tirto.id - Presiden Joko Widodo resmi melantik Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada Rabu (29/11/2023). Pengangkatan Maruli berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 103 TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Maruli pun langsung mendapatkan kenaikan pangkat bintang 4 dan memegang tongkat komando TNI Angkatan Darat sesuai Keppres Nomor 104 TNI tahun 2023.
Pengangkatan Maruli sudah diprediksi sejak lama. Hal itu tidak lepas dari kedekatan dia dengan Presiden Jokowi. Dalam catatan, Maruli pernah menjabat sejumlah posisi strategis, mulai Dangrup A Paspampres pada 2014 dan jabatan-jabatan penting lain seperti Danpaspampres, Pangdam Udayana, Kasdam Diponegoro, Danrem/074 Warastratama dan Wadan Paspampres. Terakhir, Maruli menduduki jabatan Pangkostrad. Selain itu, Maruli adalah menantu dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang notabene orang kepercayaan Jokowi.
Sejumlah peneliti bidang militer pun memberikan analisis terkait penunjukan Maruli tersebut. Ketua Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai bahwa pemilihan Maruli akan memicu plus-minus lantaran usia pensiun mantan Danpaspampres itu cukup panjang.
Sebagai catatan, Maruli adalah Akmil 1992 yang lahir pada 27 Februari 2023 atau berumur 53 tahun. Sementara itu, usia pensiun pati TNI rerata di umur 58 tahun. Ia menilai, Maruli punya peluang sebagai Panglima TNI selanjutnya pengganti Jenderal Agus Subiyanto yang pensiun pada 2025.
“Dengan usia pensiun Maruli yang cukup panjang, maka tentu saja ada plus dan tantangannya. Plusnya, Maruli punya cukup waktu untuk memimpin TNI AD serta punya kans sebagai pengganti Agus di 2025,” kata Anton, Rabu (29/11/2023).
Usia panjang tersebut juga memicu masalah, yakni potensi bottleneck pergeseran pejabat di tubuh TNI AD. Sebab, kata Anton, masih ada senior Maruli yang masih aktif yakni Akmil 1989-1991 yang perlu disikapi eks Dangrup A Danpaspampres itu.
“Tantangannya tentu saja adalah bagaimana pengelolaan pembinaan karier prajurit, di mana senior yakni angkatan 1989-1991 masih cukup banyak. Potensi terjadinya bottleneck menjadi membesar jika tidak disikapi dengan perencanaan dan kebijakan yang baik,” kata Anton.
Di sisi lain, penunjukan Maruli juga menunjukkan sinyal ketidakpercayaan Jokowi pada birokrasi pemerintahan saat ini, apalagi dengan situasi politik yang tidak menentu. Jokowi, kata Anton, menempatkan orang kepercayaan di posisi strategis, termasuk penempatan Maruli sebagai KSAD.
“Tentu saja implikasinya adalah beban Maruli akan semakin berat untuk ikut menjaga netralitas TNI AD,” kata Anton.
Anton menilai, Maruli bisa melakukan beberapa hal untuk TNI AD. Misalnya, kata dia, Maruli bisa memperkuat kesiapsiagaan TNI AD dalam menghadapi berbagai masalah, apalagi situasi dunia yang tidak menentu. Hal itu merupakan salah satu pekerjaan rumah yang bisa diselesaikan menantu Luhut ini dengan latar belakang pasukan tempur.
“Di tengah geopolitik yang tidak menentu, peningkatan kesiapan TNI AD menjadi krusial. Kecakapan dan pengalaman Maruli akan diuji dalam menyelesaikan pekerjaan rumah ini,” kata Anton.
Sementara itu, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, berharap pemilihan Maruli tidak sekadar regenerasi, tetapi juga mampu mendukung Panglima TNI saat ini dalam bertugas.
“Selain mencerminkan hadirnya regenerasi dan estafet kepemimpinan, juga memahami posisinya sebagai pendukung, pembantu Panglima TNI, sehingga kebijakannya harus selalu selaras dengan agenda prioritas TNI,” kata Fahmi, Rabu (29/11/2023).
