tirto.id - Kubu Wiranto tak terima dengan terpilihnya Oesman Sapta Odang alias OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura lewat Musyawarah Nasional yang digelar di Jakarta, Selasa (17/12/2019). Kubu Wiranto berencana menggelar munas tandingan.
"Kami akan gelar Munaslub setelah nanti ada Plt Ketua Umum dan kami bentuk struktur baru semua," kata salah satu pendiri Hanura Chairuddin Ismail di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Chairuddin menilai menganggap terpilihnya OSO secara aklamasi sebagai ketua umum tidak sah.
"Saya dua kali pimpin Munas, tapi baru kali ini tidak ada laporan pertanggungjawaban ketua umum di Munas. Calon ketua lain juga enggak ada, tiba-tiba langsung ditunjuk secara aklamasi. Siapa itu yang kemarin diklaim punya hak suara? Cek aja DPD, DPC-nya," kata dia.
Chairuddin berharap kader-kader Hanura yang sebelumnya disingkirkan OSO segera bersatu dan membangun kekuatan di kubu mereka.
Mantan plt Kapolri itu pun tak ambil pusing soal ketua umum dari kubu mereka. Menurutnya ada sosok Daryatmo yang bisa didapuk menjadi Plt ketum untuk selanjutnya dipilih ketua umum definitif.
"Nah setelah itu terbentuk, maka itulah Partai Hanura. Kalau kubu Oso mau mengatakan dirinya Partai Hanura, tidak masalah," kata dia.
Sementara Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto meminta Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang segera mundur dari posisinya. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu mengingatkan soal Pakta Integritas yang ditandatangani Oesman pada 21 Desember 2016 lalu.
"Kami ingatkan bahwa ada komitmen untuk mundur menjadi ketua umum kalau persyaratan-persyaratan itu tidak dipenuhi, dan nyatanya memang tidak dipenuhi, karenanya kita minta saudara secara gentlemen secara kesatria mundur dari ketua umum partai hanura," kata Wiranto di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta pada Rabu (18/12/2019).
Adapun pakta integritas yang dimaksud dibuat saat pencalonan Oesman sebagai Ketua Umum Hanura pada Munaslub 2016 lalu.
Terdapat sejumlah syarat yang diberikan kepada OSO itu sebelum menggantikan Wiranto. Syarat itu di antaranya menjamin penambahan kursi partai Hanura di DPR-RI dari jumlah sebelumnya didapat dan menjamin soliditas dan kesinambungan partai menuju Pemilu 2019.
Namun faktanya suara Hanura pada Pemilu lalu justru jeblok. Hanura hanya mampu meraih 2.161.507 atau 1,54 persen suara nasional. Terjun bebas dari perolehan Pemilu 2014 yang mencapai 6.579.498 suara atau 5,26 persen suara nasional.
Jebloknya suara Hanura itu pun membuat mereka gagal menempatkan wakil di DPR-RI.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Gilang Ramadhan
