Indeks Konflik Myanmar

Partai pro-militer di Myanmar mengklaim kemenangan pemilu tanpa oposisi. Mereka mengabaikan keberatan dari negara-negara lain.

Selama kurun waktu satu dekade, indeks perdamaian Indonesia mencapai titik paling baik pada 2015.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendorong penyelesaian konflik di Myanmar menggunakan cara-cara damai.

Meskipun terdapat permasalahan geopolitik yang terus menghantui, KTT ASEAN terus maju dengan tema-tema ekonominya.

"Indonesia, melalui keketuaannya telah menyampaikan lima langkah untuk membantu Myanmar, salah satunya pembentukan mekanisme troika."

Berikut adalah materi pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta: membahas konflik di Myanmar. 

Myanmar berada dalam konflik sejak pemerintah sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi digulingkan.

Jokowi berkata kedua negara sepakat untuk melobi petinggi ASEAN dengan mengadakan pertemuan khusus demi menyelesaikan konflik Myanmar.

Seorang sopir bernama Pyae Sone Win Maung (28) tewas dalam insiden itu.

Ashin Wirathu mendapat julukan "Buddhist Bin Laden" karena kerap menebar kebencian dan provokasi.

PBB menyerukan kepada dunia agar tak melupakan etnis Rohinggya yang berada di Bangladesh.

Pemerintah Myanmar menuduh dua jurnalis Reuters tersebut memiliki dokumen yang berkaitan dengan kerusuhan di negara bagian Rakhine.

Oxford mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mencabut gelar kehormatan tertinggi untuk Aung San Suu Kyi karena kelambanannya mengatasi krisis Rohingya.

Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani perjanjian repatriasi pada 23 November 2017, yang akan memungkinkan pemulangan lebih awal para pengungsi Rohingnya.

Paus akan melakukan pertemuan dengan panglima tentara Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pada 30 November

UNICEF memperkirakan ada sekitar 25.000 anak pengungsi mengalami kekurangan gizi parah sehingga bisa menyebabkan kematian.

Sri Lanka mengutuk tindakan sejumlah biksu radikal menyerang rumah perlindungan PBB yang ditinggali 31 pengungsi Rohingya.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh sudah tak membutuhkan bantuan seperti pakaian, tapi mereka membutuhkan bantuan berkelanjutan seperti layanan pendidikan dan pelatihan kemampuan kerja.

Pemerintah Bangladesh membuat program semacam "keluarga berencana" untuk mengendalikan kelahiran di tempat pengungsian etnis Rohingya.

Menurut Zulkifli, semua pihak seharusnya mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan untuk Rohingya.