Ada 210 Ribu Pengangguran di Kabupaten Bogor pada 2024

tirto.id - Pengangguran di Kabupaten Bogor mencapai 210 ribu orang. Jumlah tersebut tersebar di seluruh wilayah, dengan angka tertinggi berada di Kecamatan Cibinong sebanyak 6.518 orang.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, mengatakan dari 210 ribu pengangguran, yang sudah tercatat berdasarkan nama dan alamatnya dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 81 ribu.

"Angka pengangguran kita di tahun 2024 itu ada 210 ribu pengangguran," ungkap Nana kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

Meski terbilang banyak, Nana mengatakan bahwa tingkat pengangguran Kabupaten Bogor ini berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Terlebih jumlah penduduk di wilayahnya juga lebih dari 5,6 juta jiwa.

"Angka ini lebih rendah dibanding rata-rata nasional dan provinsi, yaitu di kisaran 3 persen lebih," tuturnya.

Nana mengeklaim bahwa Disnaker Kabupaten Bogor telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran tersebut. Seperti dengan menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat kompetensi masyarakat.

"Kami adakan BLK supaya pencari kerja punya kompetensi di bursa pasar kerja," terangnya.

Nana menjelaskan BLK yang disediakan itu telah ada di Desa Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

"Kami memiliki 9 kejuruan yang dilatih di BLK, tetapi ada enam kejuruan yang kami lakukan secara Modul Training Unit (MTU) itu kami yang datang ke lokasi sesuai dengan proposal masyarakat yang nyampai ke kami," ucapnya.

Selain BLK, Nana juga menuturkan telah menghadirkan Job Fair dan Bogor Career Center (BCC) untuk para pengangguran yang mencari pekerjaan akibat PHK massal.

"Job fair adalah ajang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Tahun lalu, di Gedung Tegar Beriman, 40 perusahaan ikut serta, dan minat masyarakat sangat luar biasa," tuturnya.

Sementara, Akademisi Universitas Pakuan (Unpak) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB), Yogaprasta Adi Nugraha, menyoroti tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bogor.

Yoga, sapaan akrabnya, menilai bahwa Pemkab Bogor harus mampu melakukan intervensi mulai dari peningkatan pelatihan ataupun pendidikan vokasional sesuai kebutuhan dunia kerja.

"Jadi pemerintah itu dalam hal ini sebagai penyedia regulasi itu membantu dalam meningkatkan pelatihan," kata Yoga kepada wartawan.

Selain penyediaan pendidikan vokasional, pemerintah juga perlu mendorong iklim investasi maupun pertumbuhan industri lokal.

Nantinya, para pelaku usaha yang mendapat suntikan dari investor berpeluang membuka lapangan kerja terutama dalam sektor pertanian, pariwisata, dan sektor potensi lainnya.

Lalu, kata Yoga, Pemkab Bogor perlu memberikan informasi pasar kerja kepada calon pekerja secara berkala agar para pekerja dapat mudah memperoleh akses pekerjaan.

"Setidaknya informasi dulu deh agar mereka bisa bersaing sisi regulatornya, penguatan UMKM dan kewirausahaan itu juga penting baik dalam modal maupun pelatihan atau membangun jaringan pasar seperti itu," jelasnya.