Saat Pidato Jokowi untuk Hajar Pungli Dinilai Hanya Retorika

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 16 Juli 2019
Dibaca Normal 2 menit
Pidato Jokowi yang menyebut akan "hajar" pungli dan yang menghambat perizinan dinilai hanya retorika belaka. Mengapa demikian?
tirto.id - Presiden Joko Widodo menyampaikan akan serius menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang selama ini menjadi momok bagi pemerintah. Dalam pidato kemenangan di Sentul, Minggu (14/7/2019), Jokowi sampai menyatakan siap “menghajar” pungutan liar (pungli) dan proses perizinan yang berbelit-belit.

“Yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan,” ucap Jokowi di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Jokowi tak tanggung meminta kepada calon kabinetnya nanti untuk bergerak lincah dan cepat sebagai bukti reformasi birokrasi. Ia meminta agar pelayanan seperti pemberian izin juga dipercepat. Jika tidak, ia memastikan akan ada konsekuensinya.

“Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya! Oleh sebab itu butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan!” ucap Jokowi.

Pidato Jokowi menunjukkan bahwa ia menyadari pentingnya investasi bagi Indonesia. Sebab, perlu disadari investasi yang mandek telah membuat pertumbuhan manufaktur Indonesia telah lama mengalami perlambatan atau kontraksi.

Menurut data Center of Reform on Economics (CORE), misalnya, pertumbuhan industri Indonesia saat ini berada di angka 4,27 persen. Selain terus menurun, nilainya di bawah pertumbuhan ekonomi di angka 5,17 persen sepanjang 2018.

Padahal negara ASEAN lain, seperti Vietnam sudah jauh membalap Indonesia dengan pertumbuhan industri di angka 14,4 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara itu yang berkisar 6,8 persen.


Berbicara masalah investasi selama masa pemerintahan Jokowi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi pihak yang kerap disalahkan sampai ia ingin membuat kementerian tersendiri. Padahal, persoalan ini adalah lintas lembaga dan tanggung jawab pemerintah daerah juga.

Indonesia pun tercatat masih kerap terkungkung pada masalah kepastian usaha bagi investor. Misalnya masalah perizinan, perburuhan, pembebasan lahan, dan koordinasi pusat-daerah.

Selain itu, paket kebijakan ekonomi yang diberikan saat ini juga dinilai tak menjawab kebutuhan investor sehingga mereka lebih memilih Vietnam sebagai tempat yang lebih menarik.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pidato Jokowi itu hanya retorika. Ia ragu bila Jokowi memang benar-benar serius menyelesaikan masalah investasi dengan berbekal kata-kata “hajar” dan “copot”.

Sebab kenyataannya, Bhima mencatat selama ini ia tak berani tegas terhadap menteri-menteri yang kinerjanya jauh dari target. Untuk reshuffle kabinet usai pilpres saja, kata dia, Jokowi tampak banyak menahan padahal langkahnya banyak ditunggu pengusaha dan investor.

“Saya setuju visi Jokowi ini normatif. Hanya retoris ya karena selama 5 tahun dia bekerja, birokrasi masih bekerja secara lambat. Dia belum puas kinerja menterinya, tapi belum berani reshuffle lebih cepat,” ucap Bhima saat dihubungi reporter Tirto, pada Senin (15/7/2019).


Belum lagi, kata Bhima, langkah Jokowi tentu akan mudah terganjal dengan keputusan meminang parpol dalam jajaran menterinya, terutama pada pos ekonomi. Bhima mencontohkan pada konteks pungli tidak bisa dilepaskan juga dengan pemburu rente dari parpol sehingga akan sulit membereskannya.

“Ini salah satu hal yang kami cermati bahwa dia [Jokowi] berada dalam tekanan politik dan koalisi gemuk juga jadi tidak bisa memberi solusi dari keluhan yang dia rasakan sendiri,” ucap Bhima.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto pun sangsi dengan pidato Jokowi itu. Agus menyoroti adanya “alergi” untuk menggunakan kata “korupsi” sekaligus ketimbang memakai diksi “pungli” sebagai penghambat investasi.

Padahal, kata Agus, pungli masuk dalam 7 unsur korupsi, selain penggelapan, pencucian uang, suap, dan tindakan merugikan negara.

“Jadi itu agak mengecewakan ya. Alergi atau khawatir dengan istilah pemberantasan korupsi. Jadi terminologinya pungli,” ucap Agus saat dihubungi reporter Tirto.

Apa yang diucapkan Agus pernah diamini oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada penyerahan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia menyindir lambatnya pelayanan publik terutama perizinan bagi pengusaha. Alhasil korupsi hadir sebagai jalan mempercepat layanan perizinan yang sulit.

Agus juga menambahkan bahwa pemberantasan korupsi ini juga krusial. Sebab, dalam kasus perizinan terutama sumber daya alam dan perkara yang ditangani KPK, justru menjerat aktor politik ketimbang birokrat semata.

Meskipun di dalam kabinetnya tersimpan dukungan parpol, Agus menagih janji Jokowi yang menyatakan ia tak ada beban. Sebab, dengan tidak bisa mencalonkan lagi usai periode kedua, ia tak perlu takut kehilangan sokongan para parpol.

“Paradigmanya, kan, perlindungan ke sektor ekonomi. Bicara korupsi itu juga ada di politik. Dia perlu tunjukkan dia berani. Belum lagi proyek pembangunan bisa ada korupsi,” ucap Agus.


Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI-MARUF atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
DarkLight