tirto.id - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menemui Menlu Myanmar yang dipilih oleh junta militer, Wunna Maung Lwin di Bangkok, Thailand, Rabu (24/2).
Kepada menlu Myanmar, Retno menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif sehingga diperlukan sebuah kondisi yang kondusif, antara lain berupa dialog, rekonsiliasi, dan saling membangun kepercayaan diantara semua pihak.
Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia menegaskan pentingnya setiap negara anggota, termasuk Myanmar, untuk menghormati prinsip-prinsip yang termuat dalam Piagam ASEAN, antara lain komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
Menlu Retno juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkontribusi bagi penyelesaian masalah di Myanmar, dan berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan ASEAN.
“Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. Tidak melakukan apapun bukanlah sebuah pilihan,” tutur Retno, melansir Antara, Kamis (25/2).
Retno dalam sepekan terakhir terlibat kunjungan maraton ke menteri luar negeri Singapura dan Brunei Darussalam. Kunjungan diakhiri lewat pertemuan bersama dua menlu sekaligus di Bangkok yakni Menlu Thailand dan Menlu Myanmar. Namun, Retno menekankan perlunya komunikasi ke semua pihak berkonflik di Myanmar.
“Dalam kondisi sulit, komunikasi dengan semua pihak harus tetap dilakukan agar pesan dapat disampaikan, agar kontribusi dapat ditawarkan sehingga situasi tidak memburuk dan upaya penyelesaian dapat dilakukan,” kata Retno.
Pertemuan Retno dengan Wunna dikritik oleh aktivis anti-kudeta Myanmar. Aktivis anti-kudeta di Yangon, Thinzar Shunlei Yi menyebut langkah Retno mengkhawatirkan bila dipakai legitimasi oleh junta militer sebagai sebuah pemerintahan resmi. Retno, kata dia, seharusnya bertemu dengan juru bicara CRPH, pemerintahan sipil bentukan oposisi usai kudeta, demikian melansir BBC.
Pertemuan Retno dengan Menlu Myanmar terjadi di tengah eskalasi protes, salah satunya menyasar kantor KBRI di Yangon. Massa anti-kudeta protes Indonesia dilaporkan mengusulkan pemilu ulang. Namun Kemlu telah membantah mendukung pemilu ulang.
Editor: Zakki Amali
