Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluhkan beban pembiayaan yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat setiap tahun untuk berbagai program. Keluhan tersebut muncul karena dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat ke Pemprov Jabar dipotong Rp2,45 triliun pada 2026.
Menurut Dedi, salah satu pos pengeluaran besar adalah biaya perawatan Bandara Kertajati yang mencapai Rp100 miliar per tahun, serta biaya perawatan Masjid Al Jabar yang menelan anggaran sekitar Rp50 miliar per tahun.
"Kita masih memiliki tunggakan BPJS [Kesehatan] hampir Rp300 miliar. Beban ini cukup berat," ucapnya melalui akun TikTok Dedi, dikutip Selasa (6/1/2026).
Dedi menambahkan, Pemprov Jabar juga masih dibebani dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp600 miliar, serta biaya sejumlah kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan pada Januari 2026 dengan nilai yang sama, yakni Rp600 miliar.
Di sisi lain, ia menyebut anggaran pembangunan wilayah Jawa Barat justru meningkat. Salah satunya adalah alokasi pembangunan jalan yang mencapai Rp4,5 triliun, naik Rp1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dedi pun meminta para pejabat maupun pihak lain yang berkunjung ke Jawa Barat agar tidak terkejut jika mendapati listrik beberapa gedung pemerintah dimatikan.
Untuk menghemat anggaran, Pemprov Jabar memangkas sejumlah pos belanja. Di antaranya, anggaran jamuan tamu dipangkas dari Rp3,5 miliar menjadi Rp500 juta, serta pemangkasan anggaran baju dinas dan kendaraan dinas gubernur.
"Gubernur sendiri sudah menghapus baju dinas, sudah menghapus kendaraan dinas. Saat ini, 2026, kami menghapus perjalanan dinas. Dulu, [perjalanan dinas] Rp1,5 miliar, diturunkan jadi Rp150 juta, dan tahun 2026 ini, saya tidak menggunakan lagi perjalanan dinas pemerintah," tutur Dedi.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
