tirto.id - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan menyiapkan diri menyambut keputusan pengembalian kuota haji hingga 100 persen. Apalagi saat ini keadaan sudah kembali normal setelah pandemi COVID-19 sejak awal Maret 2020.
“Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100 persen), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal,” kata Wapres Ma’ruf menanggapi kembalinya kuota haji Indonesia hingga 100 persen pascapandemi.
Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam, 7 Januari 2023.
Dia mengatakan Indonesia pernah mendapatkan kuota haji sampai 210.000 jemaah. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jemaah sesuai kuota itu.
Sebab, Ma’ruf menekankan penanganan haji bukan perkara mudah. Penetapan ongkos haji menurutnya, juga harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
“Jangan sampai (dana) pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” jelasnya.
Lebih jauh, terkait kewajiban jemaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wapres Ma’ruf memandang hal itu tidak ada masalah sepanjang membawa kebaikan untuk jemaah.
“Memang harus siap untuk melaksanakan itu. Memang pada awalnya tentu kaget tetapi ketika itu ada jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan jemaah, saya kira itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya,” ujarnya.
