tirto.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik isi pidato bertajuk "Visi Indonesia" yang disampaikan oleh presiden terpilih, Joko Widodo di Sentul International Convention Center, Bogor pada 14 Juli lalu.
Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Even Sembiring menilai pidato tersebut menunjukkan indikasi kemunduran penanganan masalah lingkungan pada periode kedua pemerintahan Jokowi.
Menurut dia, kebijakan Jokowi dalam penanganan masalah lingkungan selama ini sudah terkesan "bermuka dua." Boy mengilustrasikan kebijakan Jokowi seperti "sebelah bermuka baik, sebelah bermuka buruk." Namun, pidato "Visi Indonesia" tidak mengisyaratkan akan ada perbaikan.
"[Pidato] pada 14 juli lalu, bagi kami, malah memperlihatkan visi mundur. Jokowi memperlihatkan bahwa sisi buruknya semakin menguat dibanding sisi baiknya," kata Boy di kantor Walhi, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Boy khawatir upaya Jokowi mengundang investasi memperburuk kerusakan lingkungan. Apalagi, kata dia, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) hanya untuk mengerek investasi.
“Pembangunan sumber daya [manusia] di era Jokowi sebenarnya [untuk] melahirkan pelayan-pelayan bagi investasi, pelayan-pelayan perusahaan. Mereka diajarkan melihat sumber daya alam, melihat kemanusiaan, sebagai komoditi yang bisa mengisi ruang ekonomi,” kata dia.
Boy menjelaskan, indikasi Jokowi lebih mengutamakan investasi ketimbang penyelesaian masalah lingkungan sudah terlihat di penerbitan Perpres 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional.
Dia mencatat Perpres itu memerintahkan pemangkasan prosedur perizinan untuk sejumlah proyek strategis nasional sekaligus menjadi alas hukum pengabaian rencana tata ruang daerah.
“Jadi pembangunan infrastruktur [di era] Jokowi memang didesain abai kepada aspek lingkungan dan kemanusiaan. Misalnya, masyarakat tak mau digusur, tak mau dipindahin, [...] dikonsinyasi,” ujar dia.
Boy menyebut, arah kebijakan Jokowi tidak jauh berbeda dengan Soeharto. Sebab, sama-sama membuka peluang seluas-luasnya bagi investasi. Bahkan, kata dia, persoalan akibat investasi di era Jokowi bisa lebih parah sebab didukung pembangunan infrastruktur dan SDM serta kemudahan dalam mengekspor bahan mentah.
Dia menambahkan, seharusnya Jokowi belajar dari kesalahan kebijakan ekonomi di era Orde Baru yang mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan.
Oleh karena itu, kata Boy, Walhi berharap Jokowi kembali ke Nawacita 1 dan tidak melupakan janji memperbaiki kerusakan lingkungan di Indonesia.
“Jokowi harus sadar janji harus ditunaikan. Apa bedanya Jokowi dengan pemimpin-pemimpin lainnya? [...] Apa bedanya dia kalau cuma menarasikan sesuatu yang baik dalam teks tapi tidak mengimplementasikannya. [...] Mudah-mudahan Jokowi kembali ke nawacita 1-nya,” ujar Boy.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Addi M Idhom
