Investasi & Pajak Tak Capai Target, Menteri Ekonomi Layak Diganti?

tirto.id - Bursa calon menteri di kabinet baru Presiden Joko Widodo mulai memanas, meski nama-nama yang bakal masuk ke kabinet masih dirahasiakan. Sejumlah menteri yang kini masih menjabat pun harap-harap cemas, terutama bagi mereka yang capaian kinerjanya disorot.

Di pos kementerian bidang ekonomi, misalnya, ada beberapa nama yang dinilai perlu diganti karena dianggap tak optimal. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun memberi sejumlah catatan soal kinerja pembantu presiden dalam urusan ekonomi, terutama dalam hal investasi, penerimaan pajak, serta kesenjangan yang masih menganga.

Investasi yang ditargetkan mencapai Rp765 triliun pada tahun lalu hanya bisa terealisasi 94,3 persen atau sebesar Rp721,3 triliun. Sementara pada kuartal pertama 2019, realisasi investasi tercatat melambat 11,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, bahkan yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Menurut Misbakhun, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang jadi ujung tombak investasi dalam negeri perlu diisi oleh para profesional dengan kemampuan lobi yang mumpuni, tak terkecuali yang berlatar belakang politikus.

Misbakhun mencontohkan soal investasi uang masih terpusat di Pulau Jawa. Hal itu menjadi salah satu penyebab kurangnya koordinasi serta kecakapan lobi dari pusat ke daerah untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan.

Dia menilai politikus boleh jadi adalah figur yang tepat untuk menyelesaikan problem ini. Sebab, dengan kemampuan lobi serta jejaring yang dimilikinya di daerah, hambatan-hambatan tersebut lebih mudah terselesaikan.

"Banyak politikus sukses dengan jabatan publik. Banyak yang punya kemampuan yang sulit dikerjakan oleh profesional biasa," kata Misbakhun dalam sebuah diskusi di Media Center DPR, Kamis (4/7/2019).

Dalam hal penerimaan pajak serta kesenjangan, Misbakhun mengacu pada kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebagai bendahara negara. Dalam rapat bersama Komisi XI, Selasa (2/7/2019), ia bahkan sempat melontarkan kritik fleksibilitas dalam penetapan asumsi makro.

Misbakhun mengatakan Kemenkeu seharusnya bisa menjamin tidak ada pemangkasan anggaran belanja pemerintah meski fleksibilitas asumsi makro dapat berujung pada pemotongan belanja di sejumlah pos kementerian.

Belakangan, Misbakhun juga menyindir soal kinerja menteri keuangan yang kurang optimal dalam menggenjot penerimaan meski kerap mendapatkan penghargaan mentereng di luar negeri.

"Yang kita cari sebenarnya bukanlah orang-orang dipuji oleh luar negeri, reputasinya internasional dengan berbagai macam penghargaan, tetapi menteri yang loyal seratus persen kepada presidennya,” kata politikus Golkar itu.

Perlukah Perombakan?

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan kinerja penerimaan pajak memang mengalami tekanan cukup berat karena kondisi eksternal dan internal. Karena itu, asumsi makro yang dibuat pemerintah kerap kali berubah dan penerimaan pajak yang ditetapkan tumbuh tinggi di awal tahun menjadi tak tercapai.

Pada 2018, misalnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, kantong pajak hanya mampu terisi Rp1.315,9 triliun atau 92,4 persen dari target Rp1.424 triliun. Hal ini membuat Indonesia kembali mengalami shortfall sekaligus tak pernah mencapai target penerimaan pajak selama 10 tahun berturut-turut.

Capaian penerimaan pajak Indonesia yang melampaui target, hanya terjadi pada 2008 dengan realisasi sebesar Rp571 triliun atau 106,7% dari target Rp535 triliun.

Tentu saja, dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak di tahun lalu, beban pertumbuhan penerimaan negara pada 2019 membengkak, yakni pada kisaran 20 persen. Padahal, kata Sri Mulyani sendiri, dengan penerimaan yang cukup kuat di tahun 2018, penerimaan pajak hanya bisa tumbuh di kisaran 16 persen.

