tirto.id - Banyaknya hoaks yang beredar di masyarakat menjadi salah satu masalah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal ini mengemuka dalam dialog virtual yang dilakukan pemerintah pusat dengan dengan jajaran Forkompimda Jawa Timur dan sejumlah tokoh masyarakat di wilayah itu.
Silaturrahim virtual tersebut digelar pada Selasa, 31 Agustus 2021. Hadir dalam acara ini antara lain: Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Elestianto Dardak, Pangdam, Kapolda, Kajati, Ketua PWNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua FKUB, dan Ketua Matakin.
Mahfud MD bersama Wamenag Zainud Tauhid dan Kepala BNPB Ganip Warsito menjelaskan, kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam menangani Covid-19. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan laporan singkat, mengajak kerja sama dan dukungan para tokoh agama untuk menghadapi virus yang melahirkan varian Delta itu.
Di antara masalah yang mengemuka terkait Covid-19 dalam silaturrahim tersebut, adalah masalah kesadaran masyarakat dan banyaknya hoax.
Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar mengatakan para tokoh agama dan rakyat pada umumnya percaya Covid-19 itu memang nyata sebagai penyakit yang mengancam masyarakat, meskipun memang ada sedikit yang tidak percaya.
"Di daerah Pak Menko, di Madura, masih ada sedikit yang tidak percaya. Tapi umumnya sudah percaya, mau divaksin dan ikut prokes; mohon dibantu kelancaran vaksinasi untuk santri di ponpes-ponpes", kata Kiai Marzuki.
Pengasuh Ponpes Al-Amien Kediri KH. Anwar Iskandar mengatakan, secara mayoritas ulama dan umat percaya Covid-19 memang nyata dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat, apalagi dengan anggaran sangat besar.
Kiai Anwar menyadari, di masa pandemi Covid 19 banyak hoax bertebaran. Sebenarnya, lanjut Kiai Anwar, pembuat hoax Covid itu hanya sedikit, tapi terompetnya keras dan sering membuat gaduh.
"Mohon pemerintah bertindak tegas dalam menetralisir banyaknya hoax tersebut," kata Kiai Anwar Iskandar.
Menangapi hal tersrbut, Mahfud MD mengatakan, vaksin cukup tersedia dan tinggal mengerahkan vaksinator ke pondok pesantren yang dituju. "Nanti BNPB supaya berkordinasi dengan gubernur," ujar Mahfud.
Terkait berita hoaks, Mahfud MD menyadari hal itu merupakan masalah serius. Menurut Mahfud, satu sisi pemerintah mau menjamin kebebasan berbicara, tapi di sisi lain banyak hoaks yang mengadu domba dan memfitnah, sehingga mengancam kebersatuan.
Sekarang ini, kata Mahfud, dalam diskusi dengan Dewan Pers pada Juli lalu, terungkap kurang dari 1.000 media mainstream yang terverifikasi dan bisa diidentifikasi karena jelas pengurus dan strukturnya. Tapi ada 800 ribuan media yang bebas membuat berita apa saja karena tanpa ada penanggung jawab redaksi yang jelas.
"Sumber hoax banyak dari media sosial dan media abal-abal, sedang yang dari media mainstream meski memuat kritik, umumnya masih bisa diterima. Kita sedang berusaha mengatasi masalah ini melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, deteksi intelijen, dan keamanan," kata dia.
Editor: Agung DH
