tirto.id - Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan DI Yogyakarta, Agus Setianto mengatakan, kondisi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sudah overload. Namun, masih tetap diupayakan untuk digunakan.
“Setiap hari ada 600 ton sampah yang masuk ke TPST Piyungan. Ke depan akan ditata lagi. Ada anggaran Rp10 miliar dari DLHK untuk TPST di 2020,” katanya dalam diskusi pengelolaan sampah di kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (19/11/2019).
TPST Piyungan merupakan tempat pembuangan sampah akhir untuk Provinsi DIY, yang berada di Kabupaten Bantul. TPST ini dibangun pada 1995 dengan luas 14,5 hektare.
Menurut Agus, sistem pengelolaan sampah masih pola lama. Sampah ditumpuk saja, sehingga belum terurai sepenuhnya. Ke depan, kata dia, akan ada kerja sama dengan investor untuk mengelolanya.
Namun, bentuk pengelolaan dan nilai investasinya belum terungkap, karena masih berproses oleh tim di kantor Gubernur DIY.
“Kami juga berupaya mengurangi dari hulu, yakni dari rumah tangga, warung, dan restoran dan lainnya. Sekarang sedang menyusun peraturan gubernur untuk itu. Tujuannya mengurangi sampai agar semuanya dibawa ke TPST,” imbuh dia.
Beda Data Bank Sampah
Dinas LHK juga akan mengidentifikasi bank sampah di DIY. Saat ini, menurut data dinasnya, ada 700 bank sampah dengan kondisinya tak semuanya sehat. Pada 2020, katanya, bank sampah akan dievaluasi agar tahu kendala dalam pengelolaan.
Ketua Jaringan Pengelolaan Sampah Mandiri DIY, Bambang Suwerda mengatakan, bank sampah bisa berperan mengurangi sampah di TPST Piyungan hingga 6 persen.
Ia sudah merisetnya pada periode Oktober, November, Desember 2018 dengan 17 bank sampah di Bantul.
“Apa yang dibutuhkan saat ini adalah regulasi. Di Bantul sudah ada kewajiban ASN mengumpulkan 2,5 kilogram per bulan dibawa ke bank sampah. Ini di tingkat provinsi belum ada,” katanya.
Ia juga menyebut, ada beda identifikasi awal untuk bank sampah. Jumlahnya, menurut lembaganya, ada 1.500 bank sampah di DIY dengan kondisi 30 persen sehat. Sisanya tak sehat, karena pengelolaannya yang tak memenuhi standar.
“Orang yang membeli sampah dari warga itu kondisi tempatnya juga masih banyak yang tak standar. Misalnya, hanya bangunan semi permanen. Kalau hujan datang, bisa memicu penyakit dari timbunan sampah. Ini juga jadi masukan ke dinas,” imbuh dia.
Penulis: Zakki Amali
Editor: Maya Saputri
