Analis Politik UGM:

PSI & Perindo Dapat Jatah Kabinet, Hanura, PBB & PKPI Dapat Apa?

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 25 Oktober 2019
Dibaca Normal 1 menit
Partai-partai koalisi yang mendukung Jokowi-Ma'ruf tak hanya mendapat posisi sebatas di kementerian, tetapi masih terbuka peluang di institusi, badan bahkan BUMN.
tirto.id - Analis politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi menyebut pembagian jatah posisi di pemerintahan Jokowi terhadap partai-partai yang sempat mendukungnya pada elektoral terakhir, tak hanya berakhir pada pembagian jatah menteri dan wakil menteri.

Menanggapi hal itu, sejumlah partai yang mendukung Jokowi, tetapi tak lolos parlemen, seperti Hanura, PKPI, dan PBB, Arya nilai akan tetap mendapatkan jatah posisi lainnya dalam pemerintahan.

"Jadi saya menduga tiga partai lain yaitu Hanura, PBB dan PKPI akan mendapatkan porsi lain jadi Jokowi tidak hanya berhenti di Kementerian," kata Arya kepada reporter Tirto, Jumat (25/10/2019).

"Karena perangkat negara ini kan sangat banyak institusinya, ada badan, lembaga setingkat menteri, bahkan BUMN," lanjutnya.

Lalu Arya pun menilai ada sejumlah variabel yang menjadi pertimbangan Jokowi saat memasukkan PSI dan Perindo dalam kabinet.

"Pertama, Jokowi mempertimbangkan siapa yang yang berjasa dalam proses elektoralnya bulan April kemarin dalam kemenangan dia dan Ma'ruf Amin," ungkap Arya.

Hal tersebut, kata Arya, terlihat dari bagaimana Jokowi juga memberikan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, posisi sebagai sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

"Kedua, ada kalkulasi yang memungkinkan perolehan kursi di daerah jadi PSI dan Perindo itu kan suaranya agak lumayan terutama Perindo, walaupun ia enggak lolos sampai 4 persen, tapi itu kan lumayan karena dia [Jokowi] mendapatkan publikasi agak masif lewat media-media milik Hary Tanoe," ujar Arya.

Hary Tanoesoedibjo merupakan pemilik dari MNC Group di mana di bawahnya terdapat banyak media, seperti INews, Sindo, dan sebagainya.

"Di sisi lain, Hanura dualismenya sangat besar antara Wiranto dan Oso, sehingga ada pertimbangan lain," jelas Arya.

"Lalu PBB kan ada sosok besar, seperti Yusril Ihza Mahendra. Nah, ini agak menjadi pertanyaan, tapi tentu tidak relevan untuk menempatkan Yusril di posisi wamen di bawah itu, apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara," lanjutnya.

Pertimbangan tersebut, jelas Arya, sama seperti menempatkan Mahfud MD di posisi Menko Polhukam. Pasalnya, Mahfud sempat menjabat posisi Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Megawati.

"Jadi ada pertimbangan, baik di faktor Jokowi, atau faktor partainya, jadi kita tak bisa melepaskan faktor partai dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jadi dua variabel itu yang menjelaskan mengapa ada partai yang sudah masuk, sementara yang lain belum," pungkasnya.

Sejauh ini, politikus Partai Solidaritas Indonesia, Surya Tjandra ditunjuk Jokowi sebagai wakil menteri Agraria dan Tata Ruang. Ia akan membantu tugas Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada Kabinet Indonesia Maju ini.

Kemudian, Jokowi juga menunjuk Politikus Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Puteri dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu bakal membantu tugas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama.


Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI-MARUF atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Politik)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
DarkLight