Wiranto vs OSO: Kepentingan Apa yang Membuat Mereka Berebut Hanura?

tirto.id - Partai Hanura kembali bergolak usai menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III di Jakarta. Pemantiknya, Wiranto mendesak agar Oesman Sapta Odang (OSO) mundur dari kursi ketua umum. Ia bahkan mengungkit soal kegagalan OSO dalam memenuhi pakta integritas.

“Kami ingatkan bahwa ada komitmen untuk mundur menjadi ketua umum kalau persyaratan-persyaratan itu tidak dipenuhi, dan nyatanya memang tidak dipenuhi, karenanya kami minta saudara [OSO] secara gentlemen mundur dari ketua umum Hanura,” kata Wiranto, di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Dalam dokumen yang disebarkan kepada wartawan, OSO sepakat untuk menjamin penambahan suara partai. Lalu, OSO harus mematuhi AD/ART partai. Kemudian, OSO diwajibkan membawa gerbong partai yang dipimpin sebelumnya dan siap mundur sebagai ketua umum dan dari partai bila gagal memenuhi pakta integritas.

Di saat yang sama, Wiranto mengatakan mundur dari kursi dewan pembina partai. Alasannya, selain karena ingin fokus menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia juga merasa telah terjadi perubahan di partai yang ia dirikan tersebut.

“Rohnya sudah berbeda, semangatnya berbeda, dan selalu ingin berkonflik dengan ketua Dewan Pembina. Kalau saudara seperti saya bagaimana? Saudara tahan? Saudara kerasan?" kata Wiranto.

Kubu Wiranto juga sudah mengambil ancang-ancang untuk melawan OSO. Salah satu langkah yang akan mereka diambil adalah menggelar munas luar biasa. Mereka beranggapan Munas III sebagai munas abal-abal karena tidak mengundang Wiranto selaku dewan pembina dan Presiden Joko Widodo.

Sebaliknya, OSO menolak semua tudingan kubu Wiranto. Menurut dia, pakta integritas partai memuat tentang sikap tidak berkhianat kepada partai, tidak berbohong, dan bertentangan dengan AD/ART partai.

"Di luar itu, itu komitmen pribadi yang tidak menyangkut dalam mekanisme organisasi partai karena partai itu punya AD/ART dan kekuasaan tertinggi itu ada di munas ini,” kata OSO, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

OSO juga menolak untuk mundur sebagai ketua umum. Mantan Ketua DPD RI ini berdalih ia dipilih secara aklamasi di munas sebagai forum tertinggi parpol.

“Itu kalau saya tidak dipilih lagi mungkin saja saya sampai 2020 sudah selesai [jadi ketua umum Partai Hanura], tapi saya kan dipilih dan diminta, bukan saya yang meminta,” kata OSO.

OSO menambahkan, “Saya diminta, didaulat kembali untuk memimpin partai, masa saya tinggalin?” kata dia.

Sementara terkait munas tandingan, OSO hanya menjawab santai, “Partai politik yang resmi adalah partai politik yang terdaftar di Kemenkumham.”

Kisruh Tak Kunjung Berakhir

Pengamat politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai kisruh Partai Hanura adalah akumulasi dari konflik sebelum gelaran Pemilu 2019.

“Kisruh Hanura yang memuncak sejak tahun lalu sebenarnya sederhana, sama seperti parpol lain, di mana tidak ada tokoh yang mendominasi sejak Wiranto tidak lagi berada pada posisi eksekutif Hanura,” kata Dedi kepada reporter Tirto, Kamis (19/12/2019).

Partai Hanura memang mengalami konflik internal jelang Pilpres 2019. Saat itu, Hanura terbelah menjadi dua kubu usai OSO memecat Sarifuddin Sudding sebagai sekjen.

OSO mengklaim, pemecatan tersebut akibat Sudding tidak disiplin organisasi. Lalu, OSO menunjuk Herry Lontung sebagai Sekjen Partai Hanura menggantikan Sudding.

Namun, Sudding tak tinggal diam. Ia melawan dan mengajak rekan-rekan Hanura untuk menolak OSO sebagai ketua umum. Sudding mengklaim 27 DPD dan 400 DPC Partai Hanura mendukung mosi tidak percaya kepada OSO.

