massa tampak bersemangat dalam aksinya memprotes tindak represif aparat.
Pantauan kontributor Tirto, kantong sampah bahkan tampak menggantung di gerbang DPRD Jabar. Sampah itu dibangku warga dengan mobil bak terbuka sebelum dilemparkan.
Demonstran dalam aksi ini merupakan massa gabungan dari Forum Dago Melawan, Forum Tamansari Bersatu, Forum Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, dan Rakyat Anti Penggusuran.
“Kami dari Masyarakat Kampung Kota ikut menyuarakan mengenai represifitas aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya, dan diberlakukan hukuman mati sekali pun kami tidak berkeberatan,” ucap koordinator aksi, Angga, di lokasi.
Aksi simbolis tersebut sebagai wujud kekecewaan atas kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Warga Kampung Kota menilai gedung DPRD Jabar sama dengan tempat sampah. Massa aksi pun menyerukan agar militer dikembalikan ke barak. Jabar harus terhindar kepentingan militer.
"Warga Bandung tahu betul saat ada aksi-aksi besar. Tidak ada orang-orang di dalam [gednung DPRD Jabar] dan tidak mau mendengarkan,” lontar Angga.
Warga turut membawa poster-poster protes. Massa juga bergantian saling berorasi menyampaikan aspirasi. Aksi itu dilakukan dalam menyikapi kondisi negeri hari ini. Masyarakat kejengkel terhadap sikap brutal aparat polisi dalam menangani rentetan gelombang massa aksi.
“Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktik-praktik korupsi dan segala macamnya," tandasnya.
Usai melemparkan sampah, perwakilan emak-emak pink brave membacakan tuntutan. Seorang warga, Lia (45), melayangkan sepuluh tuntutan. Warga Kampung Kota menuntut brutalitas aparat dihentikan, pencabutan segala kebijakan yang tidak pro rakyat, perampasan seluruh aset koruptor dan hukuman mati baginya.
"Wujudkan reforma agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi, turunkan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM, serta naikan pajak impor bagi konglomerat dan perusahaan multinasional," ujarnya.
Lalu massa aksi menuntut, pemangkasan anggaran DPR, pejabat negara, TNI dan POLRI; perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat; batalkan perjanjian kerjasama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah, serta mewujudkan Jabar anti militerisme.
"Reformasi POLRI dan wujudkan supremasi sipil, kembalikan militer ke barak. Tangkap, adili, dan penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat di masa lalu," imbuhnya.
Terakhir, massa aksi menyoroti terhadap penangkapan para aktivis. "Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstresi Agustus-September. Kemarahan rakyat bukan tindakan terorisme," tegasnya.
Hingga berita ini selesai ditulis, pukul 11.20 WIB, massa aksi berangsur membubarkan diri. Meninggalkan lokasi aksi, meninggalkan sampah-sampah yang bertebaran di depan gedung DPRD Jabar.
