tirto.id - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, memastikan lembaganya tak ingin komisi di parlemen, yang mengawasi kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran, terlalu gemuk. Hal ini disampaikan Adies menanggapi isu memecah komisi yang membidangi hukum dan HAM, yakni Komisi III.
“Jadi, beberapa yang gemuk-gemuk itu, kami coba samakan agar semua komisi ini bisa merata. Jadi, kami simulasikan mana-mana, itu masih simulasi-simulasi,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Menurut Adies, belum ada jumlah pasti terkait komisi di DPR RI, sebab masih dalam tahap simulasi. Ia menyebut jumlah komisi juga akan memperhatikan kapasitas ruangan yang ada di DPR RI. Simulasi itu, kata dia, sembari berkoordinasi dengan pemerintah baru.
“Jadi, ini, kan, masih kita mencoba simulasi, dilihat dengan kondisi juga. Kan, banyak hal ya, kesiapan daripada kesekretariatan terkait dengan ruangan. Kemudian, koordinasi terus dengan pemerintahan yang baru," tutur Adies.
Wakil Ketua Umum Golkar itu berkata, simulasi yang dilakukan mulai dari 11 hingga 14 komisi, lalu dicocokkan dengan kapasitas ruangan yang ada.
“Jadi, begitu tanggal 20 Oktober, insyaallah presiden dilantik, kabinet sudah siap 21. Kami juga di DPR sudah siap dengan segala alat kelengkapan dewan," kata Adies.
Di sisi lain, ia memastikan pimpinan tiap komisi di DPR RI belum tentu sama dengan yang sebelumnya. Pasalnya, kata dia, dinamikanya berbeda. Ia mengatakan mekanisme pemilihan pimpinan komisi juga akan disepakati oleh delapan fraksi yang ada.
“Modelnya seperti apa, atau secara musyawarah mufakat atau bagaimana, kita akan lihat nanti. Kami sih berharap bisa selesai dengan musyawarah mufakat," tukas Adies.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pihaknya merampungkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) pada Jumat kemarin. Finalisasi pembentukan AKD bakal dibawa ke rapat pimpinan (Rapim) dan badan musyawarah (Bamus) pada Senin (14/10/2024).
Dasco berkata, lembaganya juga melantik pimpinan komisi pada Selasa (15/10/2024). Hal itu bertujuan agar para anggota dewan yang sudah dilantik langsung menjelaskan tugas, fungsi, dan pokok mereka keesokannya.
“Selasa itu juga kita akan secara marathon melantik pimpinan-pimpinan AKD agar [hari] Rabu dan seterusnya sudah bisa mulai bekerja efektif," ucap Dasco.
Menurut Dasco, pimpinan komisi diusulkan oleh delapan fraksi masing-masing. Pembentukan AKD ini juga turut dikomunikasikan dengan pemerintahan baru. Komunikasi itu, kata dia, penting karena DPR harus sudah siap saat pemerintahan baru mulai berjalan.
“Karena fungsi dari DPR itu adalah legislasi, kemudian juga anggaran, dan pengawasan," tutur Dasco.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, AKD yang dibentuk ini menyesuaikan dengan jumlah kementerian Prabowo-Gibran, yang dikabarkan berjumlah 44.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
