Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah mulai melaksanakan uji coba digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025). Inisiatif ini menjadi tonggak awal transformasi layanan publik berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), yang meliputi identitas digital, sistem pembayaran digital, serta pertukaran data terintegrasi.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, menjelaskan bahwa bansos dipilih sebagai pintu masuk uji coba karena manfaatnya langsung menyentuh masyarakat.
“Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos. Hipotesanya bahwa dengan kita menjalankan transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran," kata Tubagus saat peluncuran di Pendopo Bupati Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi.
Banyuwangi ditunjuk sebagai lokasi percontohan karena dianggap siap secara digital. “Bukan tanpa alasan di Banyuwangi, karena di sini adalah inovasi digitalisasi, transformasi digital yang baik, yang sudah menjadi banyak rujukan bagi pemerintah daerah di Indonesia,” tambahnya.
Melalui mekanisme baru ini, penerima manfaat bisa mendaftar langsung lewat portal Perlinsos dengan autentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi biometrik. Bagi warga yang tidak memiliki ponsel, sebanyak 167 Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan 25 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) disiapkan untuk membantu proses registrasi di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng.
“Dengan cara (pendekatan) people-centric. Orang (dapat) menginisiasi langsung dirinya sendiri terhubung dengan pemerintah tanpa perantara. Bantuannya juga akan lebih baik, lebih tepat, dan cepat,” jelas Tubagus.
Uji coba ini menargetkan 640 ribu keluarga dari desil 1–5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam sebulan ke depan, setidaknya 300 ribu kepala keluarga ditargetkan sudah terdaftar, sebelum evaluasi dilakukan sebagai dasar pertimbangan perluasan program secara nasional.
“Ini hanya uji coba. Kalau kemudian ini solid datanya, solid evaluasinya mungkin kita bisa merekomendasikan untuk di roll out nasional,” tambah Tubagus.
Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, menyatakan sistem ini akan memudahkan masyarakat yang berhak menerima bansos. “Kami sebetulnya sudah memberikan akses kepada Bapak-Ibu semuanya kalau belum menerima dan miskin bisa mendaftar ke dinas sosial atau ke desa. Tapi (program) ini lebih mudah lagi. Bisa tinggal foto-foto, bisa mendaftar. Upaya digital juga terus kita kembangkan, bekerjasama dengan dinas lain, supaya bansos tepat sasaran,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut meninjau langsung proses pendaftaran di lapangan, sekaligus memberi penjelasan kepada warga. “Nanti semua didata melalui sistem dan akan dievaluasi oleh kementerian. Jadi bukan berarti setelah didata langsung dapat bantuan," kata Ipuk. Ia juga mengajak masyarakat segera mendaftar. “Yang merasa membutuhkan bansos tolong mendaftar. Kalau tidak punya handphone akan dibantu oleh teman-teman PKH.”
Salah satu warga Kelurahan Lateng, Nano Restiawati (50), mengaku terbantu dengan pendampingan petugas saat mendaftar. "Saya ke sini ingin mengaktifkan IKD dan daftar bansos. Karena saya kurang mengerti jadi dibantu sama mbak pendamping PKH," tuturnya.
Hingga pukul 16.45 WIB, tercatat sudah 541 kepala keluarga terdaftar dalam uji coba ini, terdiri dari 367 KK di Desa Kemiren dan 174 KK di Desa Lateng.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
