Wamensos Minta Teluk Wondama Segera Ajukan Usulan Sekolah Rakyat

tirto.id - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono terus berupaya mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Salah satunya, dia meminta percepatan pengajuan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Hal itu disampaikan oleh Agus Jabo saat menerima audiensi DPRD Teluk Wondama di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Senin (6/7/2026).

Pertemuan ini membahas wacana pembangunan Sekolah Rakyat serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendukung program sosial di wilayah 3T tersebut.

Audiensi dihadiri Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama Soleman JP Karubui, Wakil Ketua III Amos Waropen, Staf Ahli Wakil Ketua II Heronimus Gewayanzare Keban, serta Staf Ahli Wakil Ketua III Arie Waropen.

Sementara itu, Agus Jabo didampingi Tenaga Ahli Menteri Sosial Hendri Kurniawan dan Alif Kamal, perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indra Gunawan, Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Jihat, perwakilan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Septian, serta Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Soleman mengatakan kunjungan DPRD Teluk Wondama kali ini bertujuan meminta arahan mengenai langkah yang perlu dilaksanakan pemerintah daerah, terutama terkait pembentukan Sekolah Rakyat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat adat terpencil.

“Kami berinisiatif dari DPRD. Karena kami melihat kalau eksekutif lambat, maka kami harus segera mengecek sendiri. Rakyat kami juga menunggu,” kata Soleman.

Ia menuturkan masih banyak warga Teluk Wondama yang membutuhkan dukungan berupa rumah layak huni dan layanan dasar lainnya, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan komunitas adat terpencil. Karena itu, DPRD Teluk Wondama ingin memastikan pemerintah daerah dapat menyiapkan proposal program sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menjelaskan bahwa usulan program Komunitas Adat Terpencil (KAT) maupun pembentukan Sekolah Rakyat harus diajukan secara resmi oleh pemerintah kabupaten.

Menurutnya, DPRD bisa berperan mengawal proses tersebut agar kebutuhan masyarakat dapat segera dipetakan dan diusulkan.

“Harus ada proposalnya, pak. Dan itu harus dari Pemkab. Nanti bapak panggil bupatinya, bersama dinas sosial dan dinas terkait, supaya mengajukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana,” kata Agus Jabo.

Ia menambahkan, seluruh program intervensi sosial saat ini mengacu pada DTSEN sebagai basis data nasional.

Data tersebut menjadi acuan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun berbagai program penanggulangan kemiskinan, mulai dari bantuan sosial, PBI-JK, Sekolah Rakyat, program pemberdayaan, hingga KAT.

“Sekarang kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan dari pusat sampai daerah harus berbasis data itu. Kalau tidak menggunakan DTSEN nanti akan ada masalah,” jelasnya.

Agus Jabo juga menjelaskan bahwa Kemensos mendapat tugas melakukan pemutakhiran DTSEN. Pembaruan data untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan setiap tiga bulan, sedangkan data PBI-JK diperbarui setiap bulan karena perubahannya lebih dinamis.

Di pertemuan yang sama, Agus Jabo mengungkapkan bahwa kuota bantuan PBI-JK di Teluk Wondama masih bisa dimaksimalkan. Masih tersedia sekitar 15 ribu kuota yang berpotensi dimanfaatkan setelah pembaruan data DTSEN.

Maka itu, ia meminta DPRD Teluk Wondama mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan dinas sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki data penerima, termasuk mengurangi inclusion error maupun exclusion error.

Menurutnya, pemanfaatan kuota tersebut juga dapat menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan jaminan kesehatan.

"Kalau kuotanya masih ada, silakan diusulkan. Itu bisa mengurangi beban APBD. Tolong sampaikan ke bupatinya dan dinsos supaya ini diurus," kata Agus Jabo.

Selain itu, Agus Jabo meminta DPRD Teluk Wondama mendorong pemerintah daerah agar segera mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menilai Papua dan Papua Barat memerlukan lebih banyak Sekolah Rakyat mengingat luas wilayahnya serta masih banyak anak dari keluarga miskin yang belum memperoleh akses pendidikan.

“Kalau Teluk Wondama bisa mengusulkan, itu bagus sekali. Nanti kita prioritaskan karena ini Papua yang harus kita perhatikan,” ujar Agus Jabo.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang berasrama sehingga membutuhkan lahan minimal 6,8 hektare. Status kepemilikan lahan juga harus atas nama pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

“Lahannya 6,8 hektare, sertifikatnya harus punya pemda atau pemprov. Tidak boleh punya masyarakat adat atau individu. Kalau punya masyarakat adat, silakan dihibahkan dulu dan diurus administrasinya,” kata Agus Jabo.

Berdasarkan penjelasan dari Soleman, Pemkab Teluk Wondama sejauh ini sudah membahas rencana penyediaan lahan Sekolah Rakyat. Saat ini tersedia lahan hibah masyarakat seluas sekitar 10 hektare.

Karena sudah tersedia lahan, Agus Jabo pun meminta agar seluruh kebutuhan administrasi segera diselesaikan agar Teluk Wondama bisa masuk daftar calon lokasi pembangunan.

“Kalau bisa tahun ini luar biasa. Saya catat, dengan kehadiran Bapak di sini, sebulan ke depan sudah bisa mengusulkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga dibahas perkembangan usulan program KAT di Teluk Wondama. Agus Jabo menyampaikan usulan itu telah ditindaklanjuti melalui asesmen Kementerian Sosial di Kampung Sewar dan Kampung Yopmeos. Program tersebut direncanakan menjangkau 75 keluarga penerima manfaat dan diproyeksikan mulai berjalan pada 2027.

“Untuk KAT ternyata sudah ditindaklanjuti karena Dinsos sudah mengajukan usulan. Totalnya 75 KPM di dua kampung. Sekarang sedang proses, mudah-mudahan tahun 2027 sudah operasional,” kata Agus Jabo.

Menutup audiensi, Agus Jabo meminta DPRD Teluk Wondama segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, mulai dari pemutakhiran DTSEN, optimalisasi kuota PBI-JK, percepatan usulan Sekolah Rakyat, hingga pengawalan program KAT.

“Bukan saatnya lagi kita hanya menikmati jabatan. Bapak harus berjuang untuk membebaskan masyarakat Teluk Wondama dari kemiskinan dan menjadi masyarakat yang sejahtera,” katanya.

(INFO KINI)