Update Kudeta Myanmar: Panglima Militer Dapat Sanksi dari Inggris

tirto.id - Junta militer Myanmar mendapat sanksi tambahan dari Pemerintah Inggris, terutama ditujukan kepada panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing serta lima petinggi lain Dewan Administrasi Negara.

"Sanksi ini akan melarang mereka untuk bepergian ke Inggris Raya, dan akan mencegah bisnis dan institusi menangani dana atau sumber daya ekonomi mereka di Inggris," demikian keterangan seperti diwartakan Antara, Jumat, 26 Februari 2021.

Usai pemerintahan Myanmar dikudeta oleh tentara, junta militer langsung membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) sebagai otoritas yang menjalankan fungsi negara di Myanmar. Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kuasa tertinggi di dalamnya.

"Panglima Tertinggi, sebagai Ketua SAC dan Kepala Tatmadaw (nama militer Myamnar), dijatuhi sanksi atas keterlibatannya dalam mengawasi dan mengarahkan pelanggaran HAM serius sejak kudeta 1 Februari," kata pihak Inggris.

Sebelumnya Inggris juga pernah memberikan sanksi kepada 19 tokoh militer Myanmar. Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebutnya sebagai "pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban."

Selain itu, ada lima tokoh petinggi lain di dewan yang juga dijatuhi sanksi oleh Inggris, berikut daftarnya:

1. Sekretaris SAC Letjen Aung Lin Dwe;

2. Sekretaris Bersama SAC Letjen Ye Win Oo;

3. Jenderal Tin Aung San;

4. Jenderal Maung Maung Kyaw;

5. Letjen Moe Myint Tun.

Atas pengenaan sanksi ini, maka Pemerintah Inggris memutuskan untuk menghentikan promosi perdagangan dengan Myanmar, dan Departemen Perdagangan Internasional Inggris memimpin penerapannya demi memastikan "perusahaan Inggris di Myanmar tidak berbisnis dengan perusahaan atau institusi milik militer."

Tidak hanya itu, Inggris juga menangguhkan semua bantuan yang secara tak langsung dapat digunakan oleh pihak junta militer, namun mereka menyebut telah mengambil langkah agar bantuan masih dapat diterima oleh masyarakat rentan di Myanmar.