Masuk tirto.id
tirto.id - “Hei, itu kalian yang pakai pita putih, ke sini!” ujar seorang pelatih kepada segerombolan siswi berbaju loreng.
Mendengar perintah tersebut, sekitar 10 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) segera berbalik arah. Mereka langsung menghadap ke arah pelatih tersebut dan berdiri sejajar membentuk barisan.
Pita putih yang dijepit dengan sebuah peniti di lengan sebelah kiri mereka bukanlah aksesoris semata. Pita itu menjadi penanda bahwa mereka adalah peserta yang mengalami sakit, menderita penyakit bawaan, atau mengalami cedera.
Tanpa pita putih itu, pelatih tentu kesulitan untuk membedakan peserta yang sehat dan tidak. Maklum. Setidaknya ada 229 peserta SPPI yang akan menjalani pelatihan selama 45 hari di Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad), Kramat Jati, Jakarta Timur, tersebut.
Salah seorang peserta yang menggunakan pita putih itu adalah Yuliza Hasni Estevania (24). Peserta asal Dumai, Riau itu mengenakan pita putih karena mengalami cedera di bagian jempol kaki akibat memakai sepatu boot dalam waktu yang lama.
Sejak mengikuti kegiatan latihan dasar militer (latsarmil) yang diwajibkan bagi setiap SPPI calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada akhir Juni 2026 lalu, setiap harinya Yuliza memang harus mengenakan pakaian dinas lengkap (PDL) saat berada di lingkungan satuan pendidikan (satdik).
“Dari awal kami datang ke sini, itu kan kita menggunakan sepatu yang cukup berat, PDL ataupun pantofel, nah jadi di jempol kaki saya itu kukunya agak nancep,” tutur Yuliza kepada Tirto, Selasa (30/6/2026).
Akibatnya, saat ini Yuliza harus menjalani pemeriksaan dan penggantian perban setiap lima hari sekali. Ia juga diberikan keringanan untuk tidak memakai sepatu boot seperti rekan-rekannya yang lain.
Berbeda dengan Yuliza, Langgeena Salehane (23) memakai pita putih di lengan kirinya karena ia telah lebih dulu memiliki penyakit bawaan. Perempuan lulusan Teknik Lingkungan dari Universitas Riau itu memang memiliki riwayat penyakit skoliosis yang telah dialaminya sejak 2025 lalu.
Penyakit skoliosis yang diderita Langgeena juga membuatnya mengalami penyempitan diafragma. Akibatnya, ia tidak bisa menjalani aktivitas fisik yang terlalu melelahkan. Menurutnya, kondisi itu sudah disampaikan sejak awal kepada pihak penyelenggara pada saat tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes).
“Untuk kami yang sakit itu tidak dipaksakan di sini untuk kegiatan fisiknya. Terutama ketika kami sudah lelah, atau ngerasa enggak sanggup lagi untuk melanjutkannya, itu dipersilakan untuk duduk, gitu,” kata Langgeena.
Kesehatan memang menjadi salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan latsarmil bagi ratusan peserta program SPPI calon manajer KDKMP dan KNMP itu. Sebab, mereka harus menjalani hari sejak dini, kemudian melakukan berbagai aktivitas lapangan yang menguras energi.
Komandan Satuan Pendidikan (Dansatdik) Pusdikkes Puskesad, Letnan Kolonel (Letkol) Said Jauhari, menjelaskan, hari para peserta program SPPI itu dimulai sejak pukul 04.30 WIB. Kegiatan pertama yang mereka lakukan setelah beranjak dari kasur di barak adalah beribadah.
Selepas beribadah, mereka kembali ke barak untuk melakukan pembersihan, lalu mandi. Pada pukul 05.30, mereka bergegas menuju ruang makan untuk melakukan sarapan. Setengah jam setelahnya, mereka sudah harus berkumpul di lapangan untuk melakukan senam pagi.
Pukul 06.30 sampai 07.00, para peserta melakukan apel pagi. Selanjutnya, sampai dengan pukul 17.00, mereka berada di ruang kelas untuk menerima berbagai materi pembelajaran. Selesai kegiatan di kelas, mereka kembali ke barak untuk bersih-bersih.
Rangkaian kegiatan di hari itu belum usai. Pukul 19.30, para peserta harus kembali berkumpul di lapangan untuk menjalani apel malam. Setelahnya, ada sedikit waktu luang yang biasanya dimanfaatkan para peserta untuk mencuci baju.
“Sampai kami cek lagi pada pukul 22.00, itu kami pastikan mereka sudah istirahat total, tidak ada aktivitas di barak,” ucap Jauhari, Selasa (30/6/2026).
Serangkaian aktivitas itu memang tampak berat bagi para peserta SPPI yang berasal dari kalangan sipil. Saat Tirto berkunjung ke Pusdikkes Puskesad pada Selasa (30/6/2026) siang, ada dua orang peserta yang tengah terbaring di ruang rawat inap Rumah Sakit Pusdikkes.
