Masuk tirto.id
tirto.id - Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat kini bersiap memutar haluan bisnis setelah bertahun-tahun mati suri. Bandara yang diresmikan pada 24 Mei 2018 itu pun membebani anggaran daerah hingga Rp100 miliar per tahun.
Langkah berani diambil lewat rencana ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyulap bandara sepi penumpang ini menjadi pusat pemeliharaan taktis pesawat militer global. Namun, mampukah siasat transisi dari komersial ke bengkel Hercules pertahanan ini benar-benar membawa Kertajati lepas landas, atau justru menjadi proyek yang salah kaprah?
Mengubah Haluan Angin: Siasat Prabowo Membidik Radar Militer
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2025, Bandara Kertajati hanya mampu melayani 47.997 penumpang, dengan total lalu lintas udara selama setahun hanya sebanyak 802 pesawat.
Bandingkan saja dengan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang diresmikan dua tahun setelahnya. Jumlah penumpang tahunan di Bandara Kertajati masih terpaut sangat jauh.
Pada 2025 lalu, Bandara YIA sudah mampu melayani 2.185.714 penumpang, dengan total lalu lintas udara sebanyak 15.610 pesawat.
Sepinya pesawat yang lalu lalang membawa penumpang di Bandara Kertajati membuat pemerintah mulai memutar otak. Pasalnya, bandara itu dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit, yakni sebesar Rp2,6 triliun.
Belum lagi beban biaya operasional Bandara Kertajati yang juga besar. Tiap tahunnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bahkan harus mengucurkan dana sekitar Rp100 miliar untuk keperluan perawatan bandara.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, kemudian meminta Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan sejumlah langkah strategis agar biaya operasional dan perawatan bandara yang tinggi itu bisa membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin bandara (Kertajati) ini memberikan manfaat, bukan menjadi beban. Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana besar tanpa dampak signifikan, tentu harus dicari jalan keluarnya,” ujar Saan saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (3/10/2025) lalu, dikutip dari laman resmi DPR.
Lantas, apa langkah yang dipilih pemerintah untuk mengatasi permasalahan di Bandara Kertajati tersebut?
Mengubah Haluan Angin: Siasat Prabowo Membidik Radar Militer
Saat bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, sempat mengungkapkan bahwa AS tengah berencana untuk membangun fasilitas Pemeliharaan, Perbaikan, dan Operasi atau Maintenance, Repair, and Operation (MRO) bagi pesawat C-130/Hercules mereka di kawasan Asia.
Rencana tersebut kemudian disampaikan Sjafrie kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelahnya, Prabowo kemudian menawarkan Bandara Kertajati sebagai lokasi fasilitas MRO pesawat Hercules AS.
Hal tersebut sontak langsung menarik perhatian publik. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, bahkan langsung meminta pemerintah berhati-hati soal persetujuan menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat MRO pesawat Hercules AS.
Menurutnya, kerja sama itu harus dipandang sebagai proyek industri penerbangan yang memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara.
TB Hasanuddin menilai perlu adanya kejelasan mengenai cakupan operasional MRO, sebab fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer AS yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Infohan Setjen Kemhan), Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, kemudian menegaskan bahwa pembangunan pusat MRO di Bandara Kertajati itu masih sebatas perencanaan.
Rico mengatakan, Kemhan masih mempertimbangkan banyak hal sebelum memulai proses pembangunan MRO, seperti teknis perjanjian kerja samanya, teknis pembangunan fasilitas MRO, hingga model pengelolaan MRO yang akan dipakai.
Seluruh aspek tersebut, lanjut Rico, harus dipertimbangkan demi memastikan pengoperasian MRO selaras dengan kepentingan nasional. Selain itu, pembangunan dan pengoperasian MRO itu juga harus melibatkan peran industri pertahanan dalam negeri.
Dengan demikian, keberadaan MRO dapat menggerakkan perekonomian negara sekaligus memperkuat kualitas produk industri pertahanan dalam negeri.
"Pada prinsipnya, pemerintah masih berada pada tahap perencanaan dan pematangan konsep terkait pengembangan ekosistem kedirgantaraan nasional di kawasan Kertajati, termasuk pengembangan fasilitas MRO untuk kebutuhan komersial maupun militer secara bertahap," ujar Rico, dikutip dari ANTARA, Selasa (26/5/2026).
Fasilitas MRO di Kertajati Sudah dalam Tahap Pembangunan
Tiga bulan setelah wacana tersebut menguak ke publik, Menhan Sjafrie kemudian menyampaikan bahwa saat ini fasilitas MRO di Bandara Kertajati sudah masuk ke dalam tahap pembangunan.
Sjafrie mengatakan, Kemhan meminta agar PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia TBK ikut terlibat dalam pengembangan fasilitas MRO tersebut.
Sjafrie menyampaikan hal tersebut saat rapat bersama jajaran PT DI, PT GMF, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di dalam pesawat Hercules C-130, Rabu (19/8/2026) kemarin.
