tirto.id - Demonstrasi massa yang berlangsung berminggu-minggu terus berlanjut di Myanmar setelah militer merebut kekuasaan.
Facebook telah melarang militer Myanmar menggunakan media Facebook dan Instagram dikarenakan kekerasan mematikan terkait kudeta tersebut.
Pihak Facebook mengatakan akan melarang semua "entitas komersial yang terkait dengan Tadmadaw" untuk beriklan di medianya.
Keputusan untuk melarang tentara Myanmar dipicu "pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah dan risiko yang jelas dari kekerasan yang diprakarsai militer untuk masa depan di Myanmar", serta sejarah berulangnya tentara melanggar aturan Facebook, termasuk sejak kudeta, kata Facebook. Pemerintah militer belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Sementara itu, para pelajar Myanmar berjanji untuk melakukan unjuk rasa di pusat komersial Kota Yangon, dengan membawa buku teks yang mempromosikan pendidikan militer sehingga mereka dapat menghancurkannya saat aksi protes.
"Sejak kudeta, hidup kami menjadi tidak ada harapan, mimpi kami telah mati," kata Kaung Sat Wai (25), seorang pengunjuk rasa di luar kampus universitas di Kota Yangon.
"Kami tidak menerima sistem pendidikan yang mendukung kediktatoran."
Banyak profesional dan pekerja pemerintah juga telah bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil untuk melawan kudeta, termasuk dokter-dokter yang akan mengadakan protes pada Kamis sebagai bagian dari apa yang disebut revolusi jas putih.
Unjuk rasa telah berlangsung setiap hari selama sekitar tiga minggu, sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu.
Sebelumnya, tentara merebut kekuasaan dari pemerintah sipil Myanmar setelah menuduh kecurangan dalam pemilu November 2020, yang dimenangi oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Militer kemudian menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai.
Di sisi lain, sekitar 1.000 pendukung militer juga berkumpul untuk melakukan protes balasan di Yangon tengah. Warga memukuli panci dan wajan untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka dan beberapa bentrokan terjadi di antara kedua belah pihak, kata saksi mata.
Facebook banyak digunakan di Myanmar dan telah menjadi salah satu cara junta berkomunikasi dengan masyarakat, meskipun militer secara resmi sempat melarang media sosial tersebut pada hari-hari awal kudeta.
Facebook dalam beberapa tahun terakhir telah terlibat dengan aktivis hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar dan melawan militer setelah menghadapi kritik internasional karena gagal menahan kampanye kebencian daring.
Pada 2018, Facebook memblokir akun panglima militer Min Aung Hlaing, yang sekarang menjadi penguasa militer, serta 19 perwira dan organisasi senior lainnya. Saat itu, Facebook juga menghapus ratusan halaman dan akun yang dijalankan oleh anggota militer atas coordinated inauthentic behaviour (tindakan kelompok orang/halaman yang menyesatkan orang-orang lain soal siapa mereka dan apa yang mereka lakukan, red).
Menjelang pemilihan November tahun lalu, Facebook mengumumkan telah menghapus jaringan 70 akun palsu dan halaman yang dioperasikan oleh anggota militer, yang telah mengunggah konten-konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi beserta partainya.
Facebook juga mengungkapkan adanya upaya untuk membangun kembali jaringan yang dijalankan tentara yang sebelumnya telah dihapus.
Editor: Agung DH
