tirto.id - Gempa dahsyat yang menghantam Turki dan Suriah pada Senin, 6 Februari 2023 lalu telah menewaskan lebih dari 33.000 jiwa. Jumlah korban dipastikan akan terus bertambah karena proses evakuasi masih berlanjut.
AP News melaporkan, pada Minggu, 12 Februari tercatat korban tewas di Turki mencapai lebih dari 29.605 jiwa. Sementara di Suriah, berdasarkan data yang diperbaharui pada Sabtu, 11 Februari korban tewas mencapai 3.553 jiwa.
Gempa berkekuatan 7,8 SR ini merupakan bencana paling mematikan bagi Turki sejak tahun 1939. Peristiwa ini menempati urutan keenam sebagai bencana paling mematikan di dunia abad ini, jumlah kematiannya melampaui gempa Iran pada tahun 2003 yang menelan 31.000 jiwa.
Penyebab utama banyaknya korban tewas adalah karena tertimbun bangunan yang runtuh. Oleh sebab itu, masih diwartakan AP News, Kementerian Kehakiman Turki mengumumkan pembentukan biro Investigasi Kejahatan Gempa Bumi untuk mengidentifikasi kontraktor dan orang lain yang bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan.
Biro investigasi itu akan mengumpulkan bukti, menginstruksikan para ahli termasuk arsitek, ahli geologi dan insinyur memeriksa izin bangunan dan izin kerja. Pada investigasi ini, kualitas bangunan menjadi fokus utama.
Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan, sejauh ini 131 tersangka telah diidentifikasi bertanggung jawab atas runtuhnya beberapa dari ribuan bangunan yang rata dengan tanah di 10 provinsi terkena dampak.
"Kami akan menindaklanjuti ini dengan cermat hingga proses peradilan yang diperlukan selesai, terutama untuk bangunan yang mengalami kerusakan berat dan bangunan yang menyebabkan kematian dan luka-luka," kata Fuat pada Reuters.
Seorang kontraktor ditahan hari Jumat di bandara Istanbul saat berusaha meninggalkan Turki melalui jalur udara. Diketahui, kontraktor tersebut telah membangun gedung 12 lantai mewah bernama Ronesans Rezidans di Antakya.
Saat gempa melanda, gedung tersebut runtuh dan menewaskan banyak orang. Kontraktor tersebut secara resmi ditangkap pada hari Sabtu.
Dalam kesaksian yang dibocorkan oleh Anadolu Agency, pria itu mengatakan bangunan tersebut mengikuti peraturan dan dia tidak tahu mengapa bangunan itu bisa runtuh. Pengacara dari kontraktor menyebut bahwa kliennya telah "dikambinghitamkan" atas peristiwa ini.
Badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum mengakui pada tahun 2019 bahwa lebih setengah dari semua bangunan di Turki, atau terhitung sekitar 13 juta apartemen tidak sesuai dengan standar.
Bantuan Kemanusiaan di Turki-Suriah
Seminggu setelah gempa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengakui terdapat sejumlah kendala dan tantangan untuk mengirim bantuan karena jaringan transportasi yang rusak. Namun demikian, situasinya telah terkendali.
Lain halnya dengan Suriah yang sampai saat ini tengah menghadapi masalah pendistribusian bantuan akibat kemelut politik. Bantuan gempa bumi ke wilayah yang dikuasai kelompok oposisi pemberontak Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) terhambat masalah persetujuan oleh kelompok tersebut.
Sumber HTS di Idlib mengatakan kepada Reuters, kelompok itu tidak akan mengizinkan pengiriman apa pun dari daerah yang dikuasai pemerintah dan bantuan akan datang dari Turki ke utara.
“PBB berharap untuk meningkatkan operasi lintas batas dengan membuka dua titik perbatasan tambahan antara Turki dan Suriah yang dikuasai oposisi untuk pengiriman bantuan,” kata juru bicara PBB Jens Laerke.
Utusan PBB untuk Suriah Geir Pedersen mengatakan di Damaskus PBB memobilisasi dana untuk mendukung Suriah.
"Kami mencoba memberitahu semua orang: Kesampingkan politik, ini adalah waktu untuk bersatu di belakang upaya bersama untuk mendukung rakyat Suriah," katanya.
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Alexander Haryanto
