Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Sebab, unjuk rasa dilindungi undang-undang.
Namun, kata Hasan, pihak-pihak yang melakukan anarkistis hingga pembakaran fasilitas umum harus ditindak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Aspirasi boleh dilakukan dan itu dilindungi oleh UU. Tapi perusuh, pembuat onar, pelaku anarki, pelaku pembakaran itu, kan, harus ditindak tegas," ucap Hasan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Ia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto atas kondisi Indonesia saat ini, yaitu menindak masyarakat yang memang membuat ricuh.
"Berikan porsi pada tempatnya, orang berdemonstrasi silakan, diberikan tempat, tapi perusuh tidak boleh diberikan tempat, orang yang melakukan pembakaran tidak boleh diberikan tempat. Jadi, pesan Presiden itu harus dilihat proporsional," urai Hasan.
Sebelumnya, Prabowo Subianto memerintahkan Polri-TNI menindak tegas pelaku penjarahan dan perusakan fasilitas umum.
"Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku," kata Prabowo konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025).
Sementara itu, dia menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa melakukan perusakan. Dia memastikan semua aspirasi akan didengar dan ditindaklanjuti.
Dia juga meminta kepada masyarakat untuk tetap mempercayai pemerintahan yang tengah dipimpinnya ini. Dia meminta jangan sampai ada adu domba. Prabowo juga menyebut bahwa merusak fasilitas umum sama saja dengan menghamburkan uang rakyat.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
