tirto.id - Minggu (7/1/2024) malam di Istora Senayan, Jakarta, Komisi Pemilu Umum (KPU) menggelar debat ketiga bagi calon presiden (capres) bertemakan isu pertahanan, keamanan, globalisasi, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri.
Seperti debat-debat sebelumnya, acara kala itu dimulai dengan penyampaian visi-misi setiap capres, lalu disusul dengan menjawab pertanyaan panelis, dan saling sahut antarcapres. Mendekati segmen terakhir, yakni pada segmen 5, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung perihal Global Peace Index (GPI) atau Indeks Perdamaian Global.
“Global Peace Index kita, menurut sumber Institute for Economics & Peace kita turun. Global Militarization Index kita, sumbernya Bonn International Centre for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada,” kata Ganjar, menanggapi ungkapan Prabowo Subianto (capres nomor urut 2) yang menuding Ganjar salah menyebut data selama debat.
Institute for Economics & Peace atau IEP sendiri merupakan lembaga think tank yang setiap tahunnya rutin merilis laporan GPI yang berisi indeks perdamaian terhadap 163 negara. Mereka mengukur 23 indikator secara kuantitatif dan kualitatif, yang dikelompokkan ke dalam tiga domain.
Ketiganya mencakup konflik domestik dan internasional yang berkelanjutan (seperti jumlah dan durasi konflik internal serta total korban jiwa akibat konflik yang terorganisir), keselamatan dan keamanan (skala teror politik dan kekerasan dalam demonstrasi), serta militerisasi (persentase belanja militer dari Produk Domestik Bruto).
Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kondisi indeks perdamaian Indonesia menurut laporan tersebut?
Paling Damai Tahun 2015
Selama kurun waktu satu dekade, indeks perdamaian Tanah Air berkisar antara 1,768 – 1,853. Perlu diketahui bahwa berdasarkan sistem skor di indeks ini, skor yang mendekati 0 menunjukkan tingkat stabilitas keamanan yang tinggi di negara tersebut, sementara skor mendekati maksimal, 5, mengindikasikan konflik yang parah di negara tersebut.
Dari tahun ke tahun, Indonesia terlihat paling damai pada tahun 2015, dengan skor terendah pada periode 2014-2023, menurut indeks ini. Setelah itu, indeks perdamaian Tanah Air terus memburuk dan baru mencatat perbaikan pada 2019 dan 2021.
Sementara pada tahun 2022, skor Indonesia dalam GPI kembali menunjukkan kemerosotan, yakni menjadi 1,8, dari 1,783 pada 2021. Penurunan tersebut berlanjut pada 2023, di mana skornya tercatat di level 1,829, dengan kata lain memburuk sebesar 0,029 poin dari tahun sebelumnya.
Capaian tahun 2023 itu sekaligus membuat posisi Indonesia secara global melorot menjadi peringkat 53, dari sebelumnya duduk di urutan ke-47 pada 2022. Meski merosot, menurut IEP, skor Indonesia masih tergolong dalam kondisi perdamaian yang tinggi, selevel lebih rendah setelah kategori “sangat tinggi”.
Apabila ditarik ke lingkup Asia Pasifik, Indonesia termasuk satu dari enam negara yang mengalami penurunan skor pada 2023, sementara 13 negara lainnya mencatat perbaikan. Lima negara di kawasan Asia Pasifik lain yang melaporkan penurunan GPI di antaranya Malaysia, Taiwan, Mongolia, Papua Nugini, dan Myanmar.
Secara umum di tingkat Asia Pasifik, laporan GPI menyebut, terjadi sedikit peningkatan kondisi perdamaian, dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,32 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh dua domain: “keselamatan dan keamanan” serta “militerisasi”.
Kendati secara umum membaik di dua domain, bagian “konflik yang sedang berlangsung” di kawasan Asia Pasifik memburuk sebesar 2,1 persen, dengan empat dari enam indikator yang digunakan tampak mengalami penurunan.
“Hal ini terutama didorong oleh memburuknya konflik di Myanmar dan meningkatnya kekerasan di wilayah Papua Barat, Indonesia,” tulis IEP dalam GPI 2023.
Sementara itu, peningkatan skor Indonesia pada 2015 didorong oleh adanya perbaikan dari sisi tingkat kejahatan dan kekerasan dan berkurangnya dampak terorisme. Indonesia kala itu bertengger di peringkat 46 secara global, merangkak naik dari semula ranking 54 pada 2014.
Kekerasan di Papua dan Serangan Militer Myanmar
Seperti disebut dalam laporan Global Peace Index, eskalasi kekerasan di wilayah Papua Barat jadi salah satu faktor memburuknya salah satu aspek dalam indeks perdamaian Asia Pasifik. Publikasi Amnesty International pada 2023 memang menyebut bahwa tindakan kekerasan untuk merespon perbedaan pendapat politik di Provinsi Papua dan Papua Barat terus berlanjut.
Pasukan aparat dikatakan melakukan pembunuhan di luar hukum, termasuk di Papua dan Papua Barat, dengan tingkat impunitas yang tinggi. Menurut Amnesty International, protes di Provinsi Papua dan Papua Barat juga ditanggapi dengan kekuatan yang berlebihan dan puluhan demonstrasi ditangkap sepanjang tahun 2022.
Pada 10 Mei 2022 misalnya, polisi telah menangkap 7 aktivis saat protes di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, menentang rencana pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada hari yang sama, polisi menendang dan menggunakan pentungan karet serta pentungan kayu untuk memukul demonstran saat mereka bersiap dalam barisan menuju ke Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Jayapura di Abepura, Provinsi Papua.
Dari 21 kasus penyiksaan oleh aparat selama 2022 yang direkam Amnesty International, 12 di antaranya terjadi di Papua, 4 kasus lainnya di Sumatera Selatan, dan 1 kasus sisanya di Papua Barat. Total kasus penyiksaan tahun 2022 itu juga meningkat ketimbang tahun 2021 yakni 15 kasus.
Human Right Monitor (HRM) mendokumentasikan, selama triwulan III 2023, telah terjadi 38 serangan bersenjata dan bentrokan yang memakan 12 korban jiwa di kalangan aparat keamanan, 12 di antara anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), dan 20 warga sipil.
Bentrokan bersenjata dan operasi pasukan keamanan juga telah menyebabkan lebih dari seribu orang mengungsi di Kabupaten Fakfak, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang pada bulan Agustus - September 2023.
Sepanjang 2023, ada juga peristiwa salah tangkap warga Manokwari yang berujung penganiayaan oleh polisi dari Satnarkoba Polres Manokwari, Wamena Berdarah, penyanderaan Philip Mark Mehrtens (pilot pesawat Susi Air), dan pembunuhan aktivis perempuan asal Papua, Michelle Kurisi Doga.
Adapun memburuknya konflik di Myanmar yang disebut turut memengaruhi indeks perdamaian Asia Pasifik yakni adanya pembantaian tentara Myanmar terhadap warga sipil dan serangan udara mematikan yang dilancarkan militer Myanmar di wilayah yang dipenuhi anggota kelompok anti-pemerintah.
Myanmar memang dilanda kekacauan hebat sejak junta militer merebut kekuasaan pada Februari 2021 lalu dari rezim pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Hal ini memicu protes di negara mereka. Di Sagaing, yang menjadi jantung sejarah Myanmar, pasukan keamanan setempat melakukan serangan besar dengan membakar desa hingga mengusir ratusan ribu orang dari rumah mereka.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Periksa Data, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
