tirto.id - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengkritik penggunaan utang yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi-Ma'ruf saat ini. Sampai dengan semester I-2023 diketahui utang pemerintah tembus Rp7.805,19 triliun atau 37,93 persen dari PDB.
Utang triliunan tersebut salah satunya dipakai untuk membangun infrastruktur, yang pada kondisi riil belum mampu menekan ongkos logistik secara signifikan.
"(Yang) terjadi adalah semakin banyak utang untuk infrastruktur justru biaya logistik tinggi, indeks logistik anjlok, dan daya saing di sektor manufaktur terus menurun," kata Bhima kepada Tirto, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Padahal semangat awal pembangunan infrastruktur adalah untuk membuat sektor manufaktur berdaya saing. Sekarang industri manufaktur juga mengalami tekanan.
"Jadi infrastruktur dari utang ini dipertanyakan, selain tentu utang menjadi kurang produktif karena tingkat korupsi di infrastruktur masih tinggi seperti yang kita lihat di Waskita contohnya," jelasnya.
Oleh karena itu, Bhima mendorong agar presiden terpilih selanjutnya bisa melakukan langkah-langkah progresif untuk menurunkan beban warisan utang pemerintah sebelumnya. Misalnya dengan meminta pembatalan pokok utang dan bunga utang.
"Karena sebagian pinjaman itu bisa dikurangi digantikan dengan program yang bisa menurunkan emisi karbon atau program pro lingkungan," ujarnya.
Dikutip dari APBN Kita edisi Juli 2023, utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp6.950,10 triliun atau sekitar 89,04 persen. Sementara untuk pinjaman tercatat senilai Rp855,09 triliun atau 10,96 persen.
Jika dirinci, besaran utang SBN terdiri dari domestik Rp5.632,90 triliun. Di mana utang tersebut berasal dari Surat Utang Negara (SUN) Rp4.545,76 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp1.087,14 triliun.
Kemudian untuk valas mencapai Rp1.317,20 triliun. Itu terdiri dari SUN Rp1.018,33 triliun dan SBSN Rp298,27 triliun.
Selanjutnya, utang berasal dari pinjaman terdiri dari dalam negeri Rp22,55 triliun dan luar negeri Rp830,54 triliun. Adapun pinjaman berasal dari luar negeri itu terbagi untuk bilateral Rp260,28 triliun, multilateral Rp516,51 triliun, dan commercial banks Rp53,75 triliun.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
