tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Provinsi Gorontalo sejak Juli 2021. Informasi tersebut diterima Mensos dalam pertemuan pemadanan data yang melibatkan berbagai pihak di Gorontalo, Kamis (30/09/2021).
Risma pun memutuskan untuk menyalurkan BPNT ke warga Gorontalo secara tunai, bukan berupa bahan makanan. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tradisi yang berkembang di daerah tersebut.
BPNT akan disalurkan sekaligus untuk dua bulan ke depan, yakni Oktober dan November. Sehingga KPM BPNT yang belum menerima sejak Juli akan menerima sekaligus 5 bulan.
"Itu kalau dirapel, mereka akan terima lima bulan, tidak mungkin itu semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuknya cash," kata Risma melalui keterangan tertulis, Jumat (1/9/2021).
Keputusan tersebut, kata Risma, sudah dikoordinasikan dengan Bank Himbara, anggota DPR RI Komisi VIII Idah Syahidah Rusli Habibie, anggota Komite 3 DPD RI Rahmijati Jahja, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim yang hadir dalam pertemuan.
"Hal ini sudah disaksikan oleh beliau-beliau bahwa penyaluran dalam bentuk cash, dan itu boleh sesuai dengan perpres bansos BPNT bisa diambil dalam bentuk uang," ucapnya.
Politikus Partai PDI-P itu menjelaskan, tertundanya penyaluran bansos sehinga harus dirapel tidak lepas dari kondisi geografis sehingga lokasi sulit dijangkau. Keluarga penerima manfaat sulit ditemui karena KPM rata-rata bekerja sebagai petani di kawasan perbukitan.
Mereka baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Risma menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus.
"Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja," tuturnya.
Lebih lanjut, Risma juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Gorontalo. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungannya, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
Atas kondisi tersebut, Bank Himbara di Gorontalo dan pemda diminta meningkatkan koordinasi dalam penyaluran bansos. Dia mengungkapkan permasalahan distribusi kartu bisa diselesaikan minggu pertama bulan Oktober ini.
Kemudian dia juga meminta agar pihak Bank Himbara dan pemerintah daerah serta pendamping keluarga penerima manfaat untuk bersinergi dalam penyaluran perluasan penerima manfaat bantuan sosial di Gorontalo.
"Saya minta Himbara untuk lansung bawa kartunya dan lansung cash, biar tidak dua kali kerja. Pemda juga sediakan tempat biar Himbara juga tidak repot," jelasnya.
Risma juga menegaskan Kemensos akan terus memastikan keluarga penerima manfaat mendapatkan haknya, karena itu sangat berharga bagi keluarga penerima manfaat.
"Satu orang pun akan kami perjuangkan, kasihan penerima manfaat pak. Kalau perlu pendamping tulis surat untuk KPM yang bertani tadi, biar mereka tahu mereka menerimanya berapa," kata Mensos.
Tak hanya itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan Atensi kepada 474 orang dengan nilai mencapai Rp699.177.000. Bantuan diberikan berupa Atensi Anak yatim piatu akibat COVID-19, bantuan aksesibilitas, bantuan kebutuhan dasar dan bantuan kewirausahaan.
Usai menyalurkan bantuan, Risma memberikan semangat kepada para penerima manfaat dan mengingatkan untuk tidak mudah menyerah.
"Jangan pernah menyerah ya, tuhan kita itu adil, jangan bilang tidak bisa. Anak-anak ibu bisa, belajar yang rajin, buat bangga orang tua kalian, buat bangga Gorontalo, buat bangga Indonesia," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
