Perkembangan Terkini Kudeta Myanmar: Indonesia Pro Junta Militer?

tirto.id - Pemerintah Indonesia disebut-sebut menyodorkan opsi kepada junta militer Myanmar untuk melakukan pemilu ulang yang diawasi ketat agar berlangsung adil. Reuters melaporkan usulan Indonesia tersebut dari tiga sumber anonim, Senin (22/2/2021) kemarin.

Indonesia disebut melobi pemimpin negara-negara ASEAN untuk menyetujui rencana tersebut, namun belum ada tanggapan resmi.

Respons justru datang dari pendukung Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar yang dimusuhi militer. Mereka menolak ini. Mereka mendesak junta militer mengakui pemilu yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dan mengatakan Indonesia seharusnya membantu transisi demokrasi Myanmar juga dengan cara itu.

Pendukung Suu Kyi yang turun ke jalan memprotes kudeta akhirnya turut mendemo kantor KBRI di Yangon sejak Selasa (23/2), dan terus berlangSung hingga kemarin.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membantah Indonesia mendukung pemilu ulang, ide yang dilaporkan disampaikan oleh junta militer tetapi sampai sekarang belum jelas realisasinya.

“Tampaknya ada kesalahpahaman di Myanmar atas berita di Reuters terkait rencana aksi dalam konteks ASEAN bagi satu solusi masalah Myanmar. Posisi Indonesia sudah sangat jelas, bisa dilihat lagi saat Ibu Menlu berbicara di Brunei terkait Myanmar,” kata Faiza saat kepada reporter Tirto, Selasa (23/2/2021).

Posisi Indonesia di ASEAN adalah nonontervensi. Dalam pakta ASEAN masing-masing negara berkomitmen tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan kebijakan berdasar lembaga konsensus.

ASEAN sendiri terbentuk pada 1967 dan Myanmar bergabung tiga puluh tahun kemudian.

Tudingan menyokong pemilu ulang mencuat di tengah gencarnya diplomasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke negara-negara ASEAN untuk mencari solusi atas krisis di Myanmar. Retno mengunjungi Singapura, Brunei Darussalam (Ketua ASEAN 2021), dan Thailand hanya dalam waktu sepekan.

Setelah bertemu menteri luar negeri tiga negara, sempat muncul kabar kalau Retno akan ke Myanmar pada Kamis (25/2/2021), tetapi urung dilakukan karena peningkatan eskalasi kerusuhan. “Saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” ungkap Faizasyah, Rabu (24/2/2021).

Meski menunda ke Myanmar di tengah protes pendukung Suu Kyi, di Thailand Menlu Retno bertemu Wunna Maung Lwin, Menteri Luar Negeri dari pemerintahan tak sah Myanmar hasil kudeta Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar).