tirto.id - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk ikut mendorong penyelesaian konflik Myanmar. Presiden Jokowi pun berkata, kedua negara sepakat untuk melobi petinggi ASEAN dengan mengadakan pertemuan khusus demi menyelesaikan konflik Myanmar.
Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan pers bersama terkait kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/2/2021).
"Kami minta 2 menteri luar negeri untuk berbicara dengan chair ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar," kata Jokowi.
Jokowi menyatakan Indonesia dan Malaysia prihatin dengan konflik Myanmar dan berharap agar masalah segera diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of Law, good governance, demokrasi hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional," kata Jokowi.
Mereka juga membahas soal isu pengungsi Rohingya sebagai bagian dari masalah Myanmar. "Dalam pertemuan tadi juga kami membahas mengenai isu Rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita," kata Jokowi.
Hal tersebut dibenarkan oleh Muhyiddin. Malaysia, kata dia, merespons serius soal konflik Myanmar karena khawatir ada dampak lanjutan bagi keamanan negara-negara di ASEAN.
"Seperti Indonesia, Malaysia juga memandang serius akan keadaan masa di Myanmar yang merupakan suatu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut, adalah dikhawatiri pergolakan politik di Myanmar boleh menjelaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini," kata Muhyiddin dalam konferensi pers bersama.
Muhyiddin pun mengakui pemerintah Malaysia sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk segera mendorong pembahasan serius di tingkat ASEAN dalam konflik Myanmar.
"Saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua menteri luar negeri diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi
membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam," kata Muhyiddin.
Pergolakan di Myanmar terjadi setelah faksi militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar. Sejumlah politisi penting negara itu seperti Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dijadikan tahanan rumah oleh militer Myanmar, Senin (1/2/2021).
Hingga saat ini pihak militer Myanmar masih menguasai negara yang sebelumnya dikenal dengan nama Burma itu. Meski dikuasai militer, masyarakat sipil menolak kekuasaan militer. Negara maupun organisasi internasional pun mengecam langkah militer Myanmar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