Salah seorang peserta mengatakan bahwa ia dirawat sejak Minggu (28/6/2026) malam. Keluhan yang awalnya ia alami adalah demam dan ‘masuk angin’, yang diduga terjadi karena terpapar kipas angin selama ia berada di barak.
Kegiatan latsarmil bagi peserta SPPI calon manajer KDKMP dan KNMP itu bahkan sudah memakan korban jiwa. Sampai dengan saat ini, tercatat sudah ada lima orang peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang meninggal dunia usai menjalani latsarmil.
Pertama adalah Yonanda Muhammad Taufiq dari Satdik Baturaja Kodiklatad, Ogan Komering Ulu yang meninggal pada 17 Juni 2026. Dia meninggal dengan diagnosis henti jantung. Kasus kedua adalah Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman. Dia meninggal 18 Juni 2026 dengan diagnosa heat stroke.
Kemudian, kasus ketiga adalah Novia Rahmadhani Sihotang. Dia menjalani pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau. Novia meninggal pada 23 Juni 2026 akibat komplikasi penyakit berkaitan tuberkolosis (TB) paru aktif. Keempat adalah Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Rifki menjalani pendidikan di Satdik Yon PARAKO 465. Dia meninggal 26 Juni 2026 akibat pneumonia yang disertai komplikasi medis.
Terakhir adalah Nola Dya Sari. Nola merupakan peserta SPPI yang mengikuti pendidikan di Satdik C Kalimantan. Dia dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosa henti jantung pada 26 Juni 2026.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan duka cita kepada keluarga para peserta yang meninggal dunia. Ia mengatakan seluruh peserta yang meninggal telah memperoleh penanganan medis sesuai prosedur sejak mengalami gangguan kesehatan.
"Pertama-tama atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya lima peserta program SPPI KDKMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," kata Ketut dalam konferensi pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Desakan Evaluasi Total Kegiatan Latsarmil SPPI
Kegiatan latsarmil SPPI KDKMP dan KNMP yang memakan korban itu sontak memicu respons keras dari berbagai pihak. DPR pun mendesak agar latsarmil dihentikan dalam pelaksanaan pelatihan SPPI.Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pendidikan calon manajer KDKMP dan KNMP itu tetap dilanjutkan, tetapi tidak lagi menyertakan materi terkait latsarmil.
Politikus PDIP itu menegaskan, insiden yang merenggut nyawa peserta SPPI harus menjadi momentum perbaikan desain pendidikan bagi calon manajer koperasi bentukan negara.
Menurut TB Hasanuddin, fokus utama pendidikan seharusnya diarahkan pada penguatan kompetensi manajerial, bukan pada aktivitas fisik yang berisiko tinggi. Ia menambahkan, tugas utama para calon manajer tersebut adalah mengelola usaha secara profesional, memperkuat tata kelola koperasi, dan memberdayakan ekonomi masyarakat.
“Karena itu, materi pelatihan seharusnya lebih berfokus pada kompetensi manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan, akuntansi, serta pengelolaan koperasi, bukan latihan fisik bergaya militer yang berisiko tinggi,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, juga mendesak agar latsarmil dihapuskan karena tujuan dan karakter peserta berbeda. Dia mengingatkan bahwa pendekatan latian militer tidak bisa diterapkan kepada calon manajer koperasi.
"Untuk militer, sebelum mereka dilatih sudah punya kriteria, punya ketetapan, kemampuan fisik, dan intelegensi yang sudah diukur. Jadi tidak bisa serta-merta paket latihan dasar militer dipindahkan ke paket untuk manajer," tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, Selasa (30/6/2026).
Menurut Sturman, apabila pembekalan tetap melibatkan unsur-unsur pelatihan militer, materi tersebut harus dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi, bukan diadopsi secara utuh. "Kalau mau dipakai, harus dipilah dan dipilih mana yang cocok. Sekarang ini latihan dasar itu untuk apa? Tentu berbeda dengan kebutuhan seorang manajer," katanya.
Selain DPR, Ombudsman juga meminta agar ada evaluasi pelaksanaan pelatihan SPPI dengan metode latsarmil. Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menilai, kasus meninggalnya peserta SPPI menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, dan tata kelola penyelenggaraan program.
Maneger menyebut, tujuan diadakannya program pelatihan bagi peserta SPPI KDKMP dan KNMP itu pada awalnya adalah untuk memperkuat perekonomian desa. Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa pelaksanaan pelatihan harus selaras dengan kompetensi yang memang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi manajerial.
"Menjadi manajer koperasi membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, membaca laporan keuangan, menyusun strategi bisnis, serta membangun jejaring ekonomi desa. Penanaman disiplin tentu penting, tetapi orientasi pelatihan semestinya lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas substantif pengelolaan koperasi," ujar Maneger dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Ia mengatakan, Ombudsman mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh yang meliputi penyesuaian kurikulum dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mengedepankan prinsip keselamatan dan manajemen resiko pada aktivitas fisik dalam program.
Kemudian, Ombudsman juga mendorong kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan, termasuk kesiapan tenaga medis dan mekanisme penanganan keadaan darurat, serta akuntabilitas penyelenggaraan melalui evaluasi internal yang transparan serta pemenuhan hak-hak peserta selama mengikuti pelatihan.
