Masuk tirto.id
tirto.id - Forum Warga Setara yang terdiri atas 46 individu dan organisasi, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, mengecam pernyataan Gubernur Bali, Wayan Koster. Pernyataan politikus PDIP itu dinilai menyinggung sentimen rasial dan mendelegitimasi demonstrasi, yang dikhawatirkan memecah belah masyarakat berdasarkan identitas dan mengaburkan substansi tuntutan.
"Ketakutannya sebenarnya adalah masyarakat di Bali menjadi salah fokus dengan isu yang sebenarnya sedang terjadi. Isu ini bukan hanya isu Bali, tetapi isu nasional. Fokus kita di sini adalah mengenai keadilan sosial," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, dalam konferensi pers di Kantor LBH Bali, Denpasar, Selasa (02/09/2025).
Selain pernyataan oleh Koster, forum tersebut juga menggarisbawahi pernyataan Kepala Biro (Karo) Operasi Polda Bali, Kombes Pol Soelistijono, yang menyinggung tentang banyaknya orang luar Bali yang memiliki KTP Bali.
Forum Warga Setara menilai pernyataan oleh Gubernur Bali dan Karo Operasi Polda Bali memiliki sentimen rasial dan mendelegitimasi demonstrasi yang dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut dikhawatirkan menyebabkan penyampaian pendapat di muka publik menjadi berbasis identitas.
"Itu harus segera dihentikan, karena kalau ini terus dilanjutkan dan direproduksi, itu akan semakin memecah belah masyarakat dan menjadikan konflik. Itu berbahaya," tegasnya.
Sementara itu, Ni Putu Candra Dewi dari Tim Hukum Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi mengatakan bahwa pariwisata menjadi alasan masyarakat Bali lupa pada akarnya yang kritis. Dia menegaskan agar masyarakat Bali mengingat kembali Perang Puputan, yakni ketika leluhur masyarakat Bali berjuang habis-habisan.
"Seperti apa yang disinggung oleh PBB maupun organisasi-organisasi internasional lainnya, mereka punya pernyataan yang sama, yakni agar pemerintah Indonesia membuka ruang untuk dialog dan juga tidak menggunakan isu-isu perbedaan," jelasnya.
Candra mengatakan, kebebasan menyatakan pendapat orang Bali tidak boleh dibungkam hanya karena pariwisata semata. Dia mencontoh Bangkok yang memiliki angka kunjungan wisatawan lebih tinggi daripada Bali, tetapi masyarakatnya tetap dapat melaksanakan aksi protes dengan damai.
"Kita harus melihat persoalan ini lebih dari sekadar politik identitas, tetapi persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk masa depan Bali, untuk anak-anak Bali, mereka berhak untuk mendapatkan manfaat," imbuh Candra.
Sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkap orang Bali tidak memiliki karakter anarkis. Menurutnya, orang Bali paham wilayahnya adalah daerah wisata yang hidup dari pariwisata. Dia menilai, tindakan merusak dan membakar fasilitas umum merupakan hal yang tidak lazim terjadi di Bali.
"Memang kenyataannya seperti itu. Ditemukan yang anarkis itu didatangkan dari luar. Saya mendapat informasi dari 25 orang yang diamankan, hanya tiga yang ber-KTP Bali, yang lainnya bukan. Berarti ini sudah disusupi, kalau disusupi melebar dia," lontar Koster, Minggu (31/08/2025).
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Siti Fatimah
