tirto.id - Kepemimpinan Indonesia dalam KTT ASEAN tahun ini lebih condong demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada agenda yang lebih “netral” diyakini akan mempersatukan kawasan.
Dalam upaya peningkatan ekonomi ini, ASEAN konsisten menyampaikan pesannya untuk terus bekerja sama dengan semua pihak.
“Hal inilah yang akan memastikan kawasan kita tetap relevan dan terus berkembang,” ucap Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, Satvinder Singh kepada China Global South Project (CGSP).
Sikap tersebut tidak mengejutkan dan sangat senada dengan gaya kepemimpinan Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam sepuluh tahun terakhir, yang kemudian tercermin dengan baik dalam tema resmi KTT ASEAN: “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”
Namun, konsentrasi ASEAN terhadap masalah ekonomi dengan berpura-pura terlepas dari ketegangan geopolitik dan keamanan mungkin akan berakhir dengan pengasingan terhadap beberapa negara anggota. Menurut para ahli, kondisi ini dapat mengancam posisi Indonesia di kawasan.
“Saya khawatir kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ekonomi jika pada saat yang sama gagal menyelesaikan permasalahan mendesak lainnya yang ada di ASEAN saat ini,” kata Ahmad Rizki Mardhatillah Umar, dosen di Universitas Queensland dan Universitas Grifth.
“Saya pikir Jokowi perlu mengevaluasi pendekatan ini, agar kepemimpinan Indonesia di ASEAN lebih baik,” tambah Umar.
Myanmar & Laut Cina Selatan
Umar mengatakan setidaknya ada dua agenda penting yang perlu ditangani Indonesia sebelum menyerahkan tongkat kepemimpinan ke Laos.
Pertama krisis di Myanmar, dan yang kedua menavigasi ketegangan dengan negeri adidaya seperti Cina, terutama dalam hal konflik Laut Cina Selatan. Indonesia sejauh ini tidak terlalu menunjukkan banyak kemajuan, bahkan hampir tidak ada, dalam mencari jalan keluar untuk kedua isu tersebut sementara waktu sudah hampir habis.
“Perihal Myanmar, apakah Indonesia akan mengupayakan solusi diplomatik atau komunikasi lebih lanjut dengan Junta adalah masalah yang harus diselesaikan pada KTT,” ungkap Umar.
Kekerasan terus berlanjut di negara anggota ASEAN, Myanmar, setelah kelompok militer menggulingkan pemerintahan dan anggota partai yang dipilih secara demokratis dalam kudeta tiba-tiba di tahun 2021.
Merujuk laporan grup advokasi kelompok Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sekitar 4.000 orang terbunuh dan lebih dari 24.000 orang ditangkap sejak pengambilalihan kekuasaan oleh tentara di Myanmar. Para pemimpin ASEAN mengutuk kekerasan tersebut, namun masih belum bisa menemukan solusi konkret.
Sementara di sebelah utara Indonesia, Laut Cina Selatan yang luas kembali menimbulkan konflik. Cina mengklaim 90% dari 3 juta kilometer persegi wilayah tersebut adalah miliknya. Hal ini membuat marah hampir seluruh anggota ASEAN, masing-masing mempunyai klaim tersendiri atas wilayah tersebut.
Pada awal Agustus, Filipina menuduh penjaga pantai Cina menggunakan meriam air untuk memblokir kapal pasokan militer Filipina di Laut Cina Selatan. Sejak saat itu, ketegangan terus berkobar dan semakin parah ketika Cina merilis peta baru yang menggandakan klaimnya. Negosiasi ala Indonesia’s Code of Conduct (CoC) tampaknya tidak cukup ampuh meredakan ketegangan tersebut.
“Ini akan menjadi isu hangat dalam KTT,” ujar Umar.
Meskipun terdapat permasalahan geopolitik yang terus menghantui, KTT ASEAN terus maju dengan tema-tema ekonominya. Forum ASEAN Indo-Pasifik menjadi acara unggulan kepemimpinan Indonesia tahun ini, terutama untuk melayani komunitas bisnis dan para pemimpin sektor swasta.
