Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menuntut jaminan keamanan (guarantee) bagi prajurit TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Hal ini menyusul rentetan insiden serius yang melukai tiga personel pasukan perdamaian Indonesia di El Addaiseh, Lebanon Selatan, Jumat (3/4/2026).
Menlu Sugiono menegaskan bahwa pasukan PBB asal Indonesia memiliki mandat terbatas sebagai pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping force), bukan pasukan pembuat perdamaian (peacemaking force).
"Harus ada satu jaminan keamanan bagi prajurit-prajurit karena mereka peacekeeping, bukan peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga situasi damai. Ini mandat dari PBB," tegas Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (4/4/2026).
Protes Keras Kemlu: Insiden Berulang Tak Bisa Ditoleransi
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI juga melayangkan protes keras atas insiden ledakan di El Addaiseh yang merupakan insiden serius ketiga dalam sepekan terakhir. Indonesia menilai situasi di Lebanon Selatan semakin berbahaya dan tidak bisa lagi ditoleransi oleh komunitas internasional.
Kemlu menyoroti bahwa peristiwa ini terjadi di tengah operasi militer Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut. Operasi militer Israel dinilai berisiko besar mendestabilisasi kawasan serta secara langsung membahayakan keselamatan personel PBB.
"Serangan yang terjadi berulang kali seperti ini tidak dapat diterima. Keselamatan peacekeepers PBB adalah hal yang tidak dapat ditawar," tulis pernyataan resmi Kemlu RI.
Sugiono meminta PBB untuk melakukan evaluasi terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian, khususnya yang bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon. “Oleh karena itu kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di mana pun berada khususnya di UNIFIL ini," katanya.
Meski begitu, ia menyebut pemerintah masuk akan melakukan investigasi untuk mendapatkan kepastian lebih lanjut terkait insiden itu.
Desak Investigasi Menyeluruh oleh Dewan Keamanan PBB
Indonesia tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga mendorong langkah konkret di level global. Pemerintah secara resmi meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera:
- Mengusut tuntas seluruh insiden yang menimpa UNIFIL secara transparan.
- Menggelar pertemuan darurat antara negara-negara kontributor pasukan (Troop Contributing Countries).
- Melakukan peninjauan (review) terhadap prosedur perlindungan personel perdamaian di wilayah konflik.
Saat ini, pemerintah masih menunggu hasil investigasi lebih lanjut terkait kronologi pasti ledakan yang melukai tiga prajurit TNI tersebut. Menlu Sugiono memastikan bahwa pemerintah terus memantau kondisi para korban yang tengah menjalani perawatan medis.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Rina Nurjanah
