tirto.id - Partai Hanura menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III pada 17-19 Desember 2019, di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan. Parpol besutan Oesman Sapta Odang (OSO) ini mempercepat jadwal munas mereka dari agenda semula yang rencana baru dilakukan tahun depan.
Tidak hanya itu, di munas ke-3 kali ini, Partai Hanura juga tidak mengundang Presiden Joko Widodo sebagaimana biasa mereka lakukan saat munas sebelumnya, di Solo, Jawa Tengah, pada 2015. Kala itu, Jokowi bahkan membuka acara yang dihadiri sekitar 8.000 kader parpol.
Ketua Panitia Pelaksana Munas III Partai Hanura Benny Rhamdani mengatakan, partainya memang sengaja tak mengundang pihak luar. Ia berdalih pihaknya baru akan mengundang selain pengurus parpol saat ulang tahun Hanura yang akan digelar pada Januari 2020.
“Presiden, menteri kabinet kerja [Indonesia Maju], kemudian juga pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak di luar hajat dan pengurus partai akan dihadirkan pada saat peringatan hari ulang tahun yang ke-13,” ujar Benny, di Jakarta, Senin (16/12/2019).
Menariknya, panitia munas kali ini juga tidak menundang Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Padahal mantan menkopolhukam kabinet Jokowi-JK ini pernah menjabat ketua umum, sekaligus salah satu pendiri partai yang pada Pemilu 2019 gagal lolos parlemen.
Benny berdalih partainya tak mengundang Wiranto lantaran Munas III Hanura yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta ini hanya diperuntukan untuk internal, yaitu: pengurus DPD, DPC, dan jajaran DPP Partai Hanura saja.
Sedangkan posisi Wiranto, kata Benny, berada di luar struktur dewan pimpinan pusat sebagaimana surat keputusan DPP Partai Hanura yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM.
“Dalam surat itu, jadi tidak ada dewan pembina. Ini juga penting untuk dijelaskan, karena Pak Wiranto selalu menyampaikan ke publik bahwa dirinya selaku dewan pembina,” ujar Benny.
Imbas Pemilu 2019
Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai kealpaan Wiranto dan Presiden Jokowi di Munas III Hanura merupakan imbas pasca-Pemilu 2019. Ujang menduga Hanura kecewa dengan hasil pemilu dan keputusan Jokowi dalam mengangkat pembantunya.
“Hanura sangat kecewa kepada Wiranto. Terkait tidak lolosnya Hanura ke Senayan,” ujar Ujang saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (17/12/2019).
Begitu juga dengan Jokowi, kata Ujang, Hanura “kecewa kepada Jokowi karena Hanura sudah setia, tapi tidak dapat apa-apa.”
Padahal, kata Ujang, Partai Hanura sebetulnya memiliki modal 13 kursi di DPR RI periode 2014-2019 saat mendukung Presiden Jokowi mencalonkan kembali pada Pilpres 2019.
“Hanura merasa terbuang,” imbuh Ujang. “[Hanura] tidak memiliki bargaining yang kuat karena partainya pecah, akhirnya diabaikan Jokowi.”
Sebaliknya, pengamat politik dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) Hendri Satrio berpendapat absennya Presiden Jokowi dalam Munas III Hanura tak ada hubungannya dengan hasil Pemilu 2019 dan jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf.
“Kalau kecewa ke Jokowi sih kecil kemungkinannya. Sebab hubungan OSO dengan Jokowi sangat dekat dan sudah dijelaskan juga oleh Benny, ini cuma karena mekanisme partai,” ujar Hendri saat dihubungi reporter Tirto, Selasa, 17 Desember 2019.
Hendri justru menilai kealpaan tersebut disengaja Partai Hanura dengan maksud agar lebih fokus menata kembali segala persoalan internal mereka.
“Hanura versi OSO ingin konsolidasi dan merapatkan barisan. Sebab nampaknya Hanura loyalis Wiranto masih menggeliat apalagi pasca Wiranto menjabat Wantimpres,” ujar Hendri.
Respons Hanura
Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah menepis segala tudingan bahwa kealpaan Wiranto, khususnya Presiden Jokowi dalam Munas III Hanura terkait nihilnya jatah kursi menteri untuk partainya.
Sebaliknya, ia mengatakan, Partai Hanura justru baik-baik saja dan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahu ke depan.
“Hanura sama sekali tidak mempersoalkan posisi menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan Hanura mendorong agar pemerintahan ini segera berlari kencang untuk mewujudkan Indonesia lebih maju lagi,” ujar dia saat dikonfirmasi reporter Tirto, Selasa (17/12/2019).
Pada kesempatan ini, Inas justru ingin menegaskan kepada pemerintah agar bisa mengutamakan kesejahteraan rakyat, di tengah kebijakan naiknya harga pada beberapa sektor.
“Apalagi tahun depan pemerintah merencanakan kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA. Pasti akan berdampak kepada kenaikan kebutuhan sehari-hari masyarakat,” ujar Inas.
Selain itu, kata Inas, dalam Munas III Partai Hanura ini akan lebih fokus ke hal-hal yang menyangkut internal. Ia menginginkan partainya agar lebih solid lagi.
“Program dan rencana Hanura ke depan adalah membangun dulu struktur partai yang solid serta membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh penting untuk berdiskusi,” kata dia.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz
