KTT ke-49 ASEAN Dorong Pendekatan Realistis untuk Krisis Myanmar

tirto.id - Para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, menegaskan kembali komitmen untuk mempertahankan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) sebagai pijakan utama meredakan krisis di Myanmar. Rencana perdamaian yang disepakati pada KTT Khusus ASEAN di Jakarta pada 2021 itu mencakup penghentian kekerasan, dialog antarpihak yang bertikai, mediasi utusan khusus ASEAN, serta penyaluran bantuan kemanusiaan.

Kendati demikian, tuan rumah KTT, Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., meminta negara-negara anggota menempuh pendekatan yang lebih realistis dan adaptif dalam menangani konflik berkepanjangan tersebut.

“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan pembahasan yang praktis dan berorientasi ke depan mengenai bagaimana kita dapat lebih memajukan implementasi Konsensus Lima Poin, membuat upaya kita lebih responsif terhadap realitas di lapangan, serta mendukung proses perdamaian yang inklusif, damai, dimiliki, dan dipimpin oleh Myanmar,” kata Marcos Jr. dalam sesi Leaders’ Retreat KTT ke-49 ASEAN di Manila, Minggu (15/11/2026).

Marcos mengingatkan lima tahun sejak Konsensus Lima Poin disepakati, ASEAN perlu mengevaluasi langkah-langkah baru yang dapat ditempuh untuk memecah kebuntuan krisis.

“Lima tahun berlalu, kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Apa lagi yang bisa kita lakukan untuk Myanmar?” tuturnya.

Dalam sesi Leaders’ Retreat tersebut, para pemimpin ASEAN menyepakati pendekatan bertahap dan berbasis kemajuan (step-by-step, progress-based approach) untuk membuka jalan bagi pemulihan keterwakilan politik Myanmar di forum kawasan. Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Ma. Theresa Lazaro, menjelaskan bahwa blok kawasan akan menempuh langkah keterlibatan yang terukur.

“Para pemimpin memutuskan untuk menempuh pendekatan keterlibatan yang terukur, bertahap, dan berbasis kemajuan dalam memulihkan representasi politik Myanmar,” kata Lazaro dalam konferensi pers.

Ia menambahkan para pemimpin juga menugaskan para menteri luar negeri ASEAN untuk melanjutkan keterlibatan yang konstruktif dan berprinsip dengan Myanmar sesuai koridor Konsensus Lima Poin.

Kesepakatan tersebut merupakan perkembangan dari pembahasan sehari sebelumnya, ketika Lazaro menegaskan bahwa ASEAN belum melonggarkan sikapnya terhadap junta militer Myanmar. “Untuk menjawab secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih berlaku,” kata Lazaro, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana dikutip Reuters.

Menurut Lazaro, usulan Thailand untuk mengizinkan Menteri Luar Negeri Myanmar menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN (AMM) juga masih menjadi bahan pembahasan dan belum mencapai kata sepakat.

Sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi, para petinggi junta Myanmar tidak lagi diundang dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena dinilai gagal menunjukkan kemajuan berarti dalam mengimplementasikan rencana perdamaian. Dalam KTT ke-49 ASEAN ini, Myanmar hanya diwakili oleh Direktur Jenderal Departemen Urusan ASEAN Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Han Win Aung, sebagai perwakilan nonpolitik.

Menurut estimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perang saudara di Myanmar telah menewaskan sedikitnya 100.000 orang dan memaksa lebih dari 3,5 juta penduduk mengungsi.

ASEAN Soroti Modus Bebas Visa ke Scam Hub Myanmar–Kamboja

Selain krisis politik Myanmar, KTT ke-49 ASEAN turut menyoroti ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan siber yang memanfaatkan mobilitas lintas batas. Maraknya pusat-pusat penipuan daring (scam hubs) di Myanmar dan Kamboja menjadi perhatian utama, di mana para korban umumnya direkrut melalui tawaran kerja palsu sebelum dipaksa menjalankan operasi penipuan.

Dalam forum antarmuka bersama Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA), Minggu (15/11/2026), Marcos Jr. mengingatkan bahwa jaringan kejahatan terorganisasi kerap memanfaatkan celah hukum antarnegara.

“Penipuan daring dan jaringan kejahatan lintas negara memanfaatkan celah antaryurisdiksi. Di sisi lain, pekerja migran kita membutuhkan perlindungan lintas batas,” kata Marcos Jr.

Sebagai langkah konkret, ASEAN mengadopsi ASEAN Declaration on Fair, Ethical and Sustainable Recruitment for Empowered Migrant Workers. Menteri Departemen Pekerja Migran Filipina, Hans Cacdac, menjelaskan bahwa deklarasi tersebut dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses perekrutan tenaga kerja.

Pengaturannya mencakup pelarangan biaya rekrutmen berlebihan, penerapan prinsip nondiskriminasi, pengawasan ketat terhadap agen penyalur, penyediaan mekanisme pengaduan, serta akses keadilan bagi pekerja migran. Deklarasi ini juga mendorong koordinasi verifikasi antara negara asal dan negara tujuan penempatan.

Cacdac secara khusus menyoroti penyalahgunaan fasilitas bebas visa oleh jaringan perekrut ilegal. Ia menegaskan bahwa fasilitas bebas visa di kawasan hanya berlaku untuk perjalanan wisata, bukan untuk bekerja.

“Tidak ada yang salah dengan sistem bebas visa; itu merupakan tradisi ASEAN yang telah lama dijunjung tinggi. Namun, perlu ditekankan bahwa bebas visa hanya diperuntukkan bagi wisatawan. Jika seseorang berencana bekerja di negara anggota ASEAN lain, ia tetap memerlukan visa kerja,” tegas Cacdac dalam forum yang sama.

Menurut Cacdac, setiap tawaran pekerjaan di luar negeri yang mengarahkan calon pekerja menggunakan fasilitas bebas visa merupakan indikasi kuat perekrutan ilegal maupun perdagangan orang. Oleh karena itu, sinkronisasi sistem perizinan antarnegara ASEAN menjadi krusial agar pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi dapat terverifikasi secara menyeluruh.