tirto.id - Pengamat intelijen Ridlwan Habib meminta agar semua pihak untuk mewaspadai upaya pihak ketiga yang mencoba mengadu domba institusi negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Bandan Intelijen Negara (BIN).
Pernyataan Ridlwan Habib tersebut sebagai respons atas polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer, serta ancaman penyerbuan ke BIN dan Polri apabila institusi itu memiliki senjata tertentu yang memiliki kemampuan untuk menembak pesawat dan kapal.
“Dari penelusuran dengan metode open source intelligence atau OSINT, operasi adu domba ini menggunakan medsos,” kata Ridlwan, di Jakarta, Senin (25/9/2017) seperti dikutip Antara.
Ridlwan mengakui jika situasi politik nasional mulai menghangat terkait polemik pengadaan senjata tersebut. Namun, kata dia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto telah menegaskan bahwa hal tersebut hanya terkait komunikasi yang belum tuntas saja.
Baca juga: Bantahan Wiranto Soal (Hoax) Impor Ilegal 5 Ribu Senjata
Kendati demikian, kata Ridlwan, di media sosial persoalan tersebut justru terus menjadi perbincangan. Alumni magister Kajian Intelijen Universitas Indonesia (UI) ini menerangkan, pada Sabtu (23/9/2017) pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter.
“Dari penelusuran saya, itu menggunakan auto bot, mesin, bukan akun asli,” kata Ridlwan menjelaskan.
Ridlwan menuturkan, tagar #PanglimaTantangBIN itu menggunakan link url sebuah berita di website www.perangbintang.com. “Setelah saya cek, website itu di-hosting dari luar negeri,” demikian Ridlwan menjelaskan.
Situsweb www.perangbintang.com tersebut beralamat IP di 198.185.159.145 yang berada di Naples, Florida, Amerika Serikat. “Ada intensi dari pembuat situs itu untuk menyamarkan penjejakan,” kata Ridlwan.
Pada Minggu (24/9/2017), kata Ridlwan, isu makin memanas karena beredar berita melalui WhatsApp group yang mengutip situsweb www.perangbintang.com. “Padahal di berita itu ada wawancara fiktif seolah-olah Kepala BIN diwawancarai, padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan,” ujarnya.
Baca juga: Pernyataan Gatot Nurmantyo Dianggap Langgar Undang-Undang
Selain BIN, Ridlwan berkata, akun-akun anonim juga memanaskan situasi dengan seolah-olah menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. Bahkan dengan gambar-gambar hoax.
Ridlwan mencontohkan, salah satu postingan di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK 47 yang disebut-sebut milik Polri, namun setelah ditelusuri di internet itu gambar tumpukan senjata dalam konflik Yaman tahun 2016. “Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoax,” kata dia.
Menurut Ridlwan, hal tersebut adalah upaya pecah belah oleh kepentingan asing agar Indonesia gaduh. Tujuannya agar masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam Polri, BIN, dan TNI. “Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para Bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, dan Kapolri harmonis dan baik baik saja,” kata dia.
Ridlwan meyakini pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu. “Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu-isu, sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah. Ini sangat berbahaya,” kata dia.
Baca juga: Teka-Teki Isu Impor Ilegal 5.000 Senjata
Alumni S2 Kajian Intelijen UI ini menilai, respons Menkopolhukam Wiranto dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur. “Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun dan damai,” ujarnya.
Koordinator Indonesia Intelligence Institute ini menghimbau masyarakat umum agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial. “Bangsa ini kuat kalau bersatu, kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia harus bersatu,” ujarnya.
Ia menambahkan masing-masing institusi intelijen punya tugas dan kewenangan sendiri sendiri. Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence. Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing, berapa kekuatan senjata Singapura, berapa kapal selam Australia, itu salah satu contoh tugas intelijen tempur.
Ridlwan mengingatkan, dalam tugas intelijen berlaku single user atau pengguna tunggal. "Intelijen negara user-nya adalah Presiden. Baik itu yang berdinas di intelijen militer atau Bais maupun intelijen Polri dan intelijen BIN sama sama bertanggungjawab pada satu pengguna, yakni Presiden,” kata dia.
Baca juga: Pengamat Minta Panglima TNI Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