Kata Maneger, apabila ditemukan dugaan maladministrasi, maka Ombudsman dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Ia juga meminta agar program ini dihentikan sementara, jika pada hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan mendasar.
Desakan juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Mereka mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membentuk Tim Investigasi Pencari Fakta demi mengusut penyebab kematian lima orang calon manajer KDKMP itu.
Anggota Koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menyatakan bahwa kematian kelima calon manajer Kopdes merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru.
Oleh karena itu, Tim Investigasi tersebut harus mampu melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.
"Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara," kata Isnur dalam keterangan pers, Senin.
Menurutnya, pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil, khususnya dalam hal ini calon manajer KDKMP dan KNMP, berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang justru menjadi fondasi kepemimpinan sipil.
Isnur menegaskan lingkungan militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang memang relevan untuk fungsi pertahanan negara. Sebaliknya, organisasi sipil membutuhkan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.
Terminologi Latsarmil Diubah, Materi Terkait Militer Dikurangi
Insiden meninggalnya lima orang peserta latsarmil SPPI ditanggapi pemerintah dan panitia. Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Jenderal (purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pemerintah mendorong tindakan fisik dalam latihan SPPI dikurangi."Ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin, dan dititikberatkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian karena kan ini calon-calon manajer nantinya," jelas Jenderal (Purn) Dudung dalam keterangan tertulis usai melakukan takziah ke rumah keluarga peserta SPPI di Jawa Barat, sebagaimana dikutip dari laman resmi KSP, Selasa (30/6/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembekalan ke depan akan lebih difokuskan pada penguatan teoritis dan praktis mengenai manajemen, mengingat orientasi para peserta adalah menjadi seorang manajer. Selain perubahan substansi materi, durasi waktu diklat juga resmi dipotong demi memastikan keselamatan dan efisiensi program.
Kemhan, sebagai salah satu panitia pelaksana pelatihan calon manajer KDKMP/KNMP, menyatakan salah satu keputusan yang diambil usai evaluasi dari insiden tersebut adalah mengubah kegiatan latsarmil menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan), Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rico Sirait, mengatakan, setelah adanya perubahan terminologi kegiatan itu, maka materi pembelajaran yang akan ditanamkan kepada para peserta program SPPI KDKMP dan KNMP itu pun juga akan berubah.
Menurut Rico, kegiatan-kegiatan yang lekat dengan unsur militer seperti materi pengenalan menembak, kini akan dihapus. Sebagai gantinya, para peserta akan lebih banyak dibekali dengan materi pembelajaran manajerial.
“Kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini. Intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil,” kata Rico kepada para wartawan, Senin (29/6/2026).
Ia menekankan bahwa fokus kegiatan pembelajaran bagi para peserta SPPI KDKMP dan KNMP di Satdik TNI itu adalah untuk membentuk nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, sampai dengan kesiapan manajerial.
Rico menuturkan bahwa langkah-langkah evaluasi lanjutan pelaksanaan kegiatan itu akan diputuskan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Program SPPI KDKMP/KNMP yang turut melibatkan sejumlah kementerian/lembaga lainnya.
“Karena itu, langkah evaluasi, pendalaman, maupun tindak lanjut atas pelaksanaan program akan mengikuti keputusan dan arahan Panselnas. Kemhan tentu mendukung setiap proses evaluasi secara objektif, termasuk penguatan aspek kesehatan, pengawasan peserta, dan keselamatan selama pendidikan,” terangnya.
Perubahan terminologi itu pun langsung ditindaklanjuti oleh pihak Pusdikkes Puskesad. Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan (Danpusdikkes) Puskesad, Kolonel Ckm Shohibul Hilmi, mengatakan, pelaksanaan pelatihan bagi para peserta SPPI KDKMP dan KNMP di tempatnya akan selalu menyesuaikan dengan instruksi dari pusat.
Ke depannya, dalam melakukan pengajaran kepada para peserta, Pusdikkes Puskesad disebut Hilmi akan lebih berfokus untuk menanamkan materi-materi terkait manajerial, dengan meninggalkan materi-materi terkait militer.
“Semua utamanya adalah pelajaran kelas terkait dengan materi-materi kepemimpinan, kemudian materi-materi mereka tentang manajerial dan sebagainya. Itu yang dilaksanakan,” kata Hilmi kepada para wartawan, Selasa.
Terkait dengan pembekalan materi manajerial, Hilmi menyebut bahwa pihak Pusdikkes Puskesad akan turut mengundang pemateri dari kementerian-kementerian terkait, seperti salah satunya Kementerian Koperasi.
Selain itu, ia mengatakan, kegiatan fisik yang akan dijalani para peserta setiap harinya juga akan berkuang. Kegiatan fisik dibatasi hanya untuk kegiatan senam pagi serta latihan baris-berbaris.
“Jadi tidak ada [kegiatan] fisik yang lebih seperti siswa-siswa militer lain, tidak ada,” tegasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
