tirto.id - Indonesia disebut telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, setidaknya ada beberapa proyek infrastruktur telah ditunaikan oleh Jokowi. Mulai dari pembangunan atau perpanjangan jalan tol, pengembangan proyek strategis nasional (PSN), pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, hingga lainnya.
Dalam agenda bertajuk "Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur dan Investasi", Jokowi sempat menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukannya selama ini tidak hanya soal beton dan fisik semata. Pembangunan infrastruktur diklaimnya memberikan banyak manfaat nyata bagi rakyat, mulai dari meningkatnya daya saing global, menurunkan biaya logistik, hingga inflasi nasional.
Pembangunan infrastruktur masif yang dilakukan Jokowi berhasil membuat World Competitiveness Ranking Indonesia naik dari 34, melompat ke 27. Peringkat daya saing ini, kata Jokowi, diperlukan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, peringkat apik juga membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas di Indonesia terjalin dengan cukup baik.
Infrastruktur yang baik juga akan mengakibatkan ongkos logistik yang harus ditanggung investor atau pengusaha lebih minim. Kepala negara yakin biaya-biaya yang timbul dari proses produksi dapat ditekan, sehingga membuat harga produk menjadi lebih murah. Hal itu akan berimplikasi pada tingkat inflasi nasional yang juga semakin membaik dari tahun ke tahun.
"Kalau dulu (inflasi) 8 persen, 9 persen, bahkan 11 persen, sekarang bisa ditekan di bawah 3 persen dan terakhir di bulan lalu 2,58 persen," kata Jokowi dalam sambutannya, di Ballroom Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Dalam upaya mendukung konektivitas guna menekan biaya logistik, pada kurun 2014-2024 Jokowi setidaknya telah menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 km sehingga jalan tol operasional menjadi 3.480 km (sepanjang 780 km tol telah operasional dari 1978-2014).
Sementara untuk jalan nasional, pada 2015-2024 dibangun 6.000 km jalan baru, utamanya Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Kalimantan, NTT, dan Jalur Pantai Selatan Jawa.
Selain jalan tol, selama kepemimpinannya Jokowi berhasil membangun sekitar 61 bendungan selama 2014-2024, di mana 43 bendungan telah selesai untuk menjamin ketersediaan air dan ketahanan pangan nasional. Sedangkan tahun ini ada 13 bendungan lagi selesai dan sisa 5 bendungan akan selesai awal 2025.
Bendungan-bendungan tersebut telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hektare, tambahan air baku 52.000 liter/detik dan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 255 MW.
Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta hektare, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta hektare (dari total 7.5 juta hektar sawah) pada 2014 hingga 2024.
Tidak hanya itu, selama dua episode kepemimpinannya, Jokowi juga turut mengembangkan penyediaan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam berbagai sektor seperti penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan hilirisasi industri.
Secara kumulatif sejak 2016, sebanyak 198 proyek PSN telah selesai, 32 proyek dan 10 program telah beroperasi sebagian, serta 44 proyek dan 3 program dalam tahap konstruksi, dengan estimasi memberikan dampak output perekonomian mencapai Rp3.344 triliun secara nasional dan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta orang. Pada 2024 ini, pemerintah mengestimasikan untuk dapat menyelesaikan 41 PSN dengan nilai investasi Rp554 triliun.
Selain sejumlah sektor tersebut, pemerintahan Jokowi juga memahami peran vital komoditas critical minerals dalam mendukung transisi dan ketahanan energi, antara lain sebagai bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai.
Pada sektor ini, pemerintah telah melakukan Program Pengembangan Smelter PSN yang di antaranya 9 smelter fasilitas pengolahan nikel dengan estimasi output mencapai 2,5 juta ton per tahun, dan 4 smelter fasilitas pengolahan bauksit dengan estimasi output mencapai 3 juta ton per tahun.
Di luar itu, beberapa capaian pembangunan infrastruktur juga terlihat di bidang transportasi, baik di sektor darat, laut, udara dan perkeretaapian. Khusus di transportasi darat, di antaranya terlaksana pengembangan pelabuhan penyeberangan, dermaga penyeberangan, angkutan umum perkotaan dengan program buy the service, serta terlaksananya sistem angkutan umum massal pada kota metropolitan.
Pada sektor transportasi laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini mampu membangun pelabuhan non-komersil, kapal perintis, subsidi tol laut hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung.
Sektor transportasi udara menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaraan jembatan udara; serta terbangunnya bandar udara baru. Setidaknya sejak 2014-2023 sudah terdapat 27 bandara baru dibangun. Namun dari 27 bandar udara baru, terdapat Bandara Sobaham yang sedang proses pembangunan dan akan selesai pada akhir tahun 2024.
Selain pembangunan bandara baru, juga telah dilakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas bandara, dengan tujuan untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan penerbangan. Fasilitas-fasilitas baru dan ditingkatkan seperti landas pacu yang diperpanjang, terminal yang diperluas, dan berbagai rehabilitasi lainnya. Setidaknya terdapat 64 bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan.
