Masuk tirto.id
tirto.id - Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) cenderung aman terkendali pada tahun 2024. Namun, setahun berselang, fenomena kecurangan dalam pelaksanaan ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) justru marak beredar dan berkembang pada tahun 2025.
Tak cuman mengandalkan joki, modus-modus kecurangan kali ini ada yang melibatkan lembaga bimbingan belajar (bimbel), dan ada pula yang lebih canggih, memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI). Modus yang terakhir bak teknologi yang mencurangi teknologi.
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Eduart Wolok, mengatakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan yakni upaya pengambilan soal oleh peserta. Bukan kebocoran, menurut dia, hal ini terjadi saat ujian sedang berlangsung.
“Jadi ada upaya dari berbagai pihak, terutama dari pihak eksternal untuk berusaha mengambil soal. Apakah soal ini ditujukan untuk apa dan sebagainya, ini sudah kita investigasi lagi,” ujarnya, Selasa (29/4/2025).
Praktik ini tak dilakukan sembarangan. Pelaku memotret soal menggunakan kamera dalam perangkat yang diselundupkan. Padahal, menurut Eduart, sudah ada pendeteksi yang mengecek peserta sebelum masuk ke ruangan ujian.
“Sebagaimana kita ketahui seluruh peserta itu kan ketika masuk ujian, ke ruang ujian, itu di-scan dengan metal detector. Ternyata sekarang sudah semakin canggih. Ada alatnya yang saat ini sudah tidak terlacak dengan metal detector,” lanjutnya.
Modus lainnya, yaitu memberikan jawaban ke peserta yang berada dalam ruang ujian dengan dipasangkan alat kepada peserta sebagai receiver dan juga transmitter untuk komunikasi transfer jawaban.
“Jadi si peserta ini tetap mengoperasikan visinya dengan jawaban yang dikirim dari luar,” ujar Eduart. Ia pun menerangkan bentuk kecurangan lain, yakni adanya kontrol dari luar sehingga peserta UTBK tak bertindak apa-apa karena komputernya telah dikendalikan oleh orang lain.
Belum lagi ada pula modus kecurangan yang diduga melibatkan lembaga bimbel di Yogyakarta. Praktiknya yakni peserta memilih lokasi ujian yang jauh dari domisili atau prodi pilihannya.
Sebagai contoh, seorang peserta merupakan lulusan SMA di Semarang. Peserta memilih program studi (prodi) UTBK di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Akan tetapi, peserta terkait melakukan ujian di Medan.
Peserta anomali itu kemudian tidak hadir saat ujian dan kebetulan dalam waktu yang sama terdapat masalah pada komputer yang seharusnya digunakan oleh peserta tersebut. Dengan begitu ada kemungkinan keterlibatan jaringan yang memanfaatkan UTBK untuk kepentingan bisnis tertentu.
Modus-modus kecurangan UTBK tahun ini seolah mengembalikan memori saat pelaksanaan UTBK dua tahun lalu. Seperti diwartakan Kompas.com, tujuh peserta UTBK 2023 diketahui melakukan kecurangan pada pelaksanaan hari ketiga di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (10/5/2023).
Modus kecurangannya yakni peserta membawa perangkat untuk mengambil gambar yang disembunyikan di badan. Pimpinan USU saat itu menduga, kecurangan tersebut melibatkan sindikat bimbel.
Meski pada 2023 ramai kabar kecurangan UTBK, pada 2024 penyelenggaraan ujian ini cenderung terkontrol. Panitia pusat seleksi masuk perguruan tinggi negeri saat itu mengantisipasi kecurangan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di seluruh Pusat UTBK.
Selain itu panitia pun menggunakan alat pendeteksi logam (metal detector) sebelum peserta masuk ke ruangan, dan koneksi komputer ujian hanya ke server ujian. Tapi, mungkin cara ini kini jadi kurang relevan sebab sudah bisa dikelabui.
Tekanan Tinggi dan Minim Pengawasan
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, memandang perkembangan modus kecurangan UTBK saat ini sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Pemanfaatan AI dalam kecurangan ujian menunjukkan betapa pesatnya teknologi dapat disalahgunakan.
“Dugaan keterlibatan lembaga bimbel juga menjadi sorotan serius karena seharusnya mereka berperan dalam mempersiapkan siswa secara jujur,” kata Ubaid kepada jurnalis Tirto, Jumat (9/5/2025).
Menurutnya, sejumlah faktor yang menjadi celah dalam sistem UTBK sehingga kecurangan terus terjadi. Tingginya tekanan kepada peserta jadi salah satunya.
Sistem seleksi yang sangat kompetitif, menciptakan tekanan besar kepada peserta untuk diterima di program studi dan universitas impian mereka. Tekanan ini bisa mendorong sebagian peserta untuk mencari jalan pintas, termasuk melakukan kecurangan.
Di samping itu, pengawasan juga disebut Ubaid kurang optimal. Dengan jumlah peserta UTBK yang sangat besar dan lokasi ujian yang beragam, pengawasan yang benar-benar ketat dan merata di semua titik menjadi tantangan tersendiri.