Karena itu, menurut Yustinus, wajar jika ada pandangan skeptis terhadap Kementerian Keuangan terutama dalam hal penerimaan pajak. Apalagi, tantang ke depan akan semakin berat mengingat rencana pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan--dari 25 persen ke 20 persen---yang berpotensi terhadap tergerusnya penerimaan pajak hingga Rp87 triliun.

Dengan risiko berkurangnya penerimaan tersebut, Yustinus mengatakan dalam jangka pendek pemerintah mau tak mau menyesuaikan target penerimaan pajak serta memangkas belanja dalam APBN. Hal itu perlu dilakukan lantaran penerimaan PPh badan merupakan salah satu penopang penerimaan PPh nonmigas.

Pada Mei 2019, misalnya, PPh badan menyumbang 21,9 persen dari total realisasi penerimaan sebesar Rp109,08 triliun.

Meski demikian, Yustinus menilai belum ada figur yang tepat yang bisa disandingkan dengan Sri Mulyani. Ia mengatakan terutama dalam hal pengelolaan pendapatan, baik itu yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun dari hutang pemerintah.

"Kalau secara keseluruhan kebijakan fiskal bagaimana menjaga defisit dan kredibilitas APBN, lalu penerimaan pajak termasuk bagaimana tax reform dijaga sehingga insentif dan sumbangannya bisa jalan, selama ini masih yang terbaik dan belum ada alternatif yang sepadan," ucap Yustinus kepada reporter Tirto, Jumat (5/7/2019).

Soal buruknya capaian investasi, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, juga tak serta-merta bisa diperbaiki dengan mengganti figur Kepala BKPM seperti yang disinggung Misbakhun.

Menurut dia, ada beberapa hal krusial yang perlu dibenahi dari sisi kebijakan. Terutama dalam hal administrasi dan insentif perpajakan, transparansi dan kesederhaaan sistem pemungutan (user friendly), hingga konsistensi peraturan. Tanpa adanya perbaikan dalam hal-hal tersebut, maka siapa pun yang menjabat akan kesulitan mendongkrak capaian investasi di Indonesia.

“Faktor lain, sangat terkait dengan stabilitas politik, ketenagakerjaan, infrastruktur yang memadai hingga konsistensi fasilitas fiskal pada daerah yang ditetapkan pada sebagai kawasan khusus, kawasan industri maupun kawasan perdagangan bebas," ucapnya.

Sementara itu, Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait menilai kabinet Jokowi mendatang seharusnya tak hanya didominasi oleh para intelektual, melainkan juga kalangan profesional atau pengusaha yang juga menguasai persoalan ekonomi.

Ia mengatakan utamanya untuk pos menteri koordinator bidang perekonomian yang kini dipunggawai oleh mantan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyebutkan beberapa figur yang bisa dijadikan opsi untuk menduduki posisi tersebut seperti Chatib Basri, Sofyan Djalil, Chairul Tanjung, Bambang Brodjonegoro, serta Mahendra Siregar.

Namun, menurut dia, ada keunggulan jika mengambil posisi Menko Perekonomian dari kalangan profesional atau pengusaha sukses seperti Chairul Tanjung.

Selain karena kesuksesannya sebagai pengusaha, Chairul Tanjung juga dinilai mampu mengkoordinasikan sejumlah kementerian yang ada di pos ekonomi. Terlebih, ia pernah menjabat sebagai Menko Perkonomian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika pemilik kelompok bisnis CT Corp itu masuk dalam kabinet, menurut Ara, komunikasi partai koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin dengan Partai Demokrat juga akan semakin mudah.

Hal itu mengingat pengalaman Chairul yang pernah menjabat Menko Perekonomian di era Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN)--lembaga think tank pemerintah di bidang perekonomian.

"Tidak ada masalah sebelumnya seorang menteri pernah menjabat di era sebelumnya yang penting dia bisa men-deliver visi misi presiden" kata Ara.