tirto.id - Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, membantah bahwa anggaran makan siang gratis hanya dipatok Rp7.500 per porsi. Menurut dia, pihaknya hingga kini baru menentukan total anggaran program makan siang gratis pada 2025, yakni sekitar Rp71 triliun.
"Menurut saya, sudah mulai jauh dari kebenaran tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya Rp7.500," ucapnya di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).
"Jadi, sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu. Kisarannya adalah Rp71 triliun untuk 2025," sambung dia.
Hasan mengatakan, Prabowo telah memberikan arahan terkait penggunaan anggaran Rp71 triuliun tersebut. Pertama, makanan yang disediakan harus sesuai standar gizi anak-anak. Kedua, penerima makan siang gratis harus dioptimalkan.
Katanya, Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini fokus menggarap pilot project makan siang gratis di sejumlah sekolah di beberapa wilayah. Pilot project ini disebut masih belum sempurna.
Karena itu, tim Gugus Tugas Sinkronisasi disebut tengah melakukan riset dan memperbaiki skema program makan siang gratis tersebut.
"Ini masih berjalan. Jadi, kalau itu belum berjalan, pasti belum ada kesimpulan, termasuk soal harga, ini yang perlu kita tekankan," tutur Hasan.
"Semua formula yang akan dihasilkan pilot project menjadi kesimpulan harus menemui dua hal itu ketercukupan gizi dan harus sebanyak mungkin yang menerima manfaat," imbuh dia.
Dalam kesempatan itu, Hasan enggan mengungkapkan wilayah mana saja yang dijadikan lokasi pilot project. Ia juga enggan mengungkapkan makanan apa saja yang disediakan dalam pilot project tersebut.
Tak cuma itu, anggaran pilot project itu pun juga dipenuhi tanda tanya. Meski demikian, Hasan memastikan pilot project makan siang gratis tidak menggunakan anggaran pemerintah pusat.
Ia mengaku tak bisa mengungkap banyak karena tim pilot project beserta tim risetnya tak ingin ada intervensi dari pihak luar. Hasan ingin tim pilot project itu fokus bekerja.
"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini. Nah, kalau soal bujetnya berapa, letaknya di mana, dengan harga berapa, kita tidak bisa bocorkan sekarang karena seminim mungkin kita harus tekan gangguan, intervensi, terhadap pilot project, tapi sekaligus juga riset," urainya.
Diwartakan sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengungkapkan tim ekonomi Prabowo sedang mempertimbangkan untuk memangkas alokasi dana program Makan Bergizi Gratis per porsi. Hal ini diketahuinya usai tim ekonomi Prabowo yang terdiri dari Burhanuddin Abdullah, Sudrajat Djiwandono, dan Thomas Djiwandono menemui beberapa pakar ekonomi, termasuk dirinya dan Chatib Basri.
“Setelah dikomunikasikan angka itu Rp71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden elected, tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15 ribu? Mungkin ke Rp9 ribu, ke Rp7.500 kah? Kira-kira begitu,” bebernya, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Pilihan untuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis per porsi ini menjadi pilihan, alih-alih menambah anggaran program. Pasalnya, pemerintahan Prabowo juga berkomitmen untuk menjaga rasio utang di kisaran 37-38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai 2030.
“Pemikiran beliau adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, di dalam keterbatasan Rp71 triliun itu, tidak kemudian mendorong Rp71 triliun itu ke Rp200 triliun atau ke Rp300 triliun. Itu yang menjadi masalah kalau kita-kita ini, andai kata belum pernah ikut maraton, tapi ikut lari maraton. Pasti ada masalah,” tutup Heriyanto.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fahreza Rizky
