Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menemui tujuh kepala daerah dari Buton Selatan, Buton Utara, Konawe Utara, Konawe, Wakatobi, Kolaka Timur, dan Jayawijaya dalam forum audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (23/2/2026).
Audiensi membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR), pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga pembaruan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Para kepala daerah memaparkan kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sejumlah daerah telah menyiapkan lokasi, meski sebagian masih dalam proses sertifikasi dan pematangan lahan. Beberapa di antaranya juga meminta dukungan percepatan administrasi.
Menanggapi hal tersebut, Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi program prioritas Presiden RI untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan lahan benar-benar siap.
“Sekolah Rakyat ini perintah Presiden Prabowo untuk memutus transmisi kemiskinan lewat pendidikan. Karena itu daerah yang lahannya siap dan clear tentu bisa lebih cepat diproses,” ujar Agus Jabo.
Dia meminta lahan yang diusulkan harus berstatus milik pemerintah daerah dan bebas sengketa. Lahan juga harus siap secara teknis agar masalah tidak muncul ketika proses pembangunan gedung Sekolah Rakyat dilaksanakan.
Luas lahan yang dibutuhkan berkisar antara 5-10 hektare, berstatus milik pemerintah daerah dan dibuktikan dengan sertifikat, disertai surat usulan kepala daerah, pematangan lahan melalui APBD, serta lolos survei teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
Karena itu, Agus Jabo mengingatkan, pemda harus siap melengkapi sejumlah dokumen pendukung setelah menyediakan lahan calon lokasi Sekolah Rakyat.
Selain membahas Sekolah Rakyat, para kepala daerah menyoroti persoalan penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan di wilayahnya. Agus Jabo memastikan bahwa kepesertaan yang dinonaktifkan dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi kriteria.
“Reaktivasi itu pada prinsipnya bisa dilakukan sepanjang datanya memang sesuai. Daerah bisa mengusulkan melalui dinas sosial atau desa, nanti diproses karena kita memang diperintahkan Presiden untuk memuliakan rakyat miskin,” ujar dia.
Persoalan ini berkaitan erat dengan pemutakhiran DTSEN. Agus Jabo pun menekankan bahwa pembaruan DTSEN merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif pemda. Dia berharap dinas sosial di tingkat kabupaten/kota berperan sebagai garda depan dalam pemutakhiran data ini.
“Dinas sosial harus aktif. Pemutakhiran data itu asalnya dari bawah, dan harus diketahui kepala daerah. Kalau datanya mutakhir, bantuan sosial dan jaminan kesehatan pasti lebih tepat sasaran,” tegas Agus Jabo.
“Mari kita gunakan jabatan kita untuk membela kepentingan rakyat,” tambahnya.
Di forum yang sama, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto, menambahkan bahwa akurasi DTSEN bergantung pada inisiatif pemerintah daerah hingga level desa.
“Desil itu seluruh keluarga di Indonesia dibagi sepuluh berdasarkan tingkat kesejahteraan. Jadi kalau ada warga belum masuk desil, biasanya karena belum terdata. Solusinya daerah aktif memutakhirkan data,” jelasnya.
Dia juga menyebut, sistem terintegrasi kini memungkinkan proses reaktivasi kepesertaan PBI dilakukan lebih cepat. “Reaktivasi sekarang bisa dilakukan sampai tingkat desa. Jadi masyarakat tidak harus jauh ke kabupaten. Prosesnya satu hari atau paling lama dua hari setelah pengajuan kalau datanya sudah sesuai,” tambah Joko.
Forum audiensi ini tercatat dihadiri oleh Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Buton Utara Afirudin Mathara, Wakil Bupati Konawe Utara Abuhaera, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, Bupati Wakatobi Haliana, Anggota DPRD Kolaka Timur Made Margi, serta Bupati Jayawijaya Antenius Murib.
Turut mendampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal, Kepala Pusat Data dan Informasi Joko Widiarto, jajaran tenaga ahli menteri, serta pejabat Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
