tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II. Lalu, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan). Kemudian, Yuliot yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM sebagai Wakil Menteri Investasi pada Kamis (18/7/2024).
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, menilai dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri adalah hal yang wajar untuk melancarkan proses transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi ditempatkan di kementerian strategis, seperti Kementerian Keuangan.
"Saya melihat ini adalah untuk memastikan, khususnya pada jabatan-jabatan yang dianggap sangat menentukan seperti Kementerian Keuangan, itu pemerintahan Prabowo bisa mendapatkan transisi secara lebih mulus, ini sesuatu yang sangat normal. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan," katanya, saat dihubungi Tirto, Kamis (18/7/2024).
Tidak hanya itu, dengan posisi Tommy Djiwandono yang saat ini juga termasuk dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, sangat berkaitan erat dengan isu-isu ekonomi yang saat ini terjadi. Dengan beberapa program pemerintahan baru yang bertumpu pada daya dukung potensi dan ketersediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, penempatan Tommy sebagai wakil menteri keuangan dinilai juga merupakan langkah Prabowo untuk memahami masalah-masalah ekonomi yang saat ini terjadi.
"Jadi sejak awal sudah diantisipasi. Karena nggak mungkin dia (Prabowo) mengganti menterinya untuk posisi yang sangat... mungkin kalau untuk posisi lain nggak berat, tapi untuk posisi di Kementerian Keuangan ini selalu menjadi sorotan, bagaimana akan menentukan berjalannya program-program yang sudah dirancang oleh Presiden (terpilih) Prabowo)," kata Piter.
Berbeda dengan Piter, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai pengangkatan keponakan Prabowo atau kerabat dekat, sekaligus bendahara umum Gerindra sebagai wakil menteri keuangan akan menimbulkan sentimen negatif bagi perekonomian. Tidak hanya itu, ditempatkannya orang-orang Prabowo dari Partai Gerindra ini juga mengindikasikan adanya trust issue dari sisi Prabowo karena tekanan APBN ke depan diperkirakan akan lebih berat, karena menanggung program-program politis seperti Makan Bergizi Gratis dan food estate.
"Kurang wajar apabila tim transisi pemerintahan baru sampai harus diplot jadi wamenkeu era Jokowi. Idealnya tim Prabowo mempersiapkan sosok teknokrat untuk mengisi pos menkeu kedepan yang memahami fiskal dan tantangan perekonomian," tukas Bhima.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