Isu Geopolitik Dianggap Tak Ada
Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN terus meningkatkan upaya untuk menarik investasi sekaligus mengutamakan isu keberlanjutan dalam pembangunan. Puluhan forum diskusi panel dan presentasi berjam-jam didedikasikan untuk diskusi tentang solusi krisis iklim, seperti ekosistem kendaraan listrik, pasar karbon, ekonomi “biru”, dan energi terbarukan.
Pada acara sampingan menjelang KTT pada Sabtu (2/9/2023), Ketua Dewan Penasihat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC), Arsjad Rasjid mengingatkan hadirin bahwa pembangunan berkelanjutan adalah agenda prioritas utama ASEAN, “bukan karena kepentingan Indonesia; (tetapi karena) ini adalah kekhawatiran global yang telah menjadi kepentingan kawasan.”
Sektor swasta, yang diwakili di ASEAN oleh ASEAN-BAC, merasa harus mengambil alih peran utama. Perusahaan-perusahaan di ASEAN terus berupaya untuk mengembangkan strategi atas krisis iklim dan solusi untuk meningkatkan kinerja mereka di seluruh rantai pasok. Rasjid menambahkan bahwa komitmen negara ASEAN terhadap “net zero emission” membutuhkan pemahaman yang kuat tentang jalur regional.
Namun, bagaimana pandangan sektor swasta ASEAN atas geopolitik yang semakin tidak menentu? Bagi Rasjid, sangat sederhana. Untuk pemegang saham di belahan dunia ini, geopolitik “tidak ada.”
“Di ASEAN, hal ini sangat jelas,” kata Rasjid kepada CGSP. “Saya telah mengunjungi sepuluh negara anggota ASEAN, berbicara dengan sektor swasta di sana, dan kami semua sepakat bahwa kami tidak ingin memihak.”
Rasjid menegaskan kembali poin pembicaraan para pemimpin ASEAN lainnya tentang keterbukaan untuk bekerja dengan semua pihak, termasuk Amerika Serikat (AS), Cina, dan Eropa, demi pertumbuhan ekonomi.
Hal ini dikarenakan, tanpa pertumbuhan tidak akan ada kesejahteraan. Rasjid melanjutkan pembicaraan tentang lapangan kerja dan nilai tambah, yang diyakini akan memberikan kontribusi besar terhadap kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan.
Anindya Bakrie, salah satu penerus konglomerat tertua di Indonesia, Bakrie Group, sedang merintis jalan untuk terjun ke transportasi publik elektrik. Hal ini digaungkan oleh rekan-rekannya sambil berusaha untuk lebih realistis dengan kesempatan yang ada.
Baik AS dan Cina bersaing agar dapat mengelola bahan baku, terutama didorong oleh kebutuhan energi bersih. “Kedua negara adidaya ini punya uang dan teknologi,” kata Bakrie kepada CGSP. “Tetapi jangan dilihat jika kita lebih dekat dengan salah satu dibanding dengan yang lain, kami hanya bersikap pragmatis.”
Mencoba untuk lebih diplomatis, Bakrie menambahkan, “ASEAN setidaknya cukup damai dan stabil, jadi bukan hal yang buruk. Dan sekarang, juga berkelanjutan. Semoga.”
KTT ASEAN ke-43 secara resmi dimulai pada 5 hingga 7 September. Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri 25 sesi di mana ia akan memimpin 12 sesi. Selain itu, Presiden Jokowi akan melakukan 13 pertemuan bilateral.
Indonesia akan terlibat dengan mitra negara termasuk Republik Korea, India, Jepang, Cina, Selandia Baru, Kanada, Australia, Rusia dan AS, merujuk pernyataan pers resmi.
Catatan: Artikel ini tayang pertama kali di CGSP oleh Antonia Timmerman dengan judul ASEAN Hyper Focus on Economic Growth Won’t Make Geopolitical Tensions Go Away.
Editor: Dwi Ayuningtyas
