tirto.id - Pengamat militer Connie Rahakundinie Bakrie menyayangkan manuver politik yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer, serta ancaman penyerbuan ke Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri apabila institusi itu memiliki senjata tertentu yang memiliki kemampuan untuk menembak pesawat dan kapal.
Penulis buku Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal ini mengatakan, jika Jenderal Gatot memang mengetahui rencana pembelian senjata secara ilegal itu, maka yang dilakukan adalah koordinasi dengan institusi terkait. Connie berkata, apalagi Panglima TNI mengaku mendapatkan informasi dari sumber A1, semestinya ia menghubungi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kepala BIN, Jenderal Polisi Budi Gunawan.
“Kalau hanya curhat di hadapan purnawirawan, itu menyalahi kewenangan. Seharusnya dia [Jenderal Gatot] mengamankan kalau memang benar ada senjata ilegal,” katanya kepada Tirto, Senin (25/9/2017).
Connie beralasan, pernyataan yang disampaikan Jenderal Gatot terkait pembelian 5.000 senjata ilegal itu berbahaya. Seharusnya, kata Connie, Panglima TNI mengedepankan prinsip kepatuhan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Jangan jadi pahlawan kesiangan,” kata perempuan kelahiran Bandung, 3 November 1964 ini.
Menurut Connie, pernyataan yang dilakukan Jenderal Gatot Nurmantyo merugikan TNI secara institusi. Connie menilai, manuver-manuver Gatot akhir-akhir ini dapat merongrong institusi TNI dari dalam. Karena itu, kata Connie, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan dan memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Tanyakan apakah Panglima TNI mau berpolitik? Kalau iya, suruh mundur dari jabatannya,” kata Connie.
Namun, kata Connie, jika Jenderal TNI Gatot Nurmantyo masih ingin menjabat sebagai Panglima TNI, maka ia harus mematuhi aturan dan menjalankan fungsinya sebagai panglima, melakukan koordinasi dengan jajaran terkait, seperti Kemenhan, Polri, BIN, dan Kemenkopolhukam.
“Dia lebih senang bermanuver untuk dirinya sendiri,” kata Connie.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo enggan menanggapi polemik soal pembelian senjata ilegal ini. Gatot berdalih, pihaknya tidak pernah merilis kepada media massa tentang adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Saya tidak pernah "press release" (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu [senjata ilegal]," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017) malam, seperti dikutip Antara.
Namun demikian, dirinya mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya. “Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," paparnya.
Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu.
“Itu benar omongan saya, 1000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar,” kata Gatot.
Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut institusi yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Wakil Presiden ke 6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya.
Pernyataan Gatot ini secara tidak langsung menuding pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan pengadaan senjata. Selain TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga punya kewenangan yang sama. Semua instansi tersebut pasti akan mencantumkan anggaran pembelian senjata dalam Anggaran Pembelian Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN (RAPBN).
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
