Menuju konten utama

Warga Menanti Janji Prabowo di Pemukiman Bantaran Rel Senen

Warga bantaran rel Senen menyambut rencana hunian layak, namun menunggu kejelasan realisasi, lokasi, dan skema biaya dari pemerintah.

Warga Menanti Janji Prabowo di Pemukiman Bantaran Rel Senen
Aktivitas warga di titik bantaran rel Senen yang telah dibersihkan oleh pemerintah, Jumat (27/3/2026). FOTO/Hanang Septioyudho

tirto.id - Warga bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat, masih membicarakan kunjungan Prabowo Subianto yang dilakukan pada Kamis (26/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak secara cepat bagi warga yang tinggal di kawasan berisiko.

Berdasarkan hasil pantauan Tirto di lokasi, pada Jumat (27/3/2026), terlihat adanya perubahan awal di sejumlah titik permukiman. Beberapa bagian di sekitar rel mulai dibersihkan, material bekas dan barang-barang yang sebelumnya menumpuk di pinggir jalur terlihat sudah dirapikan oleh pihak pemerintah.

Namun, kondisi ini belum merata. Di titik lain, permukiman masih terlihat padat dan belum tersentuh penataan.

Wati (56), warga yang tinggal di salah satu titik yang belum mengalami pembersihan, mengatakan hingga kini belum ada perubahan berarti di lingkungannya meski sudah ada kunjungan sehari sebelumnya.

“Di sini sih belum ada yang dibersihin, masih sama aja kayak biasa,” cerita dia kepada wartawan Tirto.

Pemukiman Bantaran Rel Senen

Potret kondisi rumah Wati (56) di bantaran rel Senen yang masih berdiri, Jumat (27/3/2026). FOTO/Hanang Septioyudho

Ia mengaku sudah mendengar rencana pemerintah terkait hunian layak dari kabar yang beredar di lingkungan sekitar. Namun, ia juga menyimpan kekhawatiran soal proses yang belum jelas.

“Kalau dibilang setuju, ya setuju aja sih biar lebih aman. Cuma ya itu, takut juga kalau tiba-tiba digusur duluan sebelum jelas pindahnya ke mana,” tutur Wati.

Dia menegaskan, warga membutuhkan kejelasan mengenai tahapan relokasi sebelum ada tindakan di lapangan. Ia menilai kepastian soal tempat tinggal pengganti menjadi hal yang paling penting.

“Jangan sampai kami disuruh pindah cepat, tapi tempat barunya belum siap. Kami kan butuh kepastian juga,” ujarnya.

Sementara itu, Agus (49) menilai program hunian layak tetap penting, terutama untuk mengurangi risiko keselamatan warga yang tinggal sangat dekat dengan rel. Ia melihat kondisi saat ini memang sudah tidak ideal untuk ditinggali dalam jangka panjang.

“Saya sih setuju kalau ada hunian yang lebih aman, cuma ya agak deg-degan juga. Takutnya nanti digusur dulu, terus nunggu lama buat pindah. Kalau jelas sih kami ikut aja,” ujarnya.

Pemukiman Bantaran Rel Senen

Warga yang masih berdagang di pinggir rel kereta api kawasan Pasar Gaplok, Senen, Jumat (27/3/2026). FOTO/Hanang Septioyudho

Ia menegaskan bahwa warga pada dasarnya tidak menolak relokasi, selama prosesnya dilakukan secara transparan dan tidak memberatkan. Menurutnya, aspek biaya juga harus menjadi perhatian utama pemerintah.

“Yang penting sih beneran direalisasikan sama biaya sewanya jangan berat buat kami. Jangan sampai bagus doang tapi kami nggak kuat bayar,” lanjutnya.

Dari pengamatan di lapangan, kondisi permukiman di bantaran rel Senen masih menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi. Rumah-rumah berdiri rapat dengan ukuran kecil dan menggunakan material sederhana seperti seng, asbes, dan triplek.

Kawasan bantaran rel Senen merupakan bagian dari wilayah kumuh di Jakarta Pusat. Berdasarkan data Satu Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah kawasan kumuh memang mengalami penurunan, tetapi belum sepenuhnya terselesaikan.

Pendataan tersebut mencatat terdapat 7 kecamatan dan 24 kelurahan yang masuk kategori kawasan kumuh di Jakarta Pusat. Dari wilayah tersebut, terdapat 49 RW yang tergolong kumuh ringan dan sangat ringan.

Selain kondisi fisik, penanganan kawasan ini juga berkaitan dengan status lahan. Sebagian area di sekitar rel merupakan aset milik PT Kereta Api Indonesia, sehingga penataan kawasan membutuhkan koordinasi lintas pihak.

Pada dasarnya, warga mendukung rencana hunian layak. Namun dukungan tersebut disertai kekhawatiran terkait proses relokasi yang bisa terjadi tiba-tiba tanpa kepastian.

Warga menilai bahwa program tersebut harus memenuhi tiga hal utama, yaitu kejelasan waktu pelaksanaan, lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal saat ini, dan biaya yang terjangkau.

=======

Hanang Septioyudho berkontribusi dalam tulisan ini.

Baca juga artikel terkait PRABOWO atau tulisan lainnya dari Intern tirto

tirto.id - Sosial Budaya
Reporter: Intern tirto
Penulis: Intern tirto
Editor: Alfons Yoshio Hartanto