tirto.id - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menjawab rencana kader Partai Hanura kubu Wiranto untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). OSO mengingatkan Wiranto dan kubunya bahwa partai yang resmi adalah partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Partai politik yang resmi adalah partai politik yang terdaftar di Kemenkumham," ujar OSO di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).
OSO juga menjawab tuduhan Munas III Partai Hanura sebagai munas yang abal-abal hanya karena tak mengundang presiden dan dewan pembina partai. Menurutnya, persoalan undang-mengundang ini tak ada di AD/ART. Ia justru mengaku ingin mengundang Presiden Jokowi dalam acara HUT Partai Hanura, tetapi berpikir dua kali setelah melihat adanya masalah internal di partainya ini.
"Ini juga kan masih ada hari lain bisa mengundang bapak presiden karena kami tidak mau melibatkan hal-hal konflik, mengikutsertakan bapak presiden dalam hal-hal konflik," kata OSO.
OSO berharap, Presiden Jokowi bersedia menerima laporan hasil munas yang diklaimnya sangat demokratis ini. Di saat yang sama, mantan Ketua DPD itu memastikan Hanura tetap bersama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.
"Sampai sekarang pun kami tetap komit mendukung kebijakan yang telah dilakukan oleh bapak presiden dan wakil presiden," jelas OSO.
Wacana pembentukan munas tandingan muncul dari ujaran salah satu pendiri Partai Hanura, Chairuddin Ismail. Chairudin mengaku akan membentuk munas tandingan dan akan membentuk struktur kepengurusan yang baru pula.
Chairuddin menilai pemilihan pria yang akrab disapa Oso menjadi Ketua Umum Hanura secara aklamasi itu tidak sah dan abal-abal.
"Kami akan gelar Munaslub setelah nanti ada Plt Ketua Umum dan kami bentuk struktur baru semua," kata salah satu pendiri Hanura Chairuddin Ismail di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta pada Rabu (18/12/2019).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
