tirto.id - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengkritik pidato kemenangan Presiden Joko Widodo hanya menyoroti masalah pungli sebagai penghambat investasi.
Menurut Misbah, Jokowi seharusnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi.
Misbah menjelaskan melalui pidato itu mungkin saja Jokowi tak sadar bahwa persoalan korupsi juga menghambat moncernya investasi yang tengah ia mimpikan. Namun, bila komitmennya sebatas menyelesaikan pungli yang notabene biasa menjadi hambatan kecil, sulit meyakini bahwa Jokowi punya niat yang besar agar investasi Indonesia membaik.
“Jokowi hanya menyoroti soal pungli dalam konteks investasi yang sebenarnya hanya ‘recehan’ dibanding menyelesaikan kasus besar korupsi. Padahal kan korupsi berpengaruh pada lambatnya perizinan yang dikeluhkan Jokowi,” ucap Misbah saat dihubungi reporter Tirto pada Senin (15/7/2019).
Misbah menyatakan bahwa pungli dan segala hambatan lainnya tetap perlu diselesaikan. Namun, menurutnya, Jokowi mampu lebih dari itu. Ia menilai Jokowi dapat menegaskan komitmennya untuk memperkuat KPK dan mendorong pengungkapan kasus korupsi tingkat kakap.
“Pungli tetap harus diberantas juga, tapi yang tidak muncul kemarin adalah komitmen Jokowi untuk memperkuat KPK, melindungi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus korupsi besar,” ucap Misbah.
Ekonom Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira pun juga memiliki keraguan yang sama. Dengan catatan sikap Jokowi ke belakang, jangan-jangan pungli yang diberantas belum tentu akan menyentuh kasus-kasus besar.
Ia mencontohkan adanya potensi pungli di pelabuhan yang membuat biaya logsitik mahal. Lalu ada juga persoalan mafia tanah yang ia yakini membuat investor ragu untuk masuk ke Indonesia.
“Jadi dia jangan berani retorika saja,” ucap Bhima saat dihubungi reporter Tirto.id pada Senin (15/7).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
