Perkembangan Terkini Kudeta Myanmar: Indonesia Pro Junta Militer?

tirto.id - Pemerintah Indonesia disebut-sebut menyodorkan opsi kepada junta militer Myanmar untuk melakukan pemilu ulang yang diawasi ketat agar berlangsung adil. Reuters melaporkan usulan Indonesia tersebut dari tiga sumber anonim, Senin (22/2/2021) kemarin.

Indonesia disebut melobi pemimpin negara-negara ASEAN untuk menyetujui rencana tersebut, namun belum ada tanggapan resmi.

Respons justru datang dari pendukung Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar yang dimusuhi militer. Mereka menolak ini. Mereka mendesak junta militer mengakui pemilu yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dan mengatakan Indonesia seharusnya membantu transisi demokrasi Myanmar juga dengan cara itu.

Pendukung Suu Kyi yang turun ke jalan memprotes kudeta akhirnya turut mendemo kantor KBRI di Yangon sejak Selasa (23/2), dan terus berlangSung hingga kemarin.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membantah Indonesia mendukung pemilu ulang, ide yang dilaporkan disampaikan oleh junta militer tetapi sampai sekarang belum jelas realisasinya.

“Tampaknya ada kesalahpahaman di Myanmar atas berita di Reuters terkait rencana aksi dalam konteks ASEAN bagi satu solusi masalah Myanmar. Posisi Indonesia sudah sangat jelas, bisa dilihat lagi saat Ibu Menlu berbicara di Brunei terkait Myanmar,” kata Faiza saat kepada reporter Tirto, Selasa (23/2/2021).

Posisi Indonesia di ASEAN adalah nonontervensi. Dalam pakta ASEAN masing-masing negara berkomitmen tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan kebijakan berdasar lembaga konsensus.

ASEAN sendiri terbentuk pada 1967 dan Myanmar bergabung tiga puluh tahun kemudian.

Tudingan menyokong pemilu ulang mencuat di tengah gencarnya diplomasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke negara-negara ASEAN untuk mencari solusi atas krisis di Myanmar. Retno mengunjungi Singapura, Brunei Darussalam (Ketua ASEAN 2021), dan Thailand hanya dalam waktu sepekan.

Setelah bertemu menteri luar negeri tiga negara, sempat muncul kabar kalau Retno akan ke Myanmar pada Kamis (25/2/2021), tetapi urung dilakukan karena peningkatan eskalasi kerusuhan. “Saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” ungkap Faizasyah, Rabu (24/2/2021).

Meski menunda ke Myanmar di tengah protes pendukung Suu Kyi, di Thailand Menlu Retno bertemu Wunna Maung Lwin, Menteri Luar Negeri dari pemerintahan tak sah Myanmar hasil kudeta Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar).

Faizsyah menyebut tak tahu pertemuan dengan junta militer. Ia juga belum bisa menyampaikan hasil pertemuan di Bangkok. Kemarin, dia bilang Retno sudah dalam perjalanan ke Jakarta setelah pulang dari Bangkok sekitar pukul 14.00 WIB.

Pembangkangan Sipil dan Represi Meningkat

Junta militer di bawah pengaruh Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintah sah Myanmar pada 1 Februari 2021. Kudeta terjadi lantaran partai bentukan militer kalah dari partai Aung San Syu Kyi dalam pemilu November tahun lalu.

Kudeta yang tidak disadari masyarakat pada pagi hari itu, sekalipun oleh seorang instruktur senam ini menuai protes dari warga yang mayoritas mendukung transisi ke demokrasi.

Semula warga memprotes Tatmadaw hanya dengan membunyikan perkakas dapur dan klakson kendaraan. Dalam budaya setempat, ini biasa dilakukan untuk mengusir setan. Dalam arti sesungguhnya mengusir militer dari tampu kekuasaan.

Protes terus memuncak. Eskalasi pembangkangan sipil naik usai dua pendemo tewas ditembus peluru tajam meski polisi membantah memakai senjata api untuk membubarkan demonstran.

Awal pekan ini ratusan ribu orang turun ke jalan menyerukan junta militer membebaskan Suu Kyi. Pendemo membawa mobil untuk memblokade jalan, bahkan ada yang membawa gajah.

Dari luar, kekerasan ini dikecam oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres. Ia meminta otoritas Myanmar menghormati protes damai seraya berharap agar junta militer menghormati pemilu dan mengembalikan supremasi sipil.

Protes daring juga terjadi ke menteri-menteri luar negeri ASEAN agar tidak memaksakan pemilu ulang seperti diusulkan oleh Indonesia. “ASEAN tolong hormati pilihan kami, hormati suara kami,” begitu salah pesan yang membanjiri akun Twitter Menlu RI.

Sejumlah media melaporkan respons junta militer Myanmar terhadap pembangkangan sipil awal pekan ini. Mereka mengancam pendemo bisa kehilangan nyawa bila terus-terusan beraksi di jalanan. Junta militer juga dilaporkan mencekik jaringan internet dalam skala nasional. Mereka mengacuhkan desakan dari PBB dan kini disibukkan dengan aksi-aksi diplomatik negara ASEAN.