Alasan Sebaiknya Jokowi Tak Pilih Menteri Ekonomi dari Parpol

tirto.id - Presiden Joko Widodo mengatakan sudah mengantongi susunan kabinet baru. Bocorannya, komposisi menteri dari partai politik dan profesional berkisar 60:40 atau 50:50. Namun, siapa pun yang dipilih, yang jelas akan menentukan apakah Jokowi akan marah-marah lagi atau tidak, khususnya soal neraca perdagangan yang kerap defisit.

Jokowi beberapa kali memang menegur keras para pembantunya terkait neraca perdagangan yang terus menganga. Usai rapat kabinet, di Istana Bogor, 8 Juli 2019, misalnya, ia mengingatkan sejumlah menterinya untuk waspada terhadap posisi defisit yang sudah tekor 2,14 miliar dolar AS hingga akhir Mei 2019.

Namun, Jokowi sepertinya lupa kalau defisit perdagangan juga disebabkan kinerja neraca non-migas yang belakangan memburuk. BPS pada 2014 mencatat, posisinya berada di kisaran 11,2 miliar dolar AS dan terus meningkat sampai 2017 di angka 20,4 miliar dolar AS. Ajaibnya angka itu terjun bebas pada 2018 menjadi hanya 4 miliar dolar AS.

Penyebab Defisit

Penyebab defisit neraca dagang Indonesia memang tak tunggal. Salah satunya disebabkan kondisi perekonomian global yang melambat dan carut-marut moneter Indonesia pada tahun itu. Namun, tak dapat dipungkiri bila selama 2018 banyak drama ego sektoral antar-kementerian teknis di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Contoh paling konkret adalah kesalahan impor beras saat data Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim terjadi surplus. Pada April 2018, Kementan menyebut ada produksi beras sampai 46,5 juta ton, tetapi berbeda 14,08 juta ton dengan BPS karena jumlahnya hanya 32,42 juta ton.

Bahkan karena persoalan itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bersitegang karena impor terus dilakukan saat stok beras gudang Bulog masih tinggi.

Perseteruan antar-kementerian dan lembaga ternyata masih berlanjut pada kasus jagung. Mentan Amran Sulaiman mengklaim impor jagung Kemendag sebenarnya tidak diperlukan karena produksi surplus meski akhirnya terbantahkan karena peternak ternyata kekurangan pasokan.

Impor ini pun terus berlanjut sampai 2019 menyusul kegagalan Kementan mengurus produksi jagung yang tak kunjung memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, polemik juga terjadi pada terus meningkatnya impor gula sampai menjadikan Indonesia sebagai negara pengimpor tertinggi di dunia. Penyebabnya produksi gula stagnan sebagai imbas pertanian tebu yang mandek sejak 2015.

Ekonom senior Faisal Basri bahkan menaruh curiga ada penyalagunaan yang melibatkan Kemendag sekaligus menguntungkan sejumlah politikus.

Masalah impor ini pun sampai menyeret Kementerian Perindustrian terkait garam. Salah satunya beda angka rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hanya berkisar 2,1 juta ton, tetapi Kemenperin ngotot angkanya 3,7 ton.

Akibat ini, harga garam di tingkat petani sampai anjlok di angka Rp300 per kg. Tidak hanya di situ, masalah impor gula dan jagung juga belakangan melibatkan Kemenperin karena klaim adanya kebutuhan tinggi untuk industri.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan untuk mencapai visinya, Jokowi perlu membersihkan menteri ekonominya dari partai politik, terutama mereka yang kinerjanya selama ini disorot, seperti Enggartiasto (politikus Nasdem).

Sebab, kata dia, ada kekhawatiran bila menteri dari parpol, maka rentan dipengaruhi kepentingan partai atau ingin memanfaatkan situasi untuk memburu rente. Selain parpol, Bhima mengatakan, calon menteri ekonomi nanti harus bebas dari kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan penjelasannya ini, ia menilai setidaknya pejabat Kemendag dan Kemenperin perlu dibuang. Namun, mempertimbangkan performa selama menjabat, ia menambahkan Kementan dan Kemenko Perekonomian juga perlu diganti.

“Dari partai itu berbahaya untuk ditempatkan di urusan impor. Ada kepentingan jangka pendek pemburu rente. Ini enggak hanya Kemendag ya, tapi kementerian lain yang pegang rekomendasi juga,” ucap saat dihubungi reporter Tirto, pada Jumat (12/7/2019).

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah menjelaskan bahwa selain masalah menteri, polemik ini juga menandakan adanya kegagalan koordinasi. Menurut Piter, terlepas siapa pun menterinya, tanpa koordinasi maka sulit mencapai target.

“Sekarang ini tidak optimal tidak terkoodinasikan dengan baik,” ucap Piter saat dihubungi reporter Tirto.

Di samping itu, Piter juga menyoroti bahwa ada peran yang tak maksimal dari kementerian koordinator perekonomian dalam mengoordinasi kementerian teknis di bawahnya.

Selain itu, kata Piter, menteri koordinator juga belum memiliki perencanaan sehingga berimbas pada masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri.

“Ibarat main bola kalau coach-nya enggak ada strategi, arahan, dan koordinasi, ya enggak akan jalan,” ucap Piter.

Menanggapi hal itu, Politikus Partai Nasdem yang sempat menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Irma Chaniago menampik hal itu. Ia memastikan bahwa kinerja periode pertama Jokowi sudah relatif lebih baik dari periode sebelumnya.

Menurut Irma tidak ada masalah bila menteri berasal dari kalangan parpol karena ia menilai mereka juga banyak tergolong kalangan profesional. Lagi pula, kata Irma, pemahaman politik juga diperlukan bagi mereka yang menjabat sebagai menteri.

“Kalau itu [menteri dari parpol] terlalu subyektif karena banyak juga para profesional di berbagai bidang menjadi kader partai politik juga. Jangan keliru juga bahwa menteri itu jabatan politik. Jadi harus paham politik juga meski profesional,” ucap Irma saat dihubungi reporter Tirto.