"Mungkin perlu menjadi atensi kita adalah bagaimana Garuda dengan GMF bisa ikut terus bersama PT DI baik secara manajemen maupun secara kapabilitas," kata Sjafrie dalam rapat tersebut, dikutip Antara.
Menurut Sjafrie, keterlibatan industri pertahanan dalam negeri diperlukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan nasional di bidang teknologi penerbangan. Peningkatan kemampuan tersebut dapat didukung melalui transfer teknologi antara industri dalam negeri dan perusahaan asing yang memproduksi pesawat.
Ia mengatakan, pengembangan fasilitas MRO di Bandara Kertajati oleh industri dalam negeri memungkinkan dilakukan, terutama setelah PT GMF berhasil melaksanakan perawatan kelas berat pesawat Hercules C-130.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan industri penerbangan nasional karena sebelumnya perawatan kelas berat Hercules C-130 dilakukan oleh Lockheed Martin.
"Walaupun kita sudah mendapatkan bantuan teknis dari Lockheed Martin dan sekarang sudah mengantarkan kita kepada ujung supaya kita bisa berdiri sendiri," ujarnya.
Sementara itu, Karo Infohan Rico Sirait mengatakan bahwa Kemhan juga akan memanfaatkan Bandara Kertajati sebagai tempat pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur milik TNI AU.
"Kertajati ke depan dikembangkan untuk memperkuat kemampuan pemeliharaan pesawat TNI AU, tidak hanya pesawat angkut seperti Hercules, tetapi secara bertahap juga diarahkan agar memiliki kemampuan mendukung pemeliharaan pesawat tempur," kata Rico saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu.
Rico menjelaskan, upaya tersebut dilakukan agar ke depan perawatan pesawat tempur TNI AU dapat dilakukan sepenuhnya di Indonesia dengan menggunakan tenaga SDM dalam negeri.
Ia menilai banyak keuntungan yang didapat jika seluruh proses perawatan pesawat dilakukan di dalam negeri, salah satunya adalah Indonesia tidak akan ketergantungan dengan pihak asing dalam memperbaharui ataupun merawat teknologi pesawat.
Selain itu, industri pertahanan dalam negeri dan SDM di dalamnya juga akan mengalami peningkatan kualitas karena terjadi transfer teknologi antara pihak luar dengan perusahaan di Indonesia.
"Kemajuan itu nantinya juga dapat dimanfaatkan industri pertahanan dalam negeri untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia," ujarnya.
Pendapatan MRO Dinilai Tak Cukup Menambal Finansial
Meski rencana ini terdengar menjanjikan bagi industri pertahanan, pakar penerbangan Gatot Raharjo justru menilai langkah mengepakkan sayap ke bisnis MRO ini sebagai sesuatu yang "salah kaprah". Menurut Gatot, pendapatan dari fasilitas perbaikan pesawat tidak akan mampu menutupi kebutuhan biaya operasional megah milik terminal komersial bandara yang diresmikan pada zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Menurutnya, meskipun fasilitas MRO sama-sama bergerak di bidang industri penerbangan, nyatanya pendapatan dari fasilitas itu tidak sebesar pendapatan bandara dari pelayanan jasa penumpang pesawat Udara (PJP2U) maupun pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara.
“Bandara itu pendapatan terbesar dari passenger service charge (PJP2U) dan pelayanan bagi operasional pesawat (PJP4U), ditambah dengan pendapatan non aero seperti penjualan tempat bisnis (toko, restoran, dan lain-lain) di terminal, pelayanan kargo, dan parkir,” ujar Gatot saat dihubungi Tirto pada Kamis (20/8/2026).
Ia menjelaskan, jika fasilitas MRO nanti rampung dibangun, jumlah pesawat yang akan dirawat dan diperbaiki di sana terbatas dan tidak sebanyak pesawat komersial.
Sehingga, Gatot menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk berupaya menghidupkan Bandara Kertajati dengan cara mengembangkan fasilitas MRO adalah salah kaprah.
“Jika Bandara Kertajati dipakai lahannya untuk MRO, bisa saja. Tapi tetap saja terminalnya tidak bisa dipakai karena itu untuk penumpang. Dan hasilnya itu tidak akan bisa menutupi biaya operasional bandara,” tuturnya.
Selain itu, Gatot juga menyoroti persaingan fasilitas MRO yang dibangun pemerintah di Bandara Kertajati dengan fasilitas-fasilitas MRO lainnya yang dimiliki oleh sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, sampai Filipina.
Gatot berpendapat, apabila pemerintah serius ingin mengembangkan fasilitas MRO, sebaiknya dibentuk fasilitas yang memiliki spesifikasi khusus, seperti misalnya secara khusus menangani avionik, gear, atau frame dari pesawat.
Dengan begitu, fasilitas MRO di Indonesia tidak akan bersaingan langsung dengan fasilitas lainnya di negara tetangga. Jika harus bersaing secara langsung, menurutnya Indonesia akan kesulitan karena masih tergolong sebagai ‘pemain baru’.