Alasan mosi tidak percaya dilakukan karena OSO bertindak tidak sesuai AD/ART dan selalu meminta mahar. Keputusan tersebut disahkan dalam Munas Luar Biasa Partai Hanura pada 18 Januari 2018 di Cilangkap, Jakarta.

Perlawanan Sudding dibalas OSO. Mantan Ketua DPD RI itu menunjukkan surat keputusan restrukturisasi Partai Hanura yang diterbitkan pada 17 Januari 2018.

Kubu Sudding sempat berusaha memasukkan SK pada 19 Januari 2018. Namun, pemerintah hanya mengakomodir kepengurusan OSO hingga akhirnya dualisme partai mereda begitu Wiranto turun tangan.

Akan tetapi, Partai Hanura ternyata gagal melenggang ke parlemen. Sebab, Hanura hanya mengantongi 2,1 juta suara atau 1,5 persen suara. Hanura tidak lolos ambang batas parlemen nasional yang ditentukan sebesar 4 persen suara.

Dedi mengatakan, keriuhan OSO-Wiranto sama dengan OSO-Sudding. Ia mengatakan, ribut kali ini merupakan implikasi kegagalan Wiranto menangani konflik yang terjadi sebalum Pemilu 2019 antara OSO dan Sudding.

Hanura Masih Eksis di Daerah

Meski tidak beruntung di tingkat nasional, tapi Hanura masih punya konstituen di daerah. Oleh sebab itu, Wiranto maupun OSO berusaha berebut kepemimpinan Partai Hanura dan mantan menkopolhukam itu perlu momen untuk merebut dari kekuasaan OSO.

“Wiranto memerlukan momentum untuk menggeser OSO dan munas adalah momentum itu, meskipun Wiranto paham posisi OSO lebih berpengaruh ke internal Hanura dibanding dirinya," kata Dedi.

Pendapat serupa dikatakan peneliti dari Populi Center Usep S. Achyar. Usep mengatakan, perebutan Hanura penting dilakukan meski tidak lolos di parlemen, apalagi Hanura punya basis suara.

“Di nasional tidak masuk, tapi kan di daerah-daerah DPRD dan masih punya potensi untuk kemudian memperbesar di 2024. Bukan hal yang mustahil," kata Usep kepada reporter Tirto.

Usep mengatakan, Hanura punya suara besar di level kabupaten/kota. Ia mencontohkan, Hanura masih menguasai daerah Kalimantan seperti di Tarakan, Kalimantan Utara atau Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Di dua daerah tersebut, kata Usep, kader Hanura tersebut menjadi pimpinan DPRD dan memperoleh 4 kursi di tiap daerah.

“Itu saya kira ya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Golkar dan PDIP, jauh. Tapi sebagai partai yang sebenarnya sudah lama dan punya nama dan saya kira bukan nama kecil juga ya, daripada bikin baru, saya kira potensi Hanura lebih potensial daripada bikin baru," kata Usep.

Usep mengatakan, potensi tersebut semakin terlihat dari sikap Jokowi yang masih menawarkan kursi kepada Partai Hanura.

Ia melihat, Hanura masih bisa main di konstelasi nasional. Oleh sebab itu, Hanura sebaiknya mengelola kembali partai dan menghindari konflik dengan kembali bersatu, apalagi Hanura sudah berdiri cukup lama.

"Partai politik gak mudah dan butuh resource banyak juga, sudah sampai capaian seperti itu juga kan harusnya dipertahankan bahkan ditingkatkan di anggota DPR," kata Usep.

Usep menambahkan, “Caranya saya kira mau enggak mau dialog di antara kedua kubu, di antara dua kelompok ini membicarakan untuk kepentingan bersama.”

Senada dengan Usep, Dedi juga memandang kekisruhan bisa membuat situasi Hanura semakin buruk, apalagi dalam menghadapi pilkada serentak 2020. Hanura, kata Dedi, harus bangkit dan melakukan rekonsiliasi agar tidak terkubur.

“Hanura sudah waktunya rekonsiliasi, bagaimanapun Wiranto berepulang membangun kembali pengaruhnya di Hanura dengan cara mendamaikan OSO atau siapapun ketua umumnya. Dengan elite senior parpol yang masih mengemuka akan membuat Hanura kembali bergeliat,” kata Dedi.