Selanjutnya, capaian sektor transportasi perkeretaapian antara lain terbangunnya jalur kereta api secara nasional, kondisi jalur kereta api sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, juga pembangunan LRT, MRT, Kereta Cepat Whoosh, dan kereta api perintis.
Biaya Logistik Harus Turun
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengamini pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun terakhir dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian, tetap tidak bisa menghilangkan dampak negatif dari pembangunan proyek-proyek tersebut.
“Kami melihat banyak manfaatnya secara ekonomi dan dirasakan oleh masyarakat walaupun juga ada dampaknya terhadap golongan masyarakat lain yang mau tidak mau ada dampak kurang menggembirakan juga,” kata Faisal kepada Tirto, Rabu (14/8/2024).
Faisal mengatakan, pembangunan infrastruktur era Jokowi tidak melulu positif meski kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat banyak. Contohnya soal konektivitas jalan tol yang selama ini dianggap memudahkan masyarakat untuk lalu lintas, tapi kelemahannya belum mampu menekan biaya logistik barang di jalur darat.
Sementara untuk sektor laut sendiri, meski sudah ada pelabuhan di Jawa dan luar Jawa tapi belum mampu menurunkan ongkos logistik secara signifikan. Ini artinya, kata Faisal, jika melihat dalam sisi pembangunan infrastruktur secara fisik memang banyak transformasi, tapi belum kelihatan manfaat yang signifikan terhadap ekonominya seperti diklaim Jokowi.
“Semestinya dengan infrastruktur yang baik pusat ekonomi tumbuh dan ini belum kelihatan selama 10 tahun terakhir. Ke depan perlu ada penguatan di sana bagaimana infrastruktur ini bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.
Bangkit dari COVID-19
Selain capaian di bidang infrastruktur, keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam mengarungi periode kedua juga patut diacungi jempol. Pasalnya periode kedua ini menjadi masa-masa sulit bagi pemerintah di tengah kondisi pandemi COVID-19. Seperti diketahui, dampak dari pandemi nyata meluluhlantakkan seluruh sektor yang ada baik industri keuangan, sektor riil, pariwisata, kesehatan dan lainnya.
Namun dalam mengarungi badai tersebut, Pemerintah Jokowi bergerak cepat dengan memberikan stimulus melalui enam sektor Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi hingga pemerintah daerah, dan sektoral kementerian lembaga.
Pemulihan yang cepat menuntut gelontoran dana yang besar hingga mencapai Rp695,2 triliun. Dukungan tata kelola fiskal yang bijak akhirnya mampu membuat Indonesia tak jatuh ke jurang kebangkrutan. Indonesia bahkan bisa dibilang pulih lebih cepat, bahkan mendapatkan banyak pujian dari lembaga internasional.
"Bukan kita yang ngomong. Mereka yang berbicara karena jelas kita berhasil menekan angka penularan, kita berhasil juga menekan angka kematian, dan kita juga berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi dalam acara Penghargaan Penanganan COVID-19 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Jika menengok ke belakang, pada 2020 saat Indonesia mengalami pandemi COVID-19 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus sebesar 2,07 persen. Namun, berkat kerja keras dan sinergi seluruh pihak, ekonomi RI kembali tumbuh positif pada 2021 sebesar 3,70 persen dan 2023 5,11 persen.
Peningkatan ekonomi tersebut juga turut menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang sempat naik saat pandemi COVID-19. Tingkat pengangguran saat itu berhasil turun dari 6,26 persen di 2021 menjadi 5,45 persen di 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari tadinya 10,14 di 2021 menjadi 9,36 persen di 2023.
Keberhasilan-keberhasilan itu tidak lepas dari berbagai kebijakan ditempuh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Melalui Undang-Undang Nomor 2/2020, serta Peraturan Presiden Nomor 54/2020, dan Nomor 72/2020, pemerintah menyesuaikan anggaran dan melebarkan defisit untuk mendukung upaya penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi. Defisit anggaran saat itu diperbolehkan lebih dari 3 persen dari PDB selama masa penanganan Covid dan harus kembali maksimal 3 persen PDB, pada 2023.
Strategi ini terbukti ampuh memperkuat ketahanan dan mempercepat pemulihan ekonomi. Pada 2022, defisit anggaran sudah di bawah 3 persen dan ekonomi tumbuh 5,3 persen, di atas capaian sebelum pandemi.
Lembar kehidupan pun serasa baru dimulai pada 21 Juni 2023, ketika Jokowi mencabut status pandemi. Keputusan itu diambil presiden, karena angka harian penularan sudah mendekati titik nihil. Ini selaras dengan keputusan pencabutan status kedaruratan kesehatan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada waktu yang hampir bersamaan.
“Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi,” kata Jokowi dalam keterangannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6/2023).
Jokowi mengakui situasi awal-awal pagebluk begitu sangat mencekam. Tak mudah baginya mengambil keputusan terkait penanganan pandemi COVID-19. Namun semua akhirnya bisa dilewati karena seluruh komponen bangsa bergerak dengan gotong-royong. Kini Indonesia telah lulus ujian besar.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky
