Soal Proposal Pemilu Ulang Myanmar, Kemenlu: Ada Salah Paham

Oleh: Andrian Pratama Taher - 23 Februari 2021
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan dukungan untuk pemilu ulang sebagai sebuah kesalahpahaman.
tirto.id - Kementerian Luar Negeri merespons kabar bahwa Indonesia mendukung upaya pemilihan umum ulang dalam menyelesaikan konflik Myanmar. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan kabar tersebut sebagai sebuah kesalahpahaman.

"Tampaknya ada kesalahpahaman di Myanmar atas berita di Reuters terkait rencana aksi dalam konteks ASEAN bagi satu solusi masalah Myanmar sementara posisi nasional Indonesia sudah sangat jelas, bisa dilihat lagi saat Ibu Menlu berbicara di Brunei terkait Myanmar," kata Faiza saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (23/2/2021).

Sebagai catatan, dalam pertemuan di Brunei, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sempat menyinggung upaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah Myanmar.

Meski tidak menjelaskan secara konkret langkah yang diambil, Retno menuturkan prinsip-prinsip Indonesia dalam membantu penanganan konflik Myanmar yakni menghormati prinsip non-interference; mengutamakan constructive engagement; mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar; termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif.

Faiza menuturkan, pemerintah langsung mengklarifikasi kabar tersebut sebagai upaya meluruskan kabar dalam memperbaiki kesalahpahaman tersebut. Ia mengatakan, Indonesia sudah mengambil langkah dengan mendorong para menteri luar negeri di Asean untuk membahas lebih lanjut soal Myanmar.

"Yang sedang diupayakan adalah pertemuan para Menlu ASEAN untuk bahas masalah ini dan mencari solusi bersama," kata Faiza.

Kabar Indonesia mendorong pemilihan ulang dalam menangani konflik Myanmar berawal dari pemberitaan media Reuters. Proposal pemilihan ulang didorong sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik kelompok militer dan pemerintahan di bawah Aung San Suu Kyi yang dikhawatirkan berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia, dalam berita tersebut, enggan menjawab karena menunggu keputusan dari pertemuan para menteri luar negeri di Asean.



Baca juga artikel terkait KUDETA MYANMAR atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Politik)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
DarkLight