tirto.id - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO menyatakan tetap akan menjadi orang nomor satu di parpol meski diminta mundur oleh Wiranto. Sebab, kata OSO, Munas III Hanura menunjuk dia kembali sebagai ketua umum.
Mantan Ketua DPD RI itu mengaku bisa saja tidak jadi ketua umum sesuai pernyataan Wiranto bila tidak terpilih lagi di munas. Namun, kata dia, pemilik suara sah munas masih mempercayakan pucuk pimpinan Hanura kepada OSO.
“Itu [tidak jadi ketua umum] kalau saya tidak dipilih lagi, mungkin saja saya sampai 2020 sudah selesai, tapi saya kan dipilih dan diminta, bukan saya yang meminta, tapi saya diminta, didaulat kembali untuk memimpin partai ini. Masa saya tinggalin?" kata OSO, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
OSO juga menjawab soal pakta integritas yang disinggung Wiranto.
Ia menerangkan, pakta integritas partai menyatakan kader tidak boleh berbohong dan melakukan tindakan yang melanggar AD/ART partai.
"Di luar itu, itu komitmen pribadi yang tidak menyangkut di dalam mekanisme organisasi partai karena partai itu punya AD/ART dan kekuasaan tertinggi itu ada di munas ini," kata OSO.
Selain itu, kata OSO, tidak ada surat dari dewan pembina terkait pakta integritas. Ia mengatakan, kursi dewan pembina sudah tidak ada di Partai Hanura per 25 November meski surat dikirimkan per 7 Desember 2019.
OSO juga menegaskan kalau AD/ART tidak mengatur keberadaan dewan pembina, bahkan sejak dirinya belum masuk Hanura.
"Waktu saya belum menjadi ketua, dewan pembina itu di [Munas] Solo itu sudah tidak ada. Nah kami meneruskan hasil dari Munas Solo itu. Dan waktu itu Pak wiranto yang menjadi ketua umum," kata dia.
Wiranto Desak OSO Mundur
Sementara itu, di lokasi berbeda, Wiranto meminta OSO segera mundur dari posisi ketua umum meski terpilih lagi secara aklamasi. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu mengingatkan soal Pakta Integritas yang ditandatangani OSO, pada 21 Desember 2016.
“Kami ingatkan bahwa ada komitmen untuk mundur menjadi ketua umum kalau persyaratan-persyaratan itu tidak dipenuhi, dan nyatanya memang tidak dipenuhi, karenanya kami minta saudara secara gentlemen, secara kesatria mundur dari ketua umum Partai Hanura," kata Wiranto, di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Adapun pakta integritas yang dimaksud dibuat saat pencalonan OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura pada Munaslub 2016 lalu.
Saat itu, kata Wiranto, terdapat sejumlah syarat yang diberikan kepada OSO sebelum menggantikan Wiranto. Syarat itu di antaranya menjamin penambahan kursi Hanura di DPR-RI dari jumlah sebelumnya didapat dan menjamin soliditas dan kesinambungan partai menuju Pemilu 2019.
Namun nyatanya, suara Hanura pada Pemilu 2019 lalu justru jeblok. Hanura hanya mampu meraih 2.161.507 atau 1,54 persen suara nasional. Terjun bebas dari perolehan Pemilu 2014 yang mencapai 6.579.498 suara atau 5,26 persen suara nasional.
Jebloknya suara Hanura itu pun membuat mereka gagal menempatkan wakil mereka di DPR-RI.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