Faktor lainnya yang juga menjadi sorotan Ubaid adalah perihal ketidakmerataan akses pendidikan. Dengan kata lain, perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil dapat menciptakan ketidakadilan. Hal itu bisa jadi menyebabkan beberapa siswa merasa tertinggal dan melancarkan upaya tidak jujur untuk bersaing.
Ubaid berpendapat, model ideal untuk ujian masuk perguruan tinggi mungkin tidak hanya terpaku pada satu format. Kombinasi berbagai metode evaluasi disebut bisa menjadi solusi yang lebih komprehensif dan adil.
“Tetap mempertahankan UTBK dengan perbaikan. UTBK masih relevan sebagai salah satu cara untuk mengukur kemampuan kognitif dan pemahaman konsep siswa dalam skala besar. Namun, perlu perbaikan signifikan dalam hal keamanan, kualitas soal, dan sistem penilaian,” ungkap Ubaid.
Seleksi masuk juga bisa turut mempertimbangkan rekam jejak akademik, yakni dari nilai rapor dan prestasi di sekolah. Prestasi siswa selama masa sekolah dapat menjadi indikator konsistensi dan kemampuan belajar jangka panjang. Tapi, penting digarisbawahi, perlu ada standarisasi penilaian rapor agar lebih adil antar sekolah.
Begitu pula dengan penggunaan tes potensi akademik (TPA) dan tes bakat minat. Kata Ubaid, TPA bisa dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan penalaran, logika, dan potensi belajar secara umum. Sementara tes bakat minat dapat membantu mengidentifikasi kecenderungan dan minat siswa sesuai dengan program studi yang dipilih.
“Untuk program studi yang membutuhkan keterampilan khusus seperti seni, desain, atau olahraga; portofolio karya atau prestasi dapat menjadi penilaian yang relevan,” katanya.
Lebih jauh, penambahan tahapan wawancara juga dinilai Ubaid bisa jadi opsi untuk menilai motivasi, kepribadian, dan kemampuan komunikasi calon mahasiswa. Hal tersebut utamanya untuk program studi yang membutuhkan interaksi sosial yang tinggi.
Perlu Pengembangan Soal Adaptif dan Inovasi Pengawasan
Sistem UTBK ke depannya memang perlu dibenahi agar tak ada lagi kejadian serupa yang terulang. Menurut Ubaid dari JPPI, perbaikan mendasar perlu dipertimbangkan, salah satunya meningkatkan keamanan sistem.
“Investasi lebih besar dalam teknologi pengamanan soal, sistem ujian berbasis komputer (CBT) yang lebih canggih dan aman, serta audit keamanan berkala oleh pihak independen sangat penting,” katanya.
Faktor selain teknologi yang juga patut dilakukan adalah mengembangkan soal yang adaptif dan bervariasi. Sebab, kata Ubaid, sistem soal yang adaptif di mana tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kemampuan peserta secara real-time dapat mengurangi risiko kecurangan. Setiap peserta nantinya akan menghadapi rangkaian soal yang berbeda mengikuti progres jawaban peserta. Bank soal yang sangat besar dan terus diperbarui oleh karenanya menjadi krusial.
“Meningkatkan jumlah pengawas, pelatihan pengawas yang lebih ketat, pemanfaatan teknologi pengawas seperti kamera pengawas dengan analisis perilaku mencurigakan berbasis AI (tentunya dengan memperhatikan privasi), dan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku kecurangan,” ungkap Ubaid menambahkan upaya yang bisa dilakukan dalam memperbaiki sistem UTBK.
Kampanye yang masif mengenai pentingnya integritas akademik dan bahaya kecurangan juga mesti terus digalakkan kepada siswa, orang tua, dan pihak-pihak terkait.
Terpaan AI dan teknologi yang semakin canggih memang harus diiringi terobosan yang tidak kalah mumpuni dalam bidang pendidikan. Iman Zanatul Haeri yang merupakan Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan penting untuk pengawasan UTBK terus berinovasi.
“Dalam arti harus memperhatikan. Karena tingkat kecurangan ini sangat tinggi, karena ini kan berlaku hukum pasar ya, permintaannya sangat tinggi. Sehingga kemudian upaya-upaya untuk jalan pintas, karena ingin lolos ini juga makin tinggi gitu,” kata Iman, saat Tirto hubungi lewat aplikasi pesan singkat, Jumat (9/5/2025).
Memperhatikan aspek keamanan dan sisi negatif dari penggunaan teknologi di Indonesia oleh karenanya tak boleh luput. Untuk ke depannya, protokol UTBK mesti diperketat dan proses dari hulu ke hilir perlu dievaluasi.
“Dari pembuatan soal sampai kemudian dimasukkan ke dalam sistem, hingga kemudian diujikan, lalu kemudian bagaimana pengawasnya, integritasnya, dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu sesuatu yang yang sangat umum gitu,” terang Iman.
Penulis: Fina Nailur Rohmah
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
