AHY Sebut Oposisi Harus Kritik Konstruktif Bukan Memecah Belah

tirto.id - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pandangannya mengenai peran partai oposisi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Menurutnya, oposisi tetap memiliki fungsi penting dalam memberikan kritik, namun harus dilakukan secara konstruktif dan tidak mengarah pada upaya memecah belah bangsa.

Pernyataan itu disampaikan AHY ketika merespons dinamika politik nasional, termasuk sorotan terhadap posisi sejumlah partai, salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang disebut berada dalam posisi “abu-abu” dalam lanskap politik terkini.

“Sedangkan ketika menjadi oposisi, tugasnya memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif serta menghadirkan solusi, bukan memecah belah bangsa dan bukan pula mendiskreditkan seolah semuanya salah,” kata AHY di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ia menyebut bahwa pengalaman politik Partai Demokrat, baik saat berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, menjadi dasar sikap tersebut.

“Partai Demokrat juga memiliki tujuan dan kepentingan. Kami pernah berada di pemerintahan dan juga pernah menjadi oposisi. Karena itu, Demokrat memiliki pengalaman yang lengkap,” terang AHY.

AHY menilai, praktik checks and balances merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat, selama dijalankan dengan semangat menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

“Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan masing-masing. Semua punya agenda dan kepentingan. Tetapi mari kita menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan,” kata AHY.

Namun, dia mengingatkan agar seluruh aktor politik tetap menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

“Pertama, saya rasa kita fokus dulu pada urusan dalam negeri. Fokus kita adalah ekonomi. Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga, daya beli masyarakat terjaga, lapangan pekerjaan terbuka, kemiskinan bisa diturunkan, dan ketimpangan dapat ditekan,” kata AHY.

Ia menambahkan bahwa dinamika politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun tidak seharusnya mengganggu fokus utama pembangunan.

“Ketika ada aspirasi masyarakat yang benar, pemerintah juga harus mendengarkan dan melakukan evaluasi,” ujarnya.

AHY juga menyebut Partai Demokrat akan terus menjalankan peran politiknya sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus tetap menyerap aspirasi publik untuk disampaikan dalam proses kebijakan negara.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, meminta PDIP untuk bersikap tegas mengambil posisi terhadap pemerintah. Menurut Gus Jazil, posisi PDIP saat ini terkesan ambigu atau abu-abu, yang dinilai kurang baik bagi stabilitas program kerja pemerintah.

“Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja. Jangan bersikap abu-abu. Karena kami semua saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Presiden,” ujar Gus Jazil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Ia menekankan saat ini seluruh pihak di barisan pemerintah sedang fokus bekerja agar program-program yang telah ditetapkan berjalan sesuai target. Oleh karena itu, diperlukan soliditas dari seluruh elemen bangsa.

“Karena itu, kami berharap posisinya jelas. Jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar seluruh program berjalan sesuai target, dan kita semua membutuhkan persatuan serta soliditas untuk menjalankannya,” tambahnya.

Gus Jazil mempersilakan PDIP jika memang ingin mengambil posisi di luar pemerintahan. Namun, ia menyayangkan jika ada sikap politik yang dinilai mengganggu jalannya program pemerintah.