“Kalau bersaing langsung, akan susah. Karena kita sebagai pemain baru dan banyak regulasi internasional yang harus dilengkapi, juga memerlukan SDM yang bersertifikasi. Itu semua butuh waktu dan tidak mudah. Kalau soal Kertajati secara geografis juga kurang menguntungkan, kecuali untuk pasar Asia Timur dan Australia,” jelasnya.
Turbulensi Geopolitik: Menakar Gesekan di Udara Kawasan
Sementara itu, peneliti hubungan internasional CSIS Indonesia, Muhammad Fauzan Malutfi, turut menyoroti dampak geopolitik yang timbul dari pengembangan fasilitas MRO yang disebut-sebut akan menggandeng AS tersebut.
Bagi Fauzan, kerja sama tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan AS dalam beberapa waktu terakhir terus menunjukkan penguatan.
Meski begitu, menurutnya dampak nyata kerja sama tersebut terhadap konstelasi geopolitik di kawasan baru bisa ditentukan setelah terlihat seberapa besar dukungan AS terhadap fasilitas MRO milik Indonesia.
“Sebesar apa dukungan yang akan diberikan AS? Apakah hanya dukungan politik saja, atau juga mencakup dukungan finansial, pelatihan, dan sebagainya?” katanya kepada Tirto, Kamis.
Ia juga tidak terlalu mengkhawatirkan kerja sama dengan AS itu akan berdampak pada meregangnya hubungan Indonesia dengan negara-negara dari blok kekuatan lain, seperti misalnya China.
Sebab menurutnya, Hercules C-130 hanyalah pesawat angkut ‘biasa’ yang tidak terlalu memiliki daya tawar tinggi dalam mempengaruhi peta geopolitik.
“Indonesia sendiri sudah menggunakan [Hercules C-130] selama puluhan tahun dan akan terus mengunakannya untuk puluhan tahun ke depan, jadi bukan suatu hal yang baru atau game changer dalam konteks geopolitik,” terangnya.
Berbeda dengan Fauzan, Dosen Hubungan Internasional Binus University, Curie Maharani Savitri, justru berpandangan bahwa pembangunan fasilitas MRO di Bandara Kertajati memiliki implikasi terhadap posisi Indonesia dalam panggung geopolitik kawasan.
Ia mencontohkan, apabila nantinya ada pesawat dari AS yang baru saja selesai menjalani operasi perang masuk ke Kertajati, maka hal itu bisa dianggap sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap AS.
“Apalagi saat AS terlibat dalam perang, keberadaan pusat MRO Hercules yang menservis pesawat militer AS bisa membuat Indonesia dianggap membantu pihak yang berperang (belligerent) dan kehilangan status netralnya,” ucap Curie saat dihubungi Tirto, Kamis.
Oleh karenanya, Curie menekankan, apabila Indonesia tidak ingin kehilangan prinsip politik luar negeri bebas aktifnya, maka pemerintah harus menjamin fasilitas MRO dikelola secara mandiri dan netral.
Misalnya, Indonesia harus memeriksa izin perizinan pesawat asing satu per satu (case-by-case) dan tidak memberikan akses bebas tanpa batas kepada tentara asing.
“Tapi apakah kewenangan ini bisa terus ditegakkan setelah pusat MRO beroperasi, mengingat hubungan RI dengan AS akan selalu asimetris, dan bagaimana persepsi negara lain – ini harus diperhitungkan sebelum RI menerima proposal MRO tersebut,” pungkasnya.
MRO Hercules Didorong Jadi Media Transfer Teknologi AS-RI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyambut baik rencana pengembangan Bandara Kertajati sebagai fasilitas MRO pesawat Hercules C-120.
Menurutnya, pembangunan fasilitas itu menjadi momentum untuk pengembangan industri pertahanan Indonesia, apabila terealisasi dengan baik.
Meski begitu, Dave menegaskan bahwa kerja sama pembangunan MRO bersama AS itu tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fasilitas fisik semata.
Ia mendorong adanya transfer teknologi, lisensi, standar keselamatan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam negeri. Dengan begitu, industri penerbangan dan pertahanan Indonesia juga ikut naik kelas.
“Kerja sama tersebut sebaiknya tidak berhenti pada pembangunan atau penyediaan fasilitas, tetapi juga menghasilkan transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas industri serta tenaga ahli Indonesia,” kata Dave kepada Tirto.
Bagi Dave, kehadiran fasilitas MRO itu juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri pertahanan dan penerbangan di kawasan.
Namun, peluang tersebut harus tetap dikelola berdasarkan kepentingan nasional, sehingga kerja sama internasional yang dibangun dapat memperkuat kemandirian Indonesia dan tidak menimbulkan ketergantungan baru.
“Karena itu, bagi saya, peluang ini harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi pertahanan dan industri nasional. Aspek teknologi, investasi, keamanan informasi, standar pemeliharaan, pengembangan SDM, serta keberlanjutan operasional perlu dipersiapkan dengan baik agar Kertajati tidak hanya menjadi lokasi MRO, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari penguatan ekosistem industri pertahanan dan penerbangan,” tutupnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Siti Fatimah