Maruli sebagai KSAD perlu memahami sejumlah tugas di masa depan. Tugas KSAD, kata dia, adalah memimpin pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional angkatan, membantu panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer sesuai dengan matra masing-masing.
Selain itu, KSAD juga membantu panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh panglima.
“Sebagai pembina kekuatan dan kesiapan operasional matra darat, seorang KSAD mestinya lebih memusatkan perhatian pada bagaimana memelihara, meningkatkan dan memperkaya kemampuan para prajurit dan sarana prasarananya agar mampu menjawab serta mengantisipasi ancaman di masa depan dan tantangan di kawasan rawan konflik yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan negara,” kata Fahmi.
Selain soal tugas, Fahmi menilai, Maruli sebagai KSAD juga perlu memberi atensi pada isu strategis lain. Ia mencontohkan kekerasan yang tidak patut atau pelanggaran hukum maupun HAM prajurit dalam bertugas. Selain itu, masih ada pekerjaan rumah dalam menghentikan tugas yang tidak relevan dengan tugas pokok TNI dan tidak diatur dalam undang-undang. Ia mencontohkan beredar MoU dengan dalih operasi militer selain perang dengan sejumlah lembaga, terutama dengan sejumlah satuan teritorial TNI AD.
Fahmi juga menyikapi soal upaya regenerasi. Ia mengingatkan, Maruli punya tantangan tidak hanya mendukung agenda prioritas TNI, tetapi juga harus menunjukkan regenerasi dan estafet kepemimpinan yang mulus. Ia mengingatkan TNI AD sebelumnya dipimpin 7 jenderal generasi 80-an. Maruli, sebagai jenderal lulusan Akmil 90-an perlu mengelola masalah tersebut agar TNI AD berjalan baik, apalagi masih ada senior yang aktif di kesatuan.
“Perlu diingat adalah bahwa Jenderal Maruli akan memimpin banyak seniornya, kita berharap nantinya tidak ada problem disharmoni," kata Fahmi.
“Begitu juga mengingat usianya yang terbilang muda, selain hadirnya strategi-strategi baru dan inovasi aplikatif khas generasi yang lahir di era 1970-an, kita berharap masa aktif yang lumayan panjang hingga 2028 tidak akan sampai mengganggu regenerasi di lingkungan TNI AD,” kata Fahmi.
Respons Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
Usai dilantik, Maruli memastikan bahwa dirinya akan berupaya menjalankan jabatan sebaik mungkin. Ia mengaku akan segera mengevaluasi dan menjalankan program-program TNI AD sesuai kebutuhan zaman. Khusus untuk pemilu, Maruli menjamin TNI AD akan netral.
“Saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral,” tegas Maruli usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Maruli juga menilai TNI AD sudah responsif dalam menyikapi kejadian selain pemilu. Ia memastikan penindakan akan berjalan dalam kasus lain. Khusus kasus pemilu, Maruli menjamin akan ada sanksi tegas, apalagi upaya mencari bukti saat ini mudah.
“Itu sudah pasti ya karena zaman sekarang itu, kan, mencari bukti itu tidak sulit. Banyak orang tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini,” kata Maruli.
Dia menambahkan, “Jadi sangat mudah sebenarnya. Saya pikir Angkatan Darat khususnya akan cepat merespons hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada bukti, ya kami pasti ada tindakan.”
Maruli mengaku semangat netralitas juga diamanatkan Presiden Jokowi kepada dia. Jokowi ingin TNI AD semakin baik. Maruli pun menjamin TNI tetap netral demi muruah organisasi.
“Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum,” kata Maruli.
Maruli juga yakin TNI AD akan semakin solid di masa depan karena melihat rasa kebersamaan TNI AD yang masih kuat meski beda angkatan.
“Saya, kan, kebetulan saya 28 tahun di pasukan tempur. Jadi rasa kebersamaan itu masih sangat terasa. Saya pikir kalau nanti ini kita tetap pelihara, kita tingkatkan, saya yakin kami akan semakin solid,” kata Maruli.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
