tirto.id - Survei yang dilakukan Indikator Politika Indonesia (IPI) menemukan 41 persen dari 1.200 sampel populasi penduduk enggan menerima vaksin COVID-19. Rincianya, sebanyak 32,1 persen responden kurang bersedia untuk divaksin dan 8,9 persen sangat tidak bersedia untuk divaksin.
Dalam survei yang diselenggarakan pada 1 sampai 3 Februari 2021 ini ditemukan hanya 15,8 persen yang sangat bersedia dan 39,1 cukup bersedia divaksin. Sebanyak 4,2 persen sisanya tak menjawab.
Jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan pada Desember 2020 lalu, angka ini tak jauh berbeda, kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survei melalui daring, Minggu (21/2/2020).
Pada saat itu mereka yang kurang bersedia dan sangat tak bersedia divaksin ada 43 persen. Artinya, kata Burhan, efek Jokowi menjadi orang yang pertama divaksin sangat kecil. "Efek ada, tapi hanya 2 persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia," katanya. Dia bilang ini cukup "mengagetkan."
Benahi Komunikasi
Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan hasil survei ini tidak mengagetkan. Menurutnya pangkal masalahnya adalah komunikasi risiko dari pemerintah yang “belum signifikan berubah.”
“Sering ada klaim tapi tidak ada basis data yang valid, hanya dari dukungan influencer dan buzzer. Data disampaikan dipilah dan dipilih, ini bukanlah indikator yang tepat atau pun data yang tepat,” kata Dicky kepada reporter Tirto, Senin (22/2/2021). “Ini harus diperbaiki untuk memperbaiki performa program vaksinasi dan pengendalian pandemi secara keseluruhan.”
Menurutnya program vaksinasi tidak bakal sukses jika hanya mengandalkan faktor Jokowi yang paling pertama divaksin. Strategi komunikasi menurutnya harus terimplementasi sampai pada tingkatan terbawah, baik dilakukan oleh pemerintah desa maupun petugas puskesmas, bukan influencer atau artis. Berdasarkan riset, kata dia, artis tak berperan signifikan. Mereka hanya dapat membantu komunikasi namun tak dapat mengubah pemahaman atau menjadikan orang yang sebelumnya menolak vaksin menjadi mau divaksinasi.
“Riset menunjukkan bukan influencer atau artis [yang efektif] tapi dari tokoh politik berpengaruh, tokoh kesehatan, ahli kesehatan yang berpengaruh dan kredibel jadi rujukan masyarakat dan media,” kata Dicky.
Selain itu strategi komunikasi risiko harus komprehensif, menyesuaikan media dan materi dengan subjek. “Strateginya akan sangat spesifik pada target grup masing-masing. Bahasa disesuaikan, media disesuaikan. Misalnya kalau di pedesaan harus disesuaikan, lewat televisi, radio, atau bahkan komunikasi door to door.”
Penyesuaian ini penting karena alasan menolak vaksinasi memang beragam. Survei IPI menyebut dari 41 persen yang menolak vaksinasi, 52,4 persen di antaranya beralasan khawatir dengan efek samping yang ditimbulkan. Selain itu ada 27 persen yang berasalan vaksin tidak efektif, dan 23,8 persen berasalan tidak membutuhkan karena merasa badannya kuat. Kemudian ada 17,3 persen yang enggan divaksin karena tidak mau membayar.
Ada 10,4 persen responden di antaranya yang tak mau divaksin karena menganggap vaksin mungkin tidak halal. 5,9 persen lain tak mau divaksin karena merasa sudah banyak orang yang divaksin sehingga merasa tak perlu. Kemudian 3,1 persen tak mau divaksin karena tak mau masuk persekongkolan perusahaan farmasi pembuat vaksin. Lalu ada 11 persen yang menyertakan alasan lain-lain.
Juru Bicara Vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan untuk menekan resistensi pemerintah terus menerapkan strategi persuasif. “Terus menerus edukasi baik melalui tokoh masyarakat, termasuk pelibatan para influencer atau public figure,” kata Nadia kepada reporter Tirto, Senin.
Dia juga berjanji ke depan akan dilakukan penguatan strategi. “Kita semakin perkuat dan melibatkan grass root seperti kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan tokoh dari komunitas tersebut sampai tingkat desa,” ujar Nadia.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Rio Apinino
