tirto.id - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, A. Khoirul Umam menilai usulan penundaan Pilpres 2024 demi kepentingan pelaku usaha tidak tepat. Usulan tersebut berasal dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
"Bahlil mencoba berpolitik dengan mengatasnamakan dalih aspirasi komunitas pelaku usaha, yang sebenarnya tidak bisa dikonfirmasi, itu pelaku usaha yang mana dan dari kelompok siapa," ujar Umam kepada reporter Tirto, Senin (10/1/2022).
Dalam sebuah acara, Bahlil mengatakan rata-rata pelaku usaha meminta agar penyelenggara negara mempertimbangkan opsi menunda jadwal Pilpres 2024. Alasannya, sektor ekonomi masih belum pulih dari efek pandemi COVID-19.
Menurut Umam, pernyataan Bahlil yang politis tersebut mudah ditebak. Bahlil memiliki kepentingan agar masa jabatan presiden saat ini menjadi lebih panjang.
Persoalan investasi, lanjut Umam, jangan dibenturkan dengan penyelenggaraan pemilu. Hal itu kontradiktif lantaran pemerintah saja mampu melaksanakan Pilkada 2020 meski ketika itu kasus COVID-19 sedang tinggi dan cakupan vaksinasi belum ada.
"Kalau sekarang mau menggunakan narasi penundaan Pilpres demi pemulihan ekonomi, itu adalah argumen yang tidak make sense, misleading dan tidak relevan," tukas Umam